Dilema Proyek Anti-Banjir di Joglo: Akses Terputus, Pemilik Warung Minta Kompensasi Rp50 Ribu

Dilema Proyek Anti Banjir di Joglo: Akses Putus, Pedagang Minta Kompensasi

Narakabar.com – Dilema Proyek Anti Banjir di Joglo kini menjadi sorotan publik di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Proyek normalisasi saluran air yang digagas Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta di sepanjang Jalan Muchtar ini telah berlangsung sejak 5 Juli hingga Oktober 2026. Meskipun bertujuan memperbaiki infrastruktur dan menekan risiko banjir hingga 40 persen, pekerjaan ini justru menimbulkan masalah baru bagi para pelaku usaha lokal yang bergantung pada akses jalan yang lancar.

Akses Jalan Terputus Total, Warung Dipaksa Tutup

Galian besar-besaran yang dilakukan untuk proyek tersebut menyebabkan jalan di depan warung Rusyanto tertutup sepenuhnya. Akibatnya, pemilik warung ini memutuskan untuk menghentikan operasional sejak hari Minggu, 19 Juli 2026. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan akses masuk, di mana warga hanya diberi sebatang kayu sebagai penyeberangan sementara.

Rusyanto menjelaskan bahwa kemacetan kendaraan juga terjadi karena tidak ada tempat untuk mobil atau motor berhenti. Hal ini membuat pelanggan potensial enggan mampir ke tokonya. “Benar-benar tutup (warung) karena kita juga enggak ada akses. Bahkan masuk aja susah. Kita cuma dikasih kayu doang buat menyeberang. Otomatis buat usaha ya enggak bisa. Kendaraan-kendaraan juga enggak bisa minggir jadinya buat singgah ke warung. Makanya kita minta kompensasi lah,” ujarnya pada Selasa (21/7/2026) malam.

“Makanya kita minta kompensasi lah. Minimal kayak sehari Rp50 ribu atau berapa lama gitu kan, untuk mengganti jualan kita yang enggak bisa buka,” jelas Rusyanto.

Kompensasi Rp50 Ribu Sehari Sebagai Bentuk Keadilan

Bagi Rusyanto, permintaan kompensasi bukan hal yang berlebihan. Ia menilai bahwa pedagang kecil berhak mendapatkan penggantian atas kehilangan pendapatan selama proyek berlangsung. Angka yang diminta cukup sederhana, yakni minimal Rp50 ribu per hari. Ini merupakan bentuk keadilan bagi para pedagang yang terdampak langsung dari proyek infrastruktur pemerintah.

“Pengennya sih warga yang dagang khususnya, minimal ada omongan kompensasi lah. Minimal kayak sehari Rp50 ribu atau berapa lama gitu kan, untuk mengganti jualan kita yang enggak bisa buka,” paparnya dengan tegas.

Menurut catatan Rusyanto, rekan-rekan sejawat di area tersebut telah lebih dulu menutup lapaknya seiring dengan progres penggalian yang dilakukan secara bertahap. Estimasi waktu yang diberikan oleh pihak terkait adalah sekitar satu minggu lebih untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuka kembali akses jalan. Selama periode ini, para pedagang harus menanggung kerugian harian tanpa adanya bantuan apapun.

Sosialisasi Minim dan Kemacetan Muncul

Meskipun mengakui pentingnya proyek ini dalam menekan risiko banjir hingga 40 persen, Rusyanto merasa kurang puas dengan komunikasi yang dilakukan. Ia menyebutkan bahwa pemberitahuan awal dari RT hanya bersifat umum tanpa penjelasan detail mengenai mekanisme pekerjaan. Hal ini menyebabkan banyak pedagang yang tidak siap menghadapi dampak dari proyek tersebut.

“Mulainya sebenarnya kan dari tiga minggu lalu, ya. Sebelumnya sudah dikasih tahu sama RT bakal ada perbaikan saluran. Tapi, kita juga enggak tahu mekanismanya kayak gimana. Dimulai dari seberang Jalan Joglo Raya tuh, depan kafe. Nah, akhirnya nyampai lah ke depan rumah saya (Jalan Muchtar),” keluhnya.

Dampak Sosial yang Perlu Diperhatikan

Selain masalah dapur yang berhenti beroperasi, kemacetan parah di jalur padat juga menjadi keluhan tambahan. Rusyanto berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap dampak sosial dari proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan. Proyek anti banjir memang penting, namun tidak boleh mengabaikan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dilema Proyek Anti Banjir di Joglo ini menjadi contoh nyata bagaimana proyek infrastruktur bisa berdampak ganda. Di satu sisi, masyarakat akan mendapatkan manfaat jangka panjang berupa pengurangan risiko banjir. Namun di sisi lain, mereka harus menanggung kerugian jangka pendek akibat terganggunya aktivitas ekonomi. Diperlukan solusi yang seimbang agar kedua kepentingan ini dapat berjalan bersama tanpa saling merugikan.

Pihak pemerintah diharapkan dapat segera menanggapi tuntutan para pedagang dengan memberikan kompensasi yang layak. Selain itu, sosialisasi yang lebih intensif juga perlu dilakukan agar masyarakat tidak merasa terkejut dengan perubahan akses jalan yang terjadi. Dengan demikian, proyek anti banjir di Joglo dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan.