BGN Akan Tempati Graha Merah Putih Telkom, Sudaryono: Insyaallah 1-2 Bulan Pindah

BGN Geser Kantor ke Graha Merah Putih, Sudaryono: Pindah dalam Hitungan Bulan

Narakabar.com – Badan Gizi Nasional (BGN) bersiap meninggalkan markas lamanya dan menempati salah satu gedung paling ikonik di kawasan Sudirman-Menteng, Jakarta. Graha Merah Putih, bangunan yang selama ini menjadi kantor pusat PT Telkom di Jalan Gatot Soebroto, akan menjadi alamat baru lembaga yang bertugas mengoordinasikan program gizi dan pangan nasional. Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa proses perpindahan ditargetkan rampung dalam rentang satu hingga dua bulan ke depan.

Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono ketika menjawab interogasi anggota Komisi IX DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (3/9/2026). Kehadiran BGN di hadapan komisi yang membidangi kesehatan dan pendidikan bukan sekadar agenda rutin; kali ini, pertanyaan yang dilontarkan legislator langsung menyentuh persoalan tata kelola aset negara dan efisiensi belanja publik.

Koordinasi dengan Danantara Jadi Prasyarat

Sudaryono menjelaskan bahwa BGN saat ini sedang menjalin komunikasi intensif dengan Danantara, entitas pengelola aset negara yang dibentuk untuk mengonsolidasikan kepemilikan pemerintah atas berbagai BUMN. Gedung Graha Merah Putih, sebagai properti milik Telkom, masuk dalam lingkup pengelolaan yang kini diawasi oleh struktur Danantara. Oleh karena itu, setiap langkah pemanfaatan bangunan tersebut harus melewati mekanisme persetujuan dari pihak pengelola aset.

Menurut Sudaryono, skenario yang dirancang adalah perpindahan bertahap. Pihak yang saat ini masih beroperasi di dalam Graha Merah Putih akan direlokasi ke gedung Telkom lain yang secara fisik berada tepat di belakang bangunan utama. Dengan demikian, tidak akan terjadi kekosongan layanan Telkom selama masa transisi berlangsung.

“Dalam waktu dekat ini Badan Gizi Nasional akan menempati Graha Merah Putih yang saat ini menjadi kantor Telkom,” jelas Sudaryono.

Ia menambahkan bahwa setelah seluruh proses koordinasi dengan Danantara terselesaikan, tim BGN akan segera memulai pemindahan operasional.

“Jadi memang kami ajukan atau kami sedang koordinasi dengan Danantara dan Insyaallah dalam satu dua bulan ini kami akan pindah kantor ke Grha Merah Putih,” katanya.

Komisi IX DPR RI Tekan Soal Anggaran dan Aset Negara

Rencana perpindahan ini bukan tanpa kontroversi di ruang sidang. Sebelumnya, kabar mengenai kepindahan BGN ke Graha Merah Putih telah beredar luas di media sosial dan memicu pertanyaan dari sejumlah anggota Komisi IX. Legislator mempertanyakan urgensi serta dasar hukum pemanfaatan gedung milik BUMN untuk kepentingan lembaga pemerintah yang baru berdiri.

Anggaran Rp7 Triliun Jadi Sorotan

Anggota Komisi IX dari Fraksi Gerindra, Nuroji, mengaitkan rencana perpindahan dengan angka belanja BGN yang dinilai sangat besar. Ia merujuk pada alokasi anggaran BGN untuk pos-pos keuangan, tata usaha, arsip, rumah tangga, dan protokol yang mencapai Rp7 triliun. Dalam konteks lembaga yang baru beroperasi, besaran tersebut mengundang pertanyaan tentang proporsionalitas pengeluaran.

“Ini apakah ada hubungannya dengan pemindahan gedung pak? Saya dengar pindah gedung ke gedung merah putih. Apakah termasuk itu?” ujar Nuroji dalam rapat tersebut.

Pertanyaan Nuroji mengisyaratkan kekhawatiran bahwa perpindahan ke gedung bernilai tinggi dapat memperbesar beban operasional tanpa memberikan manfaat fungsional yang sepadan. Komisi IX, sebagai pengawas sektor kesehatan dan pangan, memandang bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk urusan tata kelola internal harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Dorongan Memanfaatkan Aset Pemerintah

Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Golkar, Yahya Zaini, mengangkat dimensi berbeda dari persoalan yang sama. Ia menyoroti fakta bahwa kantor BGN saat ini masih berstatus sewa, bukan milik negara. Dalam pandangannya, lembaga setingkat kementerian atau badan yang menangani program strategis nasional seharusnya tidak terus-menerus menanggung beban sewa komersial ketika tersedia aset pemerintah atau BUMN yang dapat dimanfaatkan.

Yahya mendorong agar BGN secara aktif mengoptimalkan pemanfaatan aset negara guna menekan beban anggaran. Argumennya sederhana: jika sebuah gedung milik BUMN sudah tidak lagi digunakan secara optimal, maka mengalihfungsikannya untuk kepentingan lembaga pemerintah merupakan langkah yang lebih efisien daripada menyewa ruang di pasar properti komersial dengan tarif yang terus naik.

Implikasi dan Konteks Lebih Luas

Graha Merah Putih sendiri merupakan salah satu landmark arsitektur perkantoran di Jakarta. Bangunan berlantai banyak ini telah lama menjadi simbol operasional Telkom, perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Perpindahan BGN ke lokasi tersebut akan mengubah lanskap penggunaan gedung secara signifikan dan menuntut penataan ulang tata ruang kawasan sekitar, termasuk pengaturan lalu lintas dan keamanan.

Di sisi lain, keberadaan BGN di Graha Merah Putih juga membawa dimensi simbolik. Lembaga yang bertugas memastikan kecukupan gizi dan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat akan menempati bangunan yang selama ini diasosiasikan dengan sektor teknologi informasi. Pergeseran fungsi tersebut mencerminkan pergeseran prioritas kebijakan negara dari infrastruktur digital ke ketahanan pangan dan gizi, dua sektor yang sama-sama strategis namun dengan logika operasional yang sangat berbeda.

Bagi publik, yang paling relevan dari seluruh dinamika ini adalah apakah perpindahan kantor akan berdampak pada kecepatan dan kualitas layanan program gizi nasional. Komisi IX, melalui mekanisme pengawasan yang dijalankan dalam RDP tersebut, menempatkan pertanyaan efisiensi anggaran di atas segalanya: setiap rupiah yang dialokasikan untuk urusan rumah tangga lembaga harus dapat dijelaskan secara rinci kepada rakyat yang membiayainya melalui pajak.