Diduga Terlibat Aksi Penipuan Daring, Imigrasi Pontianak Ciduk 31 WNA Asal Malaysia dan Taiwan

31 Warga Malaysia dan Taiwan Diamankan di Pontianak dalam Dugaan Penipuan Daring

Narakabar.com – Operasi gabungan Imigrasi Pontianak dan Polresta Pontianak mengamankan 31 warga negara asing asal Malaysia dan Taiwan dari sebuah hotel di Kota Pontianak pada Selasa, 8 September 2026. Mereka diperiksa terkait dugaan keterlibatan dalam aktivitas penipuan daring atau scamming.

Penindakan ini tidak hanya menyoroti dugaan tindak pidana berbasis digital, tetapi juga kepatuhan para warga asing terhadap aturan keimigrasian Indonesia. Dari pemeriksaan awal, petugas mendapati tiga warga Malaysia telah melewati masa izin tinggal mereka. Selain itu, ditemukan pula indikasi penggunaan izin tinggal untuk kegiatan yang tidak sejalan dengan tujuan pemberiannya.

Informasi Intelijen Memicu Pemeriksaan

Kepala Kantor Imigrasi Pontianak, Sam Fernando, menjelaskan bahwa kegiatan di hotel tersebut dilakukan setelah Satuan Intelijen Polresta Pontianak memberikan informasi mengenai keberadaan serta aktivitas sejumlah WNA di lokasi itu.

“Dari sisi keimigrasian, petugas melakukan pemeriksaan terhadap identitas dan kewarganegaraan, dokumen perjalanan, jenis dan masa berlaku izin tinggal, serta kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal,” kata Sam dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2026).

Pemeriksaan semacam ini mencakup pengecekan paspor, dokumen perjalanan, status izin tinggal, masa berlaku dokumen, hingga kesesuaian aktivitas warga asing selama berada di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk membedakan keberadaan WNA yang sah dengan aktivitas yang berpotensi melanggar aturan.

Dalam kasus di Pontianak, tiga warga Malaysia diketahui telah mengalami overstay. Petugas juga mencatat adanya dugaan penyalahgunaan izin tinggal, yaitu ketika aktivitas yang dijalankan tidak sesuai dengan maksud awal izin diberikan.

Tindak Lanjut Mengacu Aturan Keimigrasian

Imigrasi Pontianak menyatakan penanganan terhadap para WNA itu akan diteruskan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses tersebut dilakukan sejalan dengan kewenangan instansi terkait, termasuk bila pemeriksaan membutuhkan pendalaman mengenai dugaan penipuan daring.

“Pengawasan juga dilakukan untuk mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Kota Pontianak. Penanganan tersebut merupakan bagian dari penerapan selective policy dalam kebijakan keimigrasian Indonesia,” kata Sam.

Selective policy dalam kebijakan keimigrasian pada dasarnya menekankan bahwa warga asing yang memenuhi persyaratan dan membawa manfaat dapat memperoleh kemudahan sesuai kebutuhannya. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan izin tinggal maupun aturan lain tetap dapat berujung pada tindakan keimigrasian.

“Orang asing yang memenuhi ketentuan dan memberikan manfaat bagi Indonesia diberikan kemudahan sesuai kebutuhannya. Sementara itu, orang asing yang menyalahi ketentuan keimigrasian akan kami tindak,” katanya menambahkan.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa izin tinggal bukan sekadar dokumen untuk memasuki wilayah Indonesia. Setiap jenis izin memiliki tujuan dan batas penggunaan yang perlu dipatuhi. Ketidaksesuaian antara izin dan kegiatan aktual dapat menjadi objek pemeriksaan, terlepas dari kewarganegaraan pemegang izin tersebut.

Koordinasi Antarlembaga Diperkuat

Pengawasan warga asing di daerah memerlukan kerja bersama antara Imigrasi, kepolisian, dan instansi lain yang memiliki kewenangan. Pertukaran informasi diperlukan agar dugaan pelanggaran bisa ditindaklanjuti secara tepat, termasuk ketika perkara beririsan antara aspek keimigrasian dan dugaan tindak pidana.

Sam menilai pengawasan terhadap orang asing tidak mungkin dijalankan oleh satu lembaga saja. Kolaborasi memungkinkan setiap pihak menangani bagian perkara sesuai tugasnya, sekaligus membantu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Pontianak.

Masyarakat juga diminta berperan aktif dengan melaporkan aktivitas WNA yang dicurigai melanggar aturan keimigrasian atau mengganggu ketertiban umum. Laporan kepada Kantor Imigrasi Pontianak akan diproses melalui mekanisme pemeriksaan dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Komitmen Penegakan Hukum

Penegakan hukum keimigrasian disebut menjadi bagian dari semangat “Imigrasi untuk Rakyat” yang diusung Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko. Prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga pengawasan atas keberadaan warga asing di berbagai daerah.

“Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin bahwa hadirnya WNA di wilayah kerja kami benar-benar memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat,” tandasnya.

Pemeriksaan terhadap 31 WNA asal Malaysia dan Taiwan ini masih menjadi bagian dari penanganan yang dilakukan aparat. Sementara proses berjalan, temuan mengenai overstay dan dugaan penyalahgunaan izin tinggal akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.