Special Plan: Walikota Zohran Mamdani Mau Tangkap dan Penjarakan Benjamin Netanyahu saat Injak Kaki di New York

Special Plan: Zohran Mamdani Ingin Tangkap Netanyahu di New York

Special Plan – Dalam upaya memperkuat komitmen terhadap hukum internasional, Walikota New York Zohran Mamdani mengumumkan “Special Plan” yang menargetkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat ia berkunjung ke Kota New York bulan September 2026. Langkah ini menjadi bagian dari janji politik Mamdani, yang diharapkan mampu menegaskan keadilan dan tanggung jawab pihak berkuasa Israel atas tindakan kriminal yang telah dituduhkan.

Background dan Tujuan Special Plan

Special Plan ini berasal dari rencana eksekusi hukum yang telah dibuat sejak lama, dengan tujuan mengungkap kejahatan perang yang disangkakan kepada Netanyahu. Sejak 2024, Penyidik Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu sebagai pelaku kejahatan perang setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Mamdani mengatakan bahwa walaupun ICC tidak memiliki kewenangan langsung di New York, kota ini akan menjadi lokasi yang strategis untuk melibatkan kekuasaan internasional dalam penerapan hukum.

Dalam wawancara eksklusif dengan CNN Internasional, Mamdani menegaskan bahwa “Special Plan” adalah langkah nyata untuk menjalankan kehakiman yang adil. Ia menekankan bahwa langkah ini tidak hanya menargetkan Netanyahu, tetapi juga menjadi peringatan bagi pemerintah Israel untuk memenuhi kewajibannya terhadap hukum internasional. “Kami ingin menunjukkan bahwa kota New York siap menjadi penegak hukum,” ujarnya.

Proses Penerapan Hukum dan Kewenangan Kota

Mamdani menjelaskan bahwa rencana penangkapan ini memanfaatkan kewenangan kota dalam menerapkan hukum internasional. Meskipun AS belum meratifikasi Statuta Roma, Kota New York memiliki otonomi untuk bekerja sama dengan ICC dalam mengambil tindakan hukum. Prosesnya melibatkan tim hukum kota yang tengah menelusuri peraturan terkait kegiatan penyidikan di luar batas negara.

Langkah ini dianggap sebagai pembelajaran dari kasus-kasus hukum internasional sebelumnya. Mamdani mengatakan bahwa kota-kota besar seperti New York dapat menjadi pendorong keadilan meski ada hambatan dari pemerintah pusat. “Dengan Special Plan, kami ingin menegaskan bahwa hukum tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga bisa diterapkan di tingkat kota,” tambahnya.

Sebagai bagian dari rencana ini, Mamdani menyiapkan kerja sama dengan negara-negara lain yang mendukung kehakiman internasional. Dia juga berharap bahwa tindakan ini akan memicu respons dari pihak internasional terhadap tindakan kejahatan perang yang terus dilakukan Israel.

Reaksi Internasional dan Kritik Politik

Kebijakan Mamdani mendapat apresiasi dari sejumlah negara dan organisasi internasional. Banyak pihak menganggap langkah ini sebagai bentuk penegakan hukum yang agresif. Namun, juga ada kritik dari pihak AS, seperti Duta Besar Mike Waltz, yang menganggap pernyataan Mamdani sebagai “teater politik” dalam upaya mendiskreditkan kebijakan Israel.

Dalam wawancara radio, Netanyahu menolak ancaman ini dan menyatakan bahwa dirinya tidak terpengaruh oleh keputusan ICC. Duta Besar Israel Danny Danon menegaskan bahwa Netanyahu akan hadir di Sidang Umum PBB, sekaligus membela hak warga negara Israel. Meski begitu, Mamdani memandang bahwa kehadiran Netanyahu di New York adalah kesempatan untuk menunjukkan konsistensi hukum internasional.

Special Plan ini juga diharapkan mampu memperkuat posisi Mamdani dalam konteks politik global. Dengan menyelaraskan tindakan kota dengan kehakiman internasional, ia ingin membangun koalisi antara pemerintah daerah dan lembaga hukum global. “Ini bukan hanya tentang Netanyahu, tetapi juga tentang sistem hukum yang adil dan transparan,” kata Mamdani, yang berharap langkah ini akan menjadi contoh bagi kota-kota lain.

Penegakan hukum ini dianggap sebagai langkah penting dalam menghadapi skandal kejahatan perang yang terus berkembang. Mamdani berharap bahwa Special Plan akan menjadi alat untuk mendapatkan tekanan internasional terhadap Israel, terutama setelah ICC menetapkan ancaman hukum terhadap Netanyahu. “Kami ingin mengambil tindakan tegas sebelum situasi memburuk,” ujarnya.