BGN Kelola Anggaran Rp240,2 T di 2027, Sebanyak Rp7,08 Triliun Dialokasikan Khusus Gaji Pegawai

Anggaran 2027 Badan Gizi Nasional Capai Rp240,2 Triliun, Mayoritas untuk Program Gizi

Narakabar.com – Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengelola pagu anggaran senilai Rp240,20 triliun pada tahun fiskal 2027. Angka tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BGN Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 3 September 2026. Paparan ini menjadi salah satu agenda awal pembahasan rencana kerja dan anggaran (RKA) kementerian/lembaga di parlemen untuk tahun anggaran mendatang.

Dari total pagu tersebut, porsi yang sangat dominan—sekitar 96,95 persen—dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional dengan nilai Rp232,88 triliun. Sisanya, yakni Rp7,33 triliun atau sekitar 3,05 persen, diperuntukkan bagi Program Dukungan Manajemen yang mencakup operasional internal lembaga.

“Pagu Anggaran BGN tahun 2027 ini, yaitu sebesar Rp240,20 triliun tersebut terbagi ke dalam dua program: 1. Program Pemenuhan Gizi Nasional itu sebesar Rp232,88 triliun atau 96,95%. 2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp7,33 triliun atau 3,05% dari total keseluruhan anggaran BGN di tahun 2027.”

Struktur Dukungan Manajemen: Gaji Pegawai Mendominasi

Dalam penjelasan lebih rinci, Sudaryono menegaskan bahwa dari total Rp7,33 triliun untuk Dukungan Manajemen, hampir seluruhnya—sekitar 96,7 persen—diperuntukkan bagi gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan BGN. Nilai spesifik untuk pos ini mencapai Rp7,08 triliun. Sisa anggaran dukungan manajemen terbagi ke dalam dua komponen lain: operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp81,7 miliar, serta dukungan manajemen non-operasional senilai Rp160 miliar.

“Program Dukungan Manajemen dengan total Rp7,33 triliun terbagi menjadi: 1. Gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp7,08 triliun (atau dari 7,33 tadi, 96,7%-nya adalah untuk gaji dan tunjangan pegawai). 2. Operasional dan pemeliharaan kantor Rp81,7 miliar. 3. Dukungan manajemen non-operasional sebesar Rp160 miliar.”

Komposisi ini menunjukkan bahwa BGN, sebagai lembaga yang relatif baru dibentuk untuk mengoordinasikan kebijakan gizi nasional, masih dalam tahap membangun kapasitas kelembagaan. Alokasi gaji yang mendominasi anggaran operasional mengindikasikan bahwa lembaga ini tengah merekrut dan mempertahankan sumber daya manusia dalam jumlah signifikan guna menjalankan mandatnya.

Dua Belas Kegiatan Strategis di Balik Rp160 Miliar

Komponen dukungan manajemen non-operasional senilai Rp160 miliar mencakup dua belas kegiatan strategis yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2027. Sudaryono merinci bahwa cakupan kegiatan tersebut membentang dari penyusunan regulasi hingga pengawasan internal organisasi.

Secara spesifik, kegiatan-kegiatan tersebut meliputi: penyusunan regulasi, bantuan hukum, dan kehumasan; pengelolaan manajemen kinerja organisasi; pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan budaya kerja; pengelolaan urusan keuangan serta pelaksanaan urusan tata usaha, arsip, rumah tangga, dan protokol; pengelolaan barang milik negara; pengadaan barang dan jasa; pengelolaan teknologi informasi, komunikasi, data, dan informasi; pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Kedeputian di lingkungan BGN; pengawasan internal dan peningkatan akuntabilitas aparatur; serta pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Inspektorat Utama.

“Pengelolaan urusan keuangan, serta pelaksanaan urusan tata usaha, arsip, rumah tangga, dan protokol, pengelolaan barang milik negara, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan teknologi informasi, komunikasi, data dan informasi, pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Kedeputian di lingkungan BGN, pengawasan internal, peningkatan akuntabilitas aparatur, dan pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Inspektorat Utama.”

Rincian Pagu per Kegiatan Non-Operasional

Dalam paparan yang disampaikan kepada Komisi IX, terdapat rincian nilai pagu untuk beberapa pos kegiatan non-operasional. Berikut beberapa angka yang disebutkan:

Penyusunan regulasi, bantuan hukum, dan kehumasan dialokasikan sebesar Rp16.517.515. Pengelolaan manajemen kinerja organisasi mendapat alokasi Rp18.576.413. Sementara itu, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan budaya kerja memperoleh pagu sebesar Rp25.062.835. Pos terbesar dalam kategori non-operasional adalah pengelolaan urusan keuangan serta pelaksanaan urusan tata usaha, arsip, rumah tangga, dan protokol dengan nilai Rp7.193.803.596.

Konteks dan Implikasi Kebijakan

BGN merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh kebijakan pemenuhan gizi di Indonesia, menggantikan peran yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan pagu Rp240,20 triliun untuk tahun 2027, lembaga ini menjadi salah satu entitas pemerintah dengan alokasi anggaran terbesar, sejajar dengan kementerian-kementerian teknis lainnya.

Fakta bahwa 96,95 persen anggaran diarahkan ke Program Pemenuhan Gizi Nasional menegaskan bahwa mandat utama BGN bukan sekadar administrasi internal, melainkan intervensi langsung terhadap masalah gizi masyarakat—mulai dari program makan bergizi gratis, penguatan gizi ibu dan anak, hingga pengawasan mutu pangan. Proporsi dukungan manajemen yang relatif kecil (3,05 persen) mencerminkan desain kelembagaan yang menempatkan program sebagai inti, bukan birokrasi.

Pembahasan RKA di Komisi IX DPR RI menjadi tahapan krusial sebelum anggaran disahkan dalam APBN. Komisi IX, yang membidangi sektor kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan, memiliki kewenangan untuk mempertanyakan efektivitas, akuntabilitas, dan keselarasan program dengan kebutuhan riil di lapangan. Paparan Sudaryono pada 3 September 2026 ini menjadi titik awal proses legislasi anggaran yang akan menentukan apakah pagu tersebut disetujui, diubah, atau dikurangi sebelum menjadi bagian dari APBN 2027.