Pakar Lingkungan UGM: Keputusan Karhutla Bukan Bencana Nasional Adalah Kekonyolan

Penolakan Status Bencana Nasional Karhutla Dipersoalkan Pakar UGM

Narakabar.com – Keputusan pemerintah pada Rabu, 14 Oktober 2026, untuk tidak menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional memicu kritik tajam dari kalangan akademisi. Pilihan tersebut dipandang menempatkan pertimbangan citra politik dan pengelolaan anggaran di atas keselamatan lingkungan serta kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap.

Pakar hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada, Wahyu Yun Santoso, menilai tidak adanya penetapan status bencana nasional bagi karhutla merupakan kebijakan yang sulit diterima secara rasional. Ia menyoroti besarnya dampak kebakaran hutan dan lahan, terutama bagi warga yang harus menghadapi pencemaran udara dan risiko kerusakan ekologi.

“Ya kalau ideal (karhutla belum ditetapkan bencana nasional) jelas gak mungkin ya, itu udah sebenarnya kekonyolan politik, kekonyolan kebijakan,” kata Wahyu, Rabu (14/10/2026).

Keselamatan Ekologi dan Warga Jadi Sorotan

Karhutla tidak berhenti pada hilangnya vegetasi atau kerusakan kawasan tertentu. Api yang menjalar di hutan maupun lahan gambut dapat menghasilkan asap dalam skala luas, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta meningkatkan ancaman terhadap kualitas udara. Dalam situasi seperti itu, perlindungan warga terdampak seharusnya menjadi inti dari respons kebijakan publik.

Wahyu memandang keputusan pemerintah itu memperlihatkan persoalan prioritas. Ia menilai keselamatan ekosistem dan kesehatan masyarakat seolah dikorbankan demi kepentingan yang lebih politis. Kritik tersebut juga menekankan bahwa penanganan karhutla tidak dapat diperlakukan hanya sebagai urusan administratif, sebab dampaknya langsung dirasakan masyarakat dan dapat meluas lintas wilayah.

Penetapan sebuah peristiwa sebagai bencana nasional kerap menjadi perdebatan karena berkaitan dengan koordinasi pemerintah, penggunaan sumber daya, dan arah penanganan. Namun, bagi warga yang hidup di kawasan terdampak asap, ukuran paling penting adalah kecepatan perlindungan, pemulihan lingkungan, serta kepastian bahwa keadaan darurat tidak diabaikan.

Anggaran dan Citra Politik Dipertanyakan

Wahyu menduga ada kepentingan lain di balik keengganan pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Ia menyebut pilihan tersebut bisa berkaitan dengan upaya menjaga nama baik pemerintah maupun mempertahankan ruang anggaran untuk program yang diprioritaskan.

“Kalau kemudian alasan-alasan yang kemudian bisa kita ambil, ya itu hanya untuk menjaga nama baik pemerintah sekarang atau kemudian mengamankan anggaran nasional untuk karhutla, yang kemudian diamankan untuk program-program yang tidak bermutu, gampangnya MBG gitu,” ungkapnya.

Kritik itu menempatkan anggaran sebagai bagian penting dari pertanyaan publik. Penanganan kebakaran hutan dan lahan memerlukan tindakan yang tidak hanya berhenti pada pemadaman, tetapi juga pemulihan kawasan yang rusak dan perlindungan bagi masyarakat. Ketika pembiayaan serta prioritas penanganan diperdebatkan, pemerintah dituntut menjelaskan alasan kebijakannya secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wahyu juga menolak anggapan bahwa status bencana nasional dapat menjadi jalan keluar bagi korporasi untuk menghindari tanggung jawab. Ia menilai narasi itu sebatas gimik karena ketentuan hukum dan putusan pengadilan telah memberikan dasar yang tegas mengenai kewajiban pemegang izin kawasan.

Dalam pandangannya, perusahaan yang menyebabkan kerusakan atau membiarkan lahan gambut terbakar tetap memiliki kewajiban membiayai pemulihan lingkungan. Tanggung jawab tersebut tidak semestinya berubah hanya karena suatu peristiwa ditetapkan atau tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.

Kritik atas Komunikasi Pemerintah

Persoalan yang disorot Wahyu tidak hanya menyangkut pilihan status kebencanaan, melainkan juga cara pemerintah menyampaikan sikapnya kepada publik. Ia menilai terdapat ketakutan politik untuk mengakui keterbatasan penanganan karhutla, termasuk ketika dampak asap menjadi perhatian hingga kawasan negara tetangga.

“Ini tidak lagi komunikasi politik yang salah ini, komunikasi politik yang amoral,” tegasnya.

Pernyataan itu menggambarkan pentingnya komunikasi yang berpihak kepada warga terdampak. Dalam krisis lingkungan, masyarakat membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai risiko, langkah perlindungan, dan tindakan nyata yang sedang dilakukan. Rapat serta pernyataan formal tidak akan cukup apabila tidak diikuti respons yang terasa di lapangan.

Wahyu menilai para pejabat tidak boleh sekadar membangun citra melalui kegiatan seremonial ketika warga menghadapi konsekuensi asap dan kerusakan lingkungan. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu menunjukkan kepedulian yang nyata terhadap bencana ekologis, bukan membiarkan isu tersebut terseret pada perhitungan gengsi diplomatik atau kepentingan politik jangka pendek.

“Maka kita bicarakan ya pemerintah ketika seperti ini udah sesat pikir, udah memang gampangnya udah gak nalar, udah nirempati, sesat, gampangnya seperti itulah. Ini yang yang kemudian istilahnya betul-betul mau bicara dari kacamata politik internasional pun sebenarnya tidak tepat,” tandasnya.

Perdebatan mengenai status karhutla pada akhirnya menegaskan satu hal: kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan harus diukur dari kemampuan melindungi manusia dan memulihkan alam. Kejelasan tanggung jawab korporasi, transparansi anggaran, tindakan pemerintah di lapangan, serta komunikasi yang empatik menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam menghadapi krisis ekologis.