Desil Bansos Bikin Gaduh, 81 Tahun Merdeka tapi Data Kemiskinan Masih Kacau

81 Tahun Merdeka, Data Kemiskinan Indonesia Masih Jadi Pemicu Kontroversi

Narakabar.com – Penetapan indikator desil dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kembali memicu gelombang kecaman publik. Di balik angka-angka statistik, masyarakat menduga bahwa metode pengelompokan yang tertutup sengaja dimanfaatkan untuk memangkas jumlah warga yang berhak menerima bantuan negara.

Kritik Tajam dari Celios di Masjid UGM

Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), menyampaikan kritik keras terhadap tata kelola data kemiskinan pemerintah. Pernyataan itu ia sampaikan seusai kajian di Masjid UGM pada Kamis (27/8/2026). Baginya, kekacauan yang ditimbulkan oleh kategori desil bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan bukti berulang dari kegagalan struktural negara dalam menangani kemiskinan.

“Desil ini sudah membuat kegaduhan yang luar biasa dan ini kelihatan bahwa pemerintah tidak punya kemampuan manajerial mengelola data kemiskinan kita. Bayangkan kita sudah 81 tahun, kita masih berkutat pada data kemiskinan dan itu pun salah.”

Media menegaskan bahwa ketidakmampuan merumuskan data akurat merupakan kegagalan fatal yang tidak lagi dapat dibenarkan dengan dalih pembenahan metodologi.

“Jadi mau bagaimanapun berkilah pemerintah bahwa ini butuh waktu membangun data kemiskinan, no. Ini sudah gagal sejak lama gitu. Ini gagal gak cuman dari segi teknis metodologis ya, tapi juga gagal dari segi substansi perjuangan membangun masyarakat khususnya mengentaskan kemiskinan.”

Metodologi Tertutup dan Dugaan Manipulasi Anggaran

Salah satu poin paling tajam dalam kritik Media adalah ketertutupan rincian penghitungan desil dari akses publik. Skema pengelompokan warga miskin, menurutnya, seharusnya dirancang sederhana agar efisien dan tepat sasaran. Namun kenyataannya, pendekatan yang digunakan pemerintah justru rumit dan tidak transparan.

“Saya khawatir bahwa desil-desilan ini yang kemudian diatur sedemikian rupa, yang bahkan tidak bisa diakses oleh publik metodologi detil penghitungannya, itu hanya digunakan sebagai jalan untuk menekan jumlah penerima bansos.”

Kekhawatiran tersebut semakin relevan mengingat anggaran bansos di Indonesia tidak menunjukkan peningkatan berarti dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan klasifikasi melalui desil dikhawatirkan berdampak langsung pada warga yang semula menerima bantuan namun kemudian dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria.

“Jadi pengurangan atau mengakali desil untuk menggeser pengguna bansos agar tidak menerima lagi ini sangat menyakitkan buat saya.”

Tuntutan Klarifikasi kepada Pemerintah

Media mendesak pemerintah segera memberikan penjelasan terbuka atas dugaan manipulasi data serta bertindak cepat untuk membereskan kekacauan penetapan desil di lapangan. Ia menutup pernyataannya dengan harapan sekaligus peringatan.

“Pemerintah harus menjawab kecurigaan itu dan semoga saja saya salah, tapi yang pasti sekarang kekacauan ini harus diselesaikan.”