Geledah Kantor BKP Sumsel – KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT

Geledah Kantor BKP Sumsel: KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai OTT Bupati Muara Enim

Penggeledahan untuk Investigasi Suap

Geledah Kantor BKP Sumsel – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Selatan (Sumsel) pada 23 Juni 2026, dalam rangka menyelidiki dugaan praktik korupsi terkait opini WTP yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Pengeledahan ini dilakukan setelah Bupati Muara Enim Edison diberhentikan sementara oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Penyidik menemukan bukti bahwa ada upaya perubahan penilaian dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ke Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang mungkin terkait dengan suap.

Temuan Dokumen dan Indikasi Intervensi

Dalam operasi penyitaan di kantor BKP Sumsel, tim KPK menyita sejumlah dokumen penting yang menunjukkan proses perubahan opini keuangan. Dokumen-dokumen ini memperlihatkan adanya intervensi dari pihak tertentu guna mengubah hasil audit BPK yang awalnya berupa WDP menjadi WTP. Indikasi tersebut terungkap melalui surat perintah dan catatan korespondensi yang menunjukkan komunikasi aktif antara BPK dengan pihak yang dikenal terkait dalam kasus korupsi. “

Ada dokumen yang menyatakan bahwa BPK melakukan revisi terhadap laporan keuangan Pemkab Muara Enim untuk mengubah opini ke WTP, setelah bupati terlibat dalam OTT. Ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses audit,” ungkap penyidik KPK dalam konferensi pers.

Proses Investigasi dan Pemanggilan Saksi

Penggeledahan di kantor BKP Sumsel tidak hanya terbatas pada penyitaan dokumen, tetapi juga mencakup pemeriksaan ruang kerja dan pengecekan alur pengambilan keputusan. Tim KPK memanggil sejumlah saksi, termasuk anggota BPK dan pihak swasta yang terlibat dalam pengambilan keputusan opini WTP. Proses investigasi ini dilakukan secara terbuka untuk memastikan transparansi dalam penyelidikan. Para saksi diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang keputusan perubahan opini tersebut, termasuk apakah ada tekanan dari luar atau korupsi yang terstruktur.

Tersangka dan Pasal yang Dilanggar

KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka meliputi Edison, mantan bupati Muara Enim; Angga, seorang pihak swasta; Titin Rita Lestari, pegawai BPK; Cory Erin Hardi, staf pemasaran PT Millenium Solusi Abadi; dan Fika, direktur perusahaan tersebut. Kesemuanya dikenai pasal berbeda, dengan Edison dan Cory serta Fika terlibat dalam pemberian suap. Angga dan Titin dituduh melanggar pasal terkait pemberantasan korupsi. Penyidikan menunjukkan bahwa upaya ubah opini WTP terkait dengan pengaruh keuangan yang diberikan kepada pegawai BPK.

Dampak pada Reputasi Pemkab Muara Enim

Kasus ini memberikan dampak signifikan terhadap reputasi Pemkab Muara Enim. Opini WTP yang diberikan oleh BPK biasanya menjadi acuan untuk menilai keandalan keuangan pemerintahan. Namun, penemuan KPK bahwa opini tersebut diubah secara tidak sah mengundang kecurigaan bahwa ada upaya memperbaiki citra pemerintahan lokal setelah adanya kasus korupsi di luar opini keuangan. Pemkab Muara Enim kini menjadi sorotan, terutama mengingat Edison yang terlibat dalam OTT menjadi figur penting dalam pengambilan keputusan keuangan daerah.

Keterangan dari Pihak BPK Sumsel

Sebagai tanggapan terhadap penggeledahan KPK, BPK Sumsel menyatakan bahwa mereka mengakui adanya proses revisi opini WTP, tetapi menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil secara profesional. “

Proses revisi opini WTP dilakukan setelah pertimbangan teknis dan evaluasi ulang laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kami memastikan setiap perubahan keputusan dilakukan berdasarkan data yang akurat,” jelas perwakilan BPK Sumsel. Namun, mereka juga mengakui bahwa ada kemungkinan tekanan dari luar yang mempercepat perubahan tersebut.

Langkah Selanjutnya dalam Penyelidikan

KPK menyatakan bahwa penyelidikan akan dilanjutkan untuk mengungkap lebih banyak fakta terkait kasus korupsi ini. Tim akan memeriksa lebih lanjut transaksi keuangan dan komunikasi antara pihak-pihak terkait, termasuk hubungan antara BKP Sumsel dengan pihak swasta. Selain itu, KPK juga akan menggali apakah ada keterlibatan lembaga lain dalam upaya ubah opini WTP tersebut. “

Proses ini adalah bagian dari upaya kami untuk menjaga kredibilitas BPK dan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam pemberian opini keuangan. Kami akan terus mengungkap detailnya hingga kasus ini selesai,” tegas Budi, seorang penyidik KPK.