Guru PPPK Jadi Pegawai Pusat, Pengamat UGM Soroti Ancaman Sentralisasi dan Beban APBN

Penataan Ulang Status Guru PPPK: Antara Kepastian Karier dan Bayang-Bayang Sentralisasi

Narakabar.com – Perdebatan soal masa depan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali memanas pada Jumat, 21 Agustus 2026. Rencana pemerintah untuk mengubah status guru PPPK menjadi aparatur pusat menuai sorotan tajam dari akademisi. Agustinus Subarsono, pengamat kebijakan pendidikan di Universitas Gadjah Mada, menilai langkah tersebut menyimpan risiko serius bagi prinsip otonomi daerah.

Dimensi Politik: Kepercayaan yang Diharapkan

Subarsono mengakui bahwa secara psikologis, transisi dari P3K paruh waktu menuju P3K penuh waktu—dan pada akhirnya menjadi PNS—akan memberi rasa aman bagi para guru. Kepastian gaji, tunjangan, dan jaminan pensiun diharapkan mampu menenangkan pikiran mereka sehingga kualitas pengajaran ikut meningkat.

“Dari sisi psikologis, perubahan status dari guru P3K penuh waktu menjadi ASN akan menambah ketenangan mereka dalam bekerja karena ada kepastian gaji, kesejahteraan dan pensiun. Pada akhirnya memberikan kontribsui positif bagi proses belajar dan mengajar.”

Dampak positif juga diharapkan mengalir ke ranah politik. Di tengah kritik pedas yang terus menghujam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), keputusan ini dinilai mampu membangun kembali political trust masyarakat terhadap pemerintah pusat.

“Dari pendekatan politik, keputusan untuk merubah P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu dan memberikan kesempatan P3K penuh waktu berproses menjadi PNS akan memberikan dampak positif berupa political trust pada pemerintah dan berpotensi memberikan nilai plus di tengah-tengah krittik pedas terhadap program MBG dan KDMP.”

Ancaman Sentralisasi dan Retakan Loyalitas

Di balik insentif politik jangka pendek itu, Subarsono mengingatkan bahwa pengerdilan peran pemerintah daerah menjadi harga yang terlalu mahal. Penarikan kewenangan pengelolaan sumber daya manusia ke tingkat pusat berisiko menghidupkan kembali pola birokrasi sentralistik, yang pada gilirannya membuka ruang politisasi aparatur sipil.

“Menurut saya yang perlu dijaga adalah jangan sampai pegawai pusat di daerah jumlahnya naik setiap tahun, karena ini bisa berpotensi ke arah sentralisasi SDM di daerah dan bisa berpotensi politisasi birokrasi untuk tujuan tertentu.”

Ia juga menyoroti persoalan loyalitas. Ketika kendali penuh—termasuk otoritas mutasi antarwilayah—berada di tangan pusat, kecenderungan aparatur untuk setia kepada pemerintah pusat akan menguat, sementara ikatan dengan pemerintah daerah melemah.

“Manajemen SDM pusat di daerah juga akan mengganggu prinsip otonomi daerah, karena pegawai yang bersangkutan akan cenderung loyal pada pemerintah pusat. Kemudian pemerintah pusat juga punya otoritas memindahkan pegawai yang bersangkutan ke lain daerah.”

Beban Fiskal: APBD Ringan, APBN Terbebani

Dari sudut pandang ekonomi, skema ini memang meringankan beban anggaran daerah. Namun, konsekuensinya langsung memindahkan tekanan finansial ke postur APBN yang tengah tertekan oleh defisit berkepanjangan.

Data menunjukkan defisit APBN per Juni 2026 telah menembus Rp196,5 triliun, setara 0,76 persen PDB. Angka itu terus melebar hingga mencapai 0,91 persen PDB pada akhir Juli 2026. Subarsono menegaskan bahwa setiap tambahan beban dari kebijakan penataan ulang ini akan memperburuk kondisi fiskal yang sudah kurang sehat.

“Tentu saja ini akan berimplikasi pada postur APBN yang selama ini kurang menggembiarakan karena setiap bulan terjadi difisit fiskal.”

Sebagai respons, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menjamin bahwa konversi status guru PPPK menjadi PNS tidak akan mengganggu keseimbangan anggaran, dengan defisit APBN tetap dijaga di kisaran 2,4 persen.