DPR Respons Wacana Pengalihan Utang Whoosh ke Kemenkeu

Parlemen Menunggu Keputusan Akhir Pemerintah soal Pengalihan Utang Kereta Cepat

Narakabar.com – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai wacana pengalihan kewajiban finansial PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) ke Kementerian Keuangan sebagai langkah antisipatif pemerintah dalam mencari jalan keluar atas beban utang proyek kereta cepat.

Konteks Wacana Restrukturisasi

Pada Minggu (23/8/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi menyampaikan gagasan untuk memindahkan utang KCIC ke kementeriannya sebagai bagian dari restrukturisasi. Menurut Purbaya, mekanisme tersebut memungkinkan penanganan kewajiban finansial tanpa harus bersandar pada APBN.

Misbakhun menegaskan bahwa langkah semacam itu bertujuan menjaga keberlangsungan operasional kereta cepat tanpa menambah tekanan pada entitas BUMN.

“Tentunya, policy apa pun dari pemerintah itu adalah opsi yang terbaik,” kata Misbakhun di Jakarta, Minggu (23/8/2026).

DPR Siap Berperan Setelah Keputusan Final Terbit

Politisi Partai Golkar tersebut mengungkapkan bahwa lembaga legislatif di Jakarta masih menahan diri hingga pemerintah menetapkan keputusan akhir terkait membengkaknya biaya proyek yang diwarisi dari era Presiden Jokowi.

Menurutnya, setelah pemerintah finalisasi wacana tersebut, DPR akan mengagendakan pembahasan lanjutan. Ia menekankan bahwa isu ini menyentuh aspek mekanisme penggeseran utang sekaligus pengakuan barang milik negara, sehingga memerlukan kerangka regulasi yang jelas.

“Kalau pemerintah ambil keputusan maka tugas kami, Partai Golkar, adalah mengamankan secara politik. Karena butuh keputusan politik,” imbuhnya.