Gus Ipul Menjawab Isu Konspirasi Uang Muktamar NU Jombang: Bukan Kritik, Tapi Fitnah

Gus Ipul Adukan Tayangan Siniar ke Dewan Pers terkait Isu Muktamar NU Jombang

Narakabar.com – Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membawa persoalan tayangan siniar yang memuat tudingan mengenai perputaran dana dalam Muktamar Nahdlatul Ulama di Jombang ke Dewan Pers. Pengaduan itu disampaikan pada Senin, 28 September 2026, bersama tim penasihat hukumnya.

Persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan narasi tentang dugaan uang dalam jumlah besar pada muktamar terakhir NU di Jombang, Jawa Timur. Gus Ipul menilai tuduhan tersebut bukan sekadar kritik terhadap penyelenggaraan organisasi, melainkan fitnah yang dapat merugikan nama pihak-pihak yang disebut.

Tim pelapor menilai dua tayangan yang terbit pada 12 dan 22 September 2026 tidak memenuhi prinsip jurnalistik karena dinilai disiarkan tanpa proses konfirmasi kepada pihak yang menjadi sasaran pernyataan. Pengaduan diarahkan terhadap siniar Madilog yang diproduksi Forum Keadilan.

Menuntut Klarifikasi dan Pencabutan Tayangan

Dalam keterangannya, Gus Ipul menekankan bahwa kritik tetap merupakan bagian yang perlu dihormati. Namun, ia membedakan kritik dengan tudingan yang dianggap tidak memiliki dasar dan berpotensi membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat.

“Kami menghormati kritik, tapi tentu kami sangat menyesalkan kalau kemudian yang terjadi justru bukan kritik, tapi fitnah. Itu tentu merusak proses muktamar yang telah berjalan dengan baik, dan juga merusak nama-nama tertentu yang disebut di situ, seolah-olah melakukan suatu hal yang tidak dilakukan oleh yang disebut oleh narasumber. Jadi, ini perlu tabayyun,“ ujar Gus Ipul.

Istilah tabayyun yang disampaikan Gus Ipul merujuk pada kebutuhan untuk memeriksa dan mengklarifikasi informasi sebelum sebuah kesimpulan disebarkan luas. Dalam kasus ini, pihaknya memandang klarifikasi penting karena tayangan yang dipersoalkan telah menyinggung kehormatan para kiai serta keabsahan forum muktamar.

Kuasa hukum Gus Ipul, Anom Surya Putra, menjelaskan bahwa pengaduan secara khusus mencakup dua video yang menyebut nama kliennya dan Rais Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar. Ia membantah narasi narasumber tentang tas hitam berisi gepokan dolar dan kendaraan Land Cruiser yang disebut membawa uang tunai.

Bagi tim hukum, cerita tersebut merupakan konstruksi konspiratif yang tidak didukung fakta. Karena itu, salah satu permintaan utama yang diajukan kepada Dewan Pers adalah pencabutan materi video yang dianggap bermasalah.

“Kami minta untuk mencabut tayangan itu,“ tegasnya.

Pengaduan Diajukan atas Nama Pribadi

Anom menegaskan bahwa langkah di Dewan Pers ditempuh atas nama pribadi Gus Ipul. Pengaduan itu tidak diajukan atas nama kementerian maupun organisasi kemasyarakatan, meski isu yang diangkat dalam tayangan berkaitan dengan kegiatan muktamar NU.

Penegasan tersebut penting karena mekanisme pengaduan pers, pencemaran nama baik, serta dugaan pelanggaran dalam ruang digital dapat menyangkut hak individu dari orang yang merasa dirugikan. Pihak Gus Ipul menyatakan fokus awalnya ialah pemulihan hak personal melalui jalur etik pers.

“Menurut norma hukumnya sendiri, kalau kaitan nanti dengan KUHP, itu pasti pribadi. Kaitan UU ITE pribadi, apalagi kaitan dengan Dewan Pers, pasti sangat personal,“ lanjut Anom.

Dewan Pers merupakan lembaga yang menangani pengaduan terkait karya jurnalistik dan penerapan kode etik jurnalistik. Melalui mekanisme tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat meminta penilaian atas pemberitaan atau tayangan media, termasuk soal ketepatan informasi, konfirmasi, dan hak jawab.

Dalam perkara ini, tim Gus Ipul memandang jalur etik pers perlu didahulukan untuk pihak media atau pengelola tayangan. Langkah itu dipisahkan dari kemungkinan tindakan terhadap narasumber yang menyampaikan tudingan dalam siniar tersebut.

Kemungkinan Jalur Pidana bagi Narasumber

Meski pengaduan ke Dewan Pers menjadi langkah yang telah ditempuh, tim hukum tidak menutup peluang membawa persoalan ini ke proses pidana. Anom menyebut pendekatan terhadap aktor media berbeda dengan langkah yang mungkin ditempuh terhadap pihak yang berbicara dalam tayangan.

“Kami menempuh jalur media pers saja untuk aktor medianya. Tapi kalau untuk aktor pembicaranya, nanti lain lagi,“ kata Anom.

Anggota tim penasihat hukum lainnya, Syamsul Huda, menyampaikan bahwa opsi hukum lanjutan akan dipertimbangkan sesuai konteks perkara. Ia melihat adanya kemungkinan dugaan pelanggaran pidana umum apabila narasi yang dianggap fitnah itu telah menyebar luas dan menimbulkan dampak di masyarakat.

“Upaya hukum lain pasti nanti akan dipilih dan diambil sesuai dengan konteksnya,“ tandas Huda.

Perselisihan ini menyoroti pentingnya membedakan pernyataan kritik, opini, dan tuduhan mengenai tindakan tertentu. Kritik terhadap proses organisasi dapat disampaikan dalam ruang publik, tetapi tudingan terkait riswah atau korupsi memiliki konsekuensi serius karena dapat memengaruhi reputasi individu dan lembaga yang dikaitkan dengannya.

Bagi pembaca, pengaduan ini juga menunjukkan bahwa penyebaran informasi dalam format siniar tetap dapat diuji melalui standar etik jurnalistik apabila diproduksi dan disiarkan oleh media. Pada saat yang sama, pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan hak klarifikasi maupun jalur hukum yang tersedia.

Hingga pengaduan diajukan pada 28 September 2026, pihak Gus Ipul menempatkan pencabutan tayangan dan pemeriksaan etik sebagai tuntutan utama terhadap media penayang. Sementara itu, kemungkinan pelaporan pidana terhadap narasumber tetap terbuka sebagai langkah terpisah.