Eks Menag Lukman Hakim: Publik Makin Tak Percaya Negara karena Penegakkan Hukum Lemah

Kepercayaan Publik Terhadap Negara Tergerus: Analisis Lukman Hakim Saifuddin

Narakabar.com – Mantan Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, mengidentifikasi adanya masalah fundamental yang dihadapi Indonesia saat ini. Masalah tersebut berupa penurunan signifikan dalam kepercayaan masyarakat terhadap negara serta berbagai institusi yang ada. Fenomena ini menjadi garis penghubung dari beragam keresahan yang dikumpulkan oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) melalui pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh nasional.

Usai menghadiri Silaturahmi Kebangsaan yang diselenggarakan GNB bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kraton Kilen, Kompleks Keraton Yogyakarta pada Kamis (23/7/2026), Lukman menyampaikan pandangannya. Dalam pertemuan tersebut, isu penegakan hukum muncul sebagai sorotan utama yang dinilai sangat berkontribusi terhadap munculnya ketidakpercayaan publik.

Dua Faktor Utama Krisis Kepercayaan

Lukman menjelaskan bahwa sebelum bertemu Sri Sultan, GNB telah melakukan dialog dengan sejumlah tokoh bangsa, termasuk Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Dalam setiap pertemuan, mereka menyampaikan berbagai aspirasi dan kegelisahan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurut dia, berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat pada akhirnya mengarah pada satu kesimpulan yang sama, yakni tumbuhnya distrust atau ketidakpercayaan terhadap institusi publik.

“Kemudian disimpulkan berbagai macam keresahan, kegelisahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini muaranya pada munculnya distrust. Jadi ketidakpercayaan terhadap tidak hanya institusi negara, aparatur penegakan hukum kita, tapi hampir di semua sektor dan bidang kehidupan kemasyarakatan kita,” kata Lukman, usai pertemuan, Kamis (23/7/2026) sore.

Diakui Lukman, penyebab menurunnya kepercayaan publik memang kompleks. Namun dalam diskusi bersama Sri Sultan HB X tadi, ia bilang terdapat dua faktor yang paling banyak mendapat perhatian, yakni penegakan hukum dan akuntabilitas penyelenggara negara.

Penegakan Hukum dan Akuntabilitas sebagai Kunci Pemulihan

Ia menyebut rendahnya kualitas penegakan hukum menjadi salah satu sumber utama ketidakpercayaan masyarakat. Ketidakonsistenan dalam menerapkan hukum menjadi alasan utama mengapa publik mulai meragukan aparatur penegak hukum.

“Pertama adalah penegakan hukum yang dinilai rendah. Itulah yang lalu kemudian menimbulkan ketidakpercayaan publik karena penegakan hukum yang tidak konsisten,” ujarnya.

Kemudian, ia menyoroti pentingnya akuntabilitas publik. Menurutnya, pertanggungjawaban pejabat dan penyelenggara negara tidak cukup hanya dilakukan secara administratif. Akuntabilitas kepada masyarakat juga harus disampaikan dengan sejelas-jelasnya untuk menjaga kepercayaan publik.

“Jadi pertanggungjawaban para penyelenggara negara, itu jangan hanya bersifat administratif semata sebagaimana tata kelola pemerintahan kita, tapi yang tidak kalah pentingnya dalam rangka menjaga, memelihara dan merawat kepercayaan publik, itu adalah bagaimana akuntabilitas ke masyarakat itu juga harus disampaikan dengan sejelas-jelasnya,” paparnya.

Disampaikan Lukman, Sri Sultan HB X memberikan perhatian besar terhadap dua persoalan tersebut. Ia berharap penegakan hukum yang lebih konsisten dan akuntabilitas yang lebih terbuka dapat menjadi jalan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara yang belakangan dinilai terus mengalami erosi.

“Dan beliau tadi sangat concern dengan dua hal tadi agar ini bisa lebih ditegakkan secara konsekuen. Sehingga lalu kemudian trust publik itu bisa kembali sebagaimana diharapkan,” tandasnya.