Ancaman Siber Meningkat Drastis, DPR Diminta Segera Sahkan RUU KKS

Lonjakan Serangan Siber di Infrastruktur Digital Indonesia Dorong Percepatan Pengesahan RUU KKS

Narakabar.com – Volume serangan siber yang menghantam infrastruktur digital nasional telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Data monitoring terbaru menunjukkan lonjakan aktivitas ancaman yang jauh melampaui kapasitas respons yang tersedia saat ini. Kondisi inilah yang memicu desakan dari pelaku industri internet agar parlemen segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS), sebuah kerangka hukum yang selama ini masih tertahan di tahap pembahasan.

Data Monitoring: Angka yang Menyita Perhatian

Dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Jakarta pada Kamis, 3 September 2026, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif memaparkan hasil pemantauan jaringan yang memperlihatkan eskalasi ancaman secara nyata. Sejak Juni hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 246,4 juta kontak terhadap alamat IP berbahaya yang menyasar infrastruktur digital di dalam negeri.

Angka tersebut belum mencakup intensitas serangan dalam skala waktu yang lebih pendek. Pada periode tiga hari terakhir pengamatan, terdeteksi sekitar 68 juta event serangan siber dalam satu waktu. Pola ini mengindikasikan bahwa ancaman tidak lagi bersifat sporadis, melainkan telah menjadi tekanan berkelanjutan terhadap seluruh lapisan infrastruktur jaringan.

Urgensi bagi Industri Penyedia Layanan Internet

Bagi sektor Internet Service Provider (ISP), ketiadaan payung hukum yang komprehensif menciptakan ruang ketidakpastian yang menghambat investasi dan pengembangan layanan. Arif menegaskan bahwa industri membutuhkan kepastian regulasi untuk dapat tumbuh secara sehat, bukan justru dibebani oleh kerangka yang ambigu atau tumpang tindih.

“APJII mendukung pengesahan RUU KKS. ISP Indonesia membutuhkan kepastian hukum untuk tumbuh, bukan regulasi yang menghambat,” kata Arif.

Sebagai langkah operasional, Arif juga mengusulkan pembentukan portal pelaporan insiden terpadu. Tujuannya adalah menghilangkan duplikasi birokrasi yang selama ini memperlambat respons ketika terjadi gangguan keamanan. Selain itu, ia meminta agar terdapat masa transisi dua tahun bagi seluruh ISP untuk menyesuaikan sistem dan prosedur mereka dengan ketentuan baru yang akan berlaku.

Klarifikasi Kewenangan Antarlembaga Jadi Sorotan Komisi I

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menyoroti aspek yang sering kali menjadi titik rawan dalam legislasi keamanan nasional, yakni pembagian kewenangan antarlembaga. Dalam konteks krisis siber, tumpang tindih fungsi antarinstansi dapat melumpuhkan respons cepat dan justru memperparah dampak serangan.

“Kejelasan tugas dan kewenangan antar lembaga membutuhkan delineasi tegas serta menentukan penanggungjawab respons nasional, terutama komando nasional insiden siber,” ujar Syamsu.

Ia mengingatkan bahwa penetapan status krisis siber maupun penentuan mana sektor yang tergolong Infrastruktur Informasi Kritikal (IIK) tidak boleh dilakukan secara sepihak atau subjektif. Tanpa kriteria yang terukur, penetapan semacam itu berpotensi merugikan dunia usaha yang secara tidak proporsional dibebani kewajiban tambahan.

“Penentuan suatu sektor, lembaga, atau sistem sebagai Infrastruktur Informasi Kritis (IIK) harus dilakukan dengan ukuran yang jelas, terukur, tidak subjektif, dan memiliki dasar hukum yang pasti,” tegasnya.

Baleg DPR: RUU KKS sebagai Aturan Induk

Merespons berbagai masukan teknis yang disampaikan dalam forum tersebut, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan posisi RUU KKS dalam arsitektur hukum nasional. Menurutnya, rancangan undang-undang ini memang dirancang sebagai aturan induk yang bersifat menyeluruh, yakni sebuah umbrella act yang memberikan kerangka umum tanpa mendetailkan setiap aspek teknis.

“Hal-hal ini lebih kepada umbrella atau payung hukum, yang pada saatnya nanti secara teknis akan diatur dalam peraturan pelaksanaan,” jelas Bob Hasan.

Pendekatan ini berarti bahwa detail operasional—mulai dari protokol respons insiden, standar teknis perlindungan data, hingga mekanisme koordinasi antarpenyelenggara—akan dituangkan dalam peraturan pelaksana yang diterbitkan kemudian. Dengan demikian, RUU KKS berfungsi sebagai fondasi normatif yang mengikat seluruh instrumen hukum turunan di bawahnya.

Kesiapan Industri Mengawal Implementasi

Menutup paparannya, Arif menyatakan kesiapan penuh dari sisi industri untuk terlibat aktif dalam proses implementasi regulasi setelah pengesahan. Kolaborasi antara asosiasi pelaku usaha, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta regulator sektoral dinilai esensial agar aturan tidak berhenti di atas kertas melainkan benar-benar memperkuat ketahanan digital nasional.

“APJII siap berkolaborasi aktif dengan BSSN dan regulator sektoral dalam implementasi,” pungkasnya.

Di tengah eskalasi ancaman yang terus berlangsung, setiap penundaan dalam pengesahan kerangka hukum ini memperpanjang jendela kerentanan bagi infrastruktur yang menopang aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Tekanan dari berbagai pemangku kepentingan kini semakin menguat agar parlemen mempercepat proses legislasi tanpa mengorbankan kualitas substansi regulasi.