Menakar Orasi SBY Soal Negarawan: Sindiran Politik untuk Elite atau Pesan Kebangsaan Menuju 2029?

Orasi SBY dan Ujian Kenegarawanan Menjelang 2029

Narakabar.com – Pidato ilmiah Susilo Bambang Yudhoyono pada Dies Natalis ke-68 FISIP Universitas Padjadjaran kembali membuka pembicaraan tentang arah politik nasional. Presiden ke-6 RI itu menekankan perlunya tokoh-tokoh yang menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan partai, sebuah pesan yang hadir ketika perhatian publik mulai mengarah ke Pemilu 2029.

Dalam pandangan SBY, perbedaan antara politisi dan negarawan terletak pada cakrawala kepentingan yang diperjuangkan. Politik elektoral tetap sah dan wajar, termasuk keinginan pejabat publik atau anggota legislatif untuk kembali memperoleh mandat. Namun, ia mengingatkan bahwa pemikiran seorang negarawan semestinya tidak berhenti pada kontestasi terdekat.

“Kalau gubernur, bupati, wali kota, presiden semoga terpilih kembali. Itu sah, tidak salah. Anggota DPR RI, DPD, DPRD terpilih kembali, tidak salah, politisi.”

SBY kemudian menempatkan kepentingan jangka panjang sebagai ukuran penting dalam kenegarawanan. Pesan itu tidak hanya berkaitan dengan siapa yang menduduki jabatan tertinggi, melainkan juga dengan cara para pengambil keputusan menggunakan pengaruh dan kekuasaannya.

“Tapi negarawan harus memikirkan masa yang jauh ke depan.”

Negarawan Bukan Semata Gelar Jabatan

Pokok penting dalam orasi tersebut adalah penegasan bahwa status negarawan tidak otomatis hadir karena seseorang pernah menjadi presiden atau memimpin institusi negara. SBY menyatakan bahwa setiap orang dapat menunjukkan sikap kenegarawanan selama kepentingan bangsa ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan politik kelompok.

“Statesman. Statesman itu tidak harus mantan presiden, bukan. Semua bisa menjadi negarawan. Kalau memikirkan kepentingan bangsa dan negaranya, country over party, country first, jangan dibalik.”

Frasa “country over party” menjadi inti dari seruan itu. Partai politik memiliki peran yang sah dalam demokrasi, mulai dari menyalurkan aspirasi hingga mengusung calon pemimpin. Namun, partai tidak semestinya menjadi tujuan yang melampaui kepentingan publik. Ketika kebijakan, komunikasi politik, atau perebutan pengaruh hanya berpusat pada keuntungan kelompok, ruang untuk menangani persoalan bersama dapat menyempit.

Pesan tersebut mudah dikaitkan dengan kebutuhan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak selesai dalam satu periode pemilu. Krisis lingkungan, kualitas pelayanan publik, pembangunan ekonomi, serta keberlanjutan institusi demokrasi membutuhkan keputusan yang manfaatnya mungkin tidak langsung terlihat secara elektoral. Dalam situasi seperti itu, keberanian mengambil langkah yang tidak populer dapat menjadi bagian dari tanggung jawab kepemimpinan.

Penilaian Pengamat terhadap Pesan SBY

Analis politik dari Citra Institute, Efriza, melihat orasi itu sebagai penekanan atas tujuan mendasar politik dan kekuasaan. Baginya, kompetisi untuk memperoleh jabatan tidak seharusnya menjadi titik akhir. Kekuatan politik perlu menghasilkan manfaat yang bertahan bagi masyarakat luas.

“Pesan terpentingnya adalah politik tidak boleh berhenti pada perebutan kekuasaan dan kemenangan pemilu, tetapi harus menghasilkan manfaat jangka panjang bagi bangsa.”

Efriza juga menyoroti pentingnya keputusan strategis yang tetap berpihak pada kepentingan publik, termasuk ketika keputusan tersebut mengandung risiko elektoral. Jabatan dan pengaruh politik, dalam kerangka ini, adalah sarana pengabdian, bukan alat untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.

“Pernyataan SBY mengingatkan bahwa jabatan dan pengaruh politik seharusnya menjadi sarana pengabdian, bukan tujuan akhir, apalagi untuk memperkaya diri dan kepentingan kelompoknya.”

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menekankan sisi lain dari gagasan tersebut: pengalaman menduduki posisi tinggi tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang sebagai negarawan. Pembuktian itu terletak pada keputusan, tindakan, dan konsistensi dalam mendahulukan kepentingan nasional.

“Pesannya, jabatan presiden tidak otomatis membuat seseorang menjadi negarawan. Kenegarawanan harus dibuktikan melalui tindakan dan keputusan yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.”

Arifki juga menggarisbawahi bahwa standar ini berlaku bagi semua elite, termasuk SBY. Karena itu, publik memiliki ruang untuk menilai keselarasan antara pernyataan moral para tokoh dengan tindakan mereka dalam kehidupan politik sehari-hari.

“Prinsip ini tentu berlaku bagi semua elite politik, termasuk Pak SBY sendiri. Jadi, publik perlu melihat kesesuaian antara pernyataan dan tindakan nyata para tokoh.”

Ruang Tafsir di Tengah Dinamika Politik

Penekanan SBY tentang negarawan memunculkan beragam pembacaan. Di panggung nasional, sejumlah mantan presiden masih memiliki pengaruh politik, termasuk Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Karena itu, publik dapat membaca orasi tersebut sebagai pesan etis yang luas, sekaligus mengaitkannya dengan hubungan antarelite dan persiapan menuju kontestasi politik mendatang.

Meski demikian, inti pesan yang muncul melampaui persoalan figur tertentu. Seruan agar negara tidak ditempatkan setelah partai merupakan pengingat tentang kualitas demokrasi. Pemilu memang penting karena memberi rakyat kesempatan menentukan mandat, tetapi kehidupan bernegara tidak boleh dikendalikan sepenuhnya oleh perhitungan lima tahunan.

Bagi masyarakat, gagasan kenegarawanan dapat dipakai sebagai ukuran sederhana saat menilai pemimpin: apakah suatu kebijakan dirancang untuk kepentingan luas, apakah dampaknya dipikirkan dalam jangka panjang, dan apakah tokoh politik bersedia menjaga kepentingan umum ketika kepentingan kelompok sedang kuat. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan apakah pesan tentang negarawan berhenti sebagai slogan atau benar-benar menjadi tuntutan bagi elite menjelang 2029.