64 Pesawat dan 54.394 Personel Dikerahkan Tangani Karhutla di Indonesia

Operasi Darat dan Udara Diperkuat untuk Menahan Laju Karhutla

Narakabar.com – Pemerintah meningkatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia melalui pengerahan sumber daya besar di darat maupun udara. Sejak Agustus, sebanyak 64 pesawat serta 54.394 personel gabungan telah dilibatkan untuk memadamkan api, membatasi perluasan area terbakar, dan mengurangi risiko paparan asap bagi masyarakat.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadapi karhutla yang tidak selalu mudah ditangani, terutama di wilayah dengan cakupan geografis luas dan karakteristik lahan gambut. Api di kawasan seperti ini dapat membutuhkan penanganan berkelanjutan karena kondisi lapangan memengaruhi akses petugas dan efektivitas pemadaman.

Pesawat Water Bombing Dikerahkan Sejak Agustus

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa kekuatan penanganan terus bergerak dari udara sampai ke lokasi kebakaran di lapangan. Dukungan penerbangan digunakan untuk melakukan water bombing pada titik-titik api yang perlu segera dikendalikan.

“Semua dilakukan untuk memadamkan api, mengurangi dampak asap, dan yang terpenting, melindungi masyarakat dari ancaman karhutla,” kata Teddy dalam unggahannya, Minggu (20/9/2026).

Dari total 64 pesawat yang digunakan sejak Agustus, 55 unit merupakan pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sembilan pesawat lainnya berasal dari TNI. Seluruh armada tersebut menjalankan operasi pengeboman air sebagai bagian dari pengendalian kebakaran.

Penggunaan pesawat memungkinkan respons menjangkau area yang sulit didatangi secara cepat melalui jalur darat. Namun, operasi udara tetap perlu berjalan bersama penanganan langsung di lokasi kebakaran. Pemadaman di lapangan diperlukan untuk menjangkau titik api, mencegah api menyebar ke area lain, dan memperkuat pengendalian setelah dukungan dari udara dilakukan.

Puluhan Ribu Personel Turun ke Lapangan

Selain armada penerbangan, operasi karhutla didukung 54.394 personel gabungan. Mereka berasal dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Manggala Agni, relawan, serta unsur masyarakat.

Keterlibatan banyak unsur menunjukkan bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan memerlukan kerja lintas lembaga. Petugas di lapangan berfokus pada upaya menjangkau lokasi kebakaran dan mencegah api meluas. Pada saat yang sama, koordinasi antara operasi udara dan darat menjadi penting agar sumber daya yang tersedia dapat diarahkan ke titik-titik yang membutuhkan penanganan.

“Sejak Agustus, 64 pesawat telah dikerahkan untuk melakukan water bombing, didukung 54.394 personel gabungan yang terus bergerak di lapangan, menjangkau titik-titik kebakaran dan mencegah api semakin meluas,” kata Teddy.

Skala pengerahan tersebut menggambarkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api. Perlindungan masyarakat dari dampak asap juga menjadi perhatian utama. Karena itu, operasi yang dilakukan diarahkan untuk menekan kebakaran sebelum area terdampak semakin luas.

Lahan Gambut Menjadi Tantangan Penanganan

Teddy menyoroti luasnya wilayah Indonesia dan kondisi lahan gambut sebagai tantangan dalam pengendalian kebakaran. Karakteristik medan membuat upaya pemadaman membutuhkan ketekunan dan kehadiran petugas secara terus-menerus, baik melalui operasi penerbangan maupun kerja di lapangan.

“Luasnya wilayah serta kondisi lahan gambut yang sulit menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia. Namun, upaya pemadaman terus dilakukan tanpa henti, baik melalui operasi darat maupun udara,” kata Teddy.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa respons pemerintah tidak berhenti pada satu bentuk operasi saja. Dukungan pesawat water bombing dipadukan dengan pergerakan personel gabungan agar penanganan dapat dilakukan pada berbagai kondisi wilayah. Setiap titik api yang berhasil dikendalikan menjadi bagian penting dalam mencegah kebakaran berkembang lebih jauh.

Bagi warga di daerah yang terdampak atau berpotensi terdampak, fokus utama dari operasi ini adalah mengurangi ancaman langsung kebakaran dan asap. Penanganan yang berlangsung sejak Agustus memperlihatkan bahwa pemerintah terus mengerahkan kapasitas yang tersedia untuk menjaga keselamatan masyarakat serta membatasi dampak karhutla di berbagai wilayah Indonesia.

Di tengah operasi pemadaman tersebut, perhatian juga tertuju pada aspek penegakan hukum. Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri untuk mengusut 95 korporasi yang terindikasi terkait karhutla, dengan penegasan agar proses penyelidikan dilakukan tanpa keraguan. Langkah penanganan di lapangan dan pengusutan dugaan keterlibatan korporasi menjadi dua bagian penting dalam menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan.