Ida Nurlaela Kritik Pemerintah Soal Dana Desa untuk Bayar Utang Kopdes: Itu Uang Rakyat

Dana Desa Rp240 Triliun Terancam Jadi Penjamin Utang Koperasi: Ida Nurlaela Tuntut Transparansi Penuh

Narakabar.com – Perdebatan hangat menyelimuti kebijakan fiskal desa menjelang akhir September 2026. Rencana pemerintah menyalurkan Dana Desa untuk melunasi kewajiban utang Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memicu sorotan tajam dari parlemen. Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan bahwa langkah tersebut berpotensi menggeser fungsi utama dana desa dari pembangunan infrastruktur menjadi penyangga risiko komersial koperasi.

Wacana ini bukan sekadar soal angka di atas kertas. Dana Desa, dengan pagu nasional sekitar Rp240 triliun per tahun, dirancang untuk membiayai pembangunan fisik, pemberdayaan ekonomi warga, dan pelayanan publik di tingkat desa. Ketika sebagian dari alokasi tersebut dialihkan untuk menutupi kewajiban keuangan badan usaha koperasi, pertanyaan mendasar muncul: siapa yang menanggung akibatnya jika skema itu gagal?

Kritik Tegas terhadap Pergeseran Fungsi Anggaran

Ida Nurlaela menegaskan bahwa inti persoalan bukan semata-mata apakah anggaran pembangunan desa terganggu atau tidak. Lebih fundamental dari itu, ia mempertanyakan apakah tepat menjadikan dana yang bersumber dari rakyat sebagai instrumen penjaminan bagi program koperasi yang sejak awal tidak termasuk kebutuhan rutin operasional desa.

“Jangan sampai risiko bisnis Kopdes menjadi beban desa. Dana Desa adalah uang rakyat untuk membangun desa, bukan bantalan untuk menutup persoalan tata kelola badan usaha,” tegas Ida dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).

Pernyataan tersebut menggarisbawahi kekhawatiran bahwa kegagalan manajerial atau finansial sebuah koperasi tidak seharusnya ditransfer ke kantong anggaran desa. Dalam logika tata kelola yang sehat, risiko bisnis tetap menjadi tanggung jawab entitas bisnis itu sendiri beserta pemegang sahamnya, bukan dialihkan kepada komunitas yang bergantung pada dana desa untuk kebutuhan dasar.

Konteks Program Kopdes Merah Putih dan Jatuh Tempo September 2026

Kopdes Merah Putih merupakan program koperasi yang bertujuan memperkuat akses masyarakat desa terhadap kebutuhan pokok, pupuk pertanian, LPG, permodalan usaha mikro, serta jalur pemasaran hasil produksi lokal. Secara konseptual, penguatan ekonomi desa melalui koperasi mendapat dukungan luas, termasuk dari Ida sendiri, yang memandang koperasi sebagai instrumen penting pemerataan ekonomi di pedesaan.

Namun, kewajiban utang yang melekat pada program tersebut dijadwalkan jatuh tempo pada September 2026. Tekanan waktu inilah yang mendorong pemerintah mencari sumber pembiayaan cepat, dan Dana Desa dinilai sebagai opsi yang tersedia secara administratif. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah menunggu kejelasan prosedur sebelum melakukan pembayaran cicilan koperasi desa tersebut, menandakan bahwa mekanisme teknis belum sepenuhnya final.

Tuntutan Transparansi: Enam Titik Data yang Harus Diumumkan

Sebagai langkah preventif agar tidak muncul sengketa di kemudian hari, Ida mendesak pemerintah membuka secara penuh seluruh data terkait program Kopdes Merah Putih. Ia merinci enam aspek yang wajib dipublikasikan:

Pertama, asal-usul timbulnya utang koperasi. Kedua, total nilai kewajiban yang harus dilunasi. Ketiga, identitas pihak pemberi pembiayaan. Keempat, dasar hukum yang menjadi landasan penggunaan dana desa untuk keperluan tersebut. Kelima, progres fisik realisasi program. Dan keenam, hasil audit independen atas seluruh transaksi.

Tanpa keterbukaan pada keenam titik data itu, masyarakat desa kehilangan kemampuan untuk menilai apakah alokasi Dana Desa yang mereka terima benar-benar digunakan sesuai tujuan semula, atau justru terserap untuk menutupi lubang keuangan badan usaha.

Hak Masyarakat Desa yang Tidak Boleh Terkikis

Ida mengingatkan bahwa skema pembayaran utang koperasi tidak boleh menggerus hak warga desa atas pembangunan infrastruktur dasar, program pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan publik. Setiap rupiah yang dialihkan dari pos pembangunan ke pos pelunasan utang berarti satu jalan desa tidak diperbaiki, satu program pelatihan tidak dijalankan, atau satu layanan kesehatan tingkat pertama tidak dibiayai.

Ia juga meminta pemerintah memperjelas pembagian tanggung jawab apabila di kemudian hari ditemukan kerugian akibat program koperasi tersebut. Tanpa kejelasan akuntabilitas, beban finansial akan kembali berputar ke desa—tepat ke kantong anggaran yang seharusnya melindungi kepentingan warga, bukan menambal kegagalan tata kelola badan usaha.

Di tengah tekanan waktu menjelang jatuh tempo September 2026, desakan transparansi ini menjadi pengingat bahwa kecepatan administratif tidak boleh mengorbankan prinsip akuntabilitas publik. Dana Desa, dengan skala Rp240 triliun, bukan sekadar angka fiskal; ia adalah kontrak sosial antara negara dan warga desa. Menjadikannya penjamin risiko bisnis tanpa pengawasan memadai berarti mengkhianati kontrak tersebut.