Anomali Desil Ancam Penerima KIP, Selly Gantina Desak Pembentukan Timsus Evaluasi Data BPS

Desil BPS Berubah Drastis, Penerima Beasiswa KIP Terancam

Narakabar.com – Perubahan mendadak pada angka desil yang tercatat dalam sistem Badan Pusat Statistik (BPS) kini menjadi ancaman nyata bagi mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kasus paling mencolok datang dari Kulon Progo, Yogyakarta, di mana Timbul (49), seorang tukang becak, mendapati status desilnya melompat dari angka 1 menjadi 9. Konsekuensinya langsung: anaknya yang baru diterima di perguruan tinggi kehilangan akses beasiswa.

Selly Gantina Desak Pembentukan Tim Khusus

Menanggapi anomali tersebut, Selly Andriany Gantina, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (Dapil Jabar VIII Cirebon–Indramayu), mendesak agar pemerintah segera membentuk tim khusus untuk mengevaluasi secara menyeluruh data desil. Desakan itu ia sampaikan melalui siaran pers pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Selly meragukan seluruh rantai proses di balik penentuan desil masyarakat, mulai dari kualitas data, metodologi, mekanisme pemutakhiran, hingga verifikasi sistem BPS. Ia menilai hasil yang keluar dari sistem bertentangan dengan kondisi nyata di lapangan.

“Hasil sistem bertentangan dengan fakta yang kasat mata di lapangan, yang harus diperiksa adalah kualitas datanya, metodologinya, proses pemutakhirannya, dan mekanisme verifikasinya.”

Desil Bukan Vonis Tunggal

Selly menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menjadikan angka desil sebagai satu-satunya penentu kelayakan seseorang memperoleh perlindungan sosial. Penerapan desil secara kaku terhadap penerima yang sudah berada dalam program justru berpotensi merugikan negara dan mengancam keberlanjutan program bantuan, termasuk KIP.

“Anak-anak yang sebelumnya sudah dinyatakan layak, sudah menerima manfaat, bahkan ada yang sebelumnya tercatat sebagai penerima KIP, tiba-tiba status desilnya berubah menjadi tinggi karena pemutakhiran DTSEN.”

Ia menambahkan bahwa persoalan administrasi data semacam ini secara langsung mengancam hak bantuan mahasiswa.

Kesenjangan antara Sistem dan Realita

Berdasarkan temuan di lapangan, legislator tersebut melihat masih ada jarak lebar antara kondisi riil masyarakat dan apa yang terbaca dalam sistem. Dalam aplikasi panduan pembaruan data ekonomi keluarga yang ditujukan bagi calon penerima KIP, proses verifikasi mencakup puluhan variabel: identitas keluarga, koordinat tempat tinggal, kondisi dan status rumah, luas bangunan, lantai, dinding, atap, sanitasi, sumber air dan listrik, pengeluaran, pendapatan, kepemilikan aset, hingga kondisi anggota keluarga.

“Artinya, data kemiskinan dan kerentanan sosial memang tidak sesederhana angka desil. Karena itu, kasus seorang tukang becak yang masuk desil 9, sementara seorang lurah justru berada di desil 8, harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kualitas pemadanan dan pembaruan data.”

DTSEN dan Peran Manusia di Balik Data

Mantan Plt Bupati Cirebon itu mengakui bahwa DTSEN merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun basis data sosial-ekonomi yang lebih terintegrasi. Namun ia mengingatkan bahwa sebaik apa pun sistem digital yang dibangun, akurasi data tetap bergantung pada manusia yang menginput, memverifikasi, memadankan, dan memperbaruinya.

“Jangan sampai kita memiliki sistem yang canggih, tetapi data yang masuk tidak menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.”