Important News: OPSI Desak Pemerintah Awasi Karir Hub, Cegah Perusahaan Manipulasi Loker Demi KPI HRD

Important News: OPSI Desak Pemerintah Awasi Karir Hub, Cegah Manipulasi Loker Demi KPI HRD

Important News – Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap platform Karir Hub Kementerian Ketenagakerjaan. Ia menyoroti kebijakan yang dinilai masih rentan dimanipulasi HRD perusahaan untuk memenuhi indikator kinerja administratif (KPI), yang berpotensi menyulitkan pencari kerja dalam menemukan pekerjaan sesuai kebutuhan mereka.

OPSI: KPI HRD Jadi Penyebab Manipulasi Loker

Menurut Timboel, pengawasan terhadap data lowongan kerja di Karir Hub harus diperketat agar tidak ada perusahaan yang sengaja memalsukan informasi. “Banyak HRD membuat loker fiktif hanya untuk menyelesaikan target KPI, padahal tidak ada posisi nyata,” katanya dalam wawancara dengan suara.com, Senin (22/6/2026). Verifikasi faktual menjadi krusial agar pencari kerja tidak tertipu oleh loker yang tidak relevan atau tidak akurat.

Timboel menegaskan bahwa KPI HRD seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kebenaran data. Ia berharap pemerintah bisa memperkuat mekanisme audit serta memastikan setiap lowongan yang dilaporkan sesuai dengan keadaan di lapangan. “Ini penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem rekrutmen nasional,” tambahnya.

Pengawasan Karir Hub Perlu Terus Berlanjut

Menurut Timboel, proses rekrutmen sebaiknya diawasi secara menyeluruh, mulai dari pembukaan loker hingga pelaporan hasil. “Perusahaan harus bertanggung jawab atas data yang mereka kirim, dan jika tidak sesuai, mereka bisa dihukum,” ujarnya. Ia juga menekankan perlunya update status lowongan secara berkala dan label selesai diberikan setelah proses berakhir.

Kasus antrean ribuan pencari kerja di Malaysia dianggap sebagai peringatan. Timboel mengingatkan bahwa Indonesia bisa menghadapi situasi serupa jika tidak segera memperbaiki sistem pelaporan. “KPI HRD yang terlalu ketat bisa memicu praktik manipulasi,” katanya. Ia berharap pemerintah bisa menyeimbangkan antara target administratif dan keadilan bagi pencari kerja.

Important News menyoroti bahwa manipulasi loker bukan hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu kredibilitas Karir Hub sebagai platform resmi. Timboel menambahkan, indikator kinerja yang terlalu fokus pada angka bisa membuat HRD mengabaikan kualitas seleksi. “Jika KPI menjadi prioritas utama, maka kejujuran dalam proses rekrutmen bisa terkorban,” pungkasnya.

OPSI juga menyarankan pemerintah mengintegrasikan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, seperti audit berkala dan penggunaan teknologi verifikasi. “Dengan sistem ini, perusahaan tidak bisa mengelabui masyarakat dengan loker palsu,” terangnya. Selain itu, ia menyarankan adanya penghukuman yang lebih berat bagi pelaku manipulasi, termasuk sanksi administratif atau hukum.

Important News menegaskan bahwa Karir Hub memiliki peran penting dalam menghubungkan pencari kerja dengan peluang pekerjaan. Namun, jika tidak diawasi dengan baik, platform ini bisa jadi alat untuk menipu. Timboel berharap pemerintah bisa merespons dengan cepat dan mengambil langkah konkret untuk mencegah praktik tidak etis tersebut.