Bahas Transformasi Digital, Kementerian PANRB Bahas Peluang Kerja Sama dengan TBI

PANRB Bahas Transformasi Digital dengan TBI

Narakabar.com – Langkah strategis pemerintah dalam membangun fondasi tata kelola digital telah mengubah secara fundamental cara kebijakan dirumuskan, layanan publik disampaikan, serta interaksi negara dengan warganya. Dalam kerangka percepatan agenda tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar audiensi bersama tim Tony Blair Institute (TBI) di kantor kementerian pada Kamis (27/8/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Bahas Transformasi Digital Kementerian PANRB secara komprehensif, mencakup aspek teknis, kebijakan, maupun kemitraan internasional.

Ruang Lingkup Kolaborasi Strategis

Agenda audiensi menyoroti sejumlah area kerja sama yang berpotensi mempercepat digitalisasi layanan publik. Salah satu fokus utama adalah perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial hingga menyentuh tahap penyaluran langsung kepada penerima manfaat. Program ini merupakan salah satu prioritas nasional yang menuntut integrasi teknologi secara menyeluruh, bukan sekadar pada tahap administrasi awal.

Di samping itu, tim TBI ditawarkan untuk menyediakan tenaga ahli dalam perancangan dasbor strategis bagi Presiden. Dasbor tersebut dirancang sebagai Decision Support System sekaligus Executive Information System yang memanfaatkan data analytics dan kecerdasan buatan untuk mendukung pengambilan keputusan di tingkat tertinggi. Kontribusi teknis juga diarahkan bagi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) dalam persiapan penyelenggaraan Global Digital Public Infrastructure (DPI) Summit.

“Terima kasih kepada tim TBI yang sudah memberikan dukungan kepada Kementerian PANRB dalam implementasi pemerintahan digital. Saya yakin kerja sama ini dapat menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik ke depan,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini.

Menteri Rini menegaskan bahwa kementerian membuka ruang bagi TBI untuk berkontribusi dalam peran komplementer yang saling menguatkan. Peran tersebut mencakup posisi sebagai Supporting Partner, Knowledge Partner, Strategic Outreach Partner, maupun Resource Mobilisation Partner, tergantung pada kebutuhan dan tahap implementasi program.

DPI sebagai Tulang Punggung Layanan Publik Nasional

Transformasi digital pemerintahan dan tata kelola data pembangunan dinilai krusial bagi keberlangsungan program prioritas negara. Pemanfaatan Digital Public Infrastructure—yang mencakup identitas digital, pertukaran data antarlembaga, serta pembayaran digital—menjadi tulang punggung integrasi tersebut. Seluruh komponen dijaga selaras dengan prinsip pelindungan data pribadi dan keamanan siber nasional.

Integrasi DPI ke dalam layanan publik prioritas yang terpadu dalam satu portal telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah Global DPI Summit 2027 di Bali, sebuah momentum yang menuntut kesiapan infrastruktur dan kapasitas teknis jauh sebelum acara berlangsung.

Perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial diposisikan sebagai cikal bakal ekspansi ke sektor-sektor prioritas lain yang selaras dengan Program Kerja Prioritas Nasional ke-8, yakni Program Kesejahteraan Rakyat. Dalam konteks ini, TBI dapat membantu memperluas baik lokus maupun substansi program, sekaligus menyediakan technical assistance untuk memastikan skalabilitas solusi digital yang dikembangkan.

Perspektif TBI dan Arah Kerja Sama

Country Director TBI Abetnago Tarigan menyampaikan bahwa Tony Blair, selaku pendiri institusi tersebut, menaruh perhatian khusus terhadap perkembangan pemerintah digital di Indonesia. Perhatian itu mencakup pemanfaatan digitalisasi dan kecerdasan buatan untuk menyukseskan program prioritas nasional. Pertemuan juga bertujuan mendalami pengembangan serta pemanfaatan DPI guna mendukung tercapainya prioritas Pemerintah Indonesia.

“TBI mendukung transformasi digital pemerintah Indonesia dan melihat peluang besar untuk memperkuat kerja sama strategis, khususnya dalam pengembangan layanan digital pemerintah terpadu,” ucapnya.

Kedua pihak sepakat bahwa kolaborasi ini bersifat jangka panjang dan bertahap, dengan penekanan pada transfer pengetahuan, penguatan kapasitas SDM aparatur, serta penyelarasan regulasi. Bahas Transformasi Digital Kementerian PANRB bersama mitra internasional diharapkan menghasilkan kerangka kerja yang aplikatif, terukur, dan dapat diadopsi oleh kementerian serta lembaga lain secara bertahap.

FAQ

Apa itu Global DPI Summit dan kapan akan diselenggarakan? Global DPI Summit adalah forum internasional yang membahas pemanfaatan infrastruktur digital publik lintas negara. Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah edisi 2027 yang akan digelar di Bali.

Peran apa yang dapat dimainkan TBI dalam kerja sama ini? TBI dapat berperan sebagai Supporting Partner, Knowledge Partner, Strategic Outreach Partner, atau Resource Mobilisation Partner, sesuai kebutuhan program dan tahap implementasi yang disepakati kedua pihak.

Bagaimana kaitan digitalisasi bantuan sosial dengan Program Prioritas Nasional? Digitalisasi bantuan sosial merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional ke-8 (Program Kesejahteraan Rakyat). Perluasan piloting ke tahap penyaluran langsung bertujuan memastikan bantuan sampai tepat sasaran dengan efisiensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Regulasi apa yang menjadi dasar integrasi layanan digital nasional? Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional menjadi landasan hukum integrasi berbagai layanan publik ke dalam satu portal terpadu berbasis DPI.