Indonesia Kembali Bidik Kursi DK PBB 2029-2030, Sugiono Ungkap Komitmen yang Dibawa

Indonesia Ajukan Pencalonan untuk Kursi Tidak Tetap DK PBB 2029-2030

Narakabar.com – Indonesia kembali membuka langkah diplomatik untuk memperoleh kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Pengumuman pencalonan itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York pada Sabtu, 26 September 2026 waktu setempat.

Pencalonan tersebut membawa tema “Membina Persatuan, Memajukan Perdamaian”. Tema ini menempatkan dialog, kerja sama internasional, penghormatan atas hukum internasional, dan upaya meredakan konflik sebagai bagian dari arah yang hendak diperjuangkan Indonesia di forum dunia.

“Indonesia mengajukan pencalonan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa jabat 2029-2030,” kata Sugiono.

Posisi anggota tidak tetap DK PBB memiliki masa tugas dua tahun. Dewan Keamanan merupakan salah satu organ utama PBB yang menangani isu perdamaian dan keamanan internasional. Karena itu, pencalonan Indonesia bukan sekadar agenda representasi, melainkan juga upaya memperluas ruang kontribusi diplomasi Indonesia dalam pembahasan berbagai krisis global.

Menjaga Dialog di Tengah Tantangan Multilateral

Sugiono menjelaskan bahwa gagasan membina persatuan berkaitan dengan kebutuhan untuk memperkuat kembali kepercayaan negara-negara terhadap sistem multilateral. Dalam situasi dunia yang diwarnai perbedaan kepentingan serta konflik di berbagai kawasan, ruang dialog antarpemerintah dinilai perlu tetap dijaga.

Bagi Indonesia, persatuan dalam konteks tersebut tidak berarti menghapus perbedaan pandangan. Yang ditekankan adalah kemampuan negara-negara untuk tetap duduk bersama, membangun titik temu, dan mencari jalan kerja sama ketika persoalan internasional semakin rumit.

Sementara itu, makna memajukan perdamaian tercermin dalam komitmen untuk terus mendorong penghormatan pada hukum internasional. Indonesia juga ingin memastikan berbagai instrumen yang tersedia dalam sistem internasional dapat dipakai secara efektif guna mendukung penyelesaian sengketa dan tujuan perdamaian.

Arah ini sejalan dengan dasar konstitusional politik luar negeri Indonesia. Sugiono menegaskan bahwa Indonesia memandang keterlibatan di dunia internasional sebagai bagian dari amanat untuk ikut menciptakan perdamaian yang langgeng dan keadilan sosial.

“Konstitusi mengamanatkan kami untuk berkontribusi bagi dunia berdasarkan nilai kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui diplomasi dan mediasi,” ujarnya.

Penekanan terhadap diplomasi dan mediasi menunjukkan bahwa Indonesia ingin mengedepankan pendekatan yang membuka komunikasi dengan berbagai pihak. Pendekatan ini penting bagi anggota Dewan Keamanan, yang kerap berhadapan dengan persoalan sensitif dan kepentingan negara yang saling berseberangan.

Pengalaman dalam Misi Perdamaian PBB

Indonesia membawa pengalaman panjang dalam kegiatan perdamaian PBB. Sejak 1957, Indonesia dikenal sebagai salah satu kontributor besar bagi misi penjaga perdamaian organisasi tersebut. Keterlibatan itu menandai konsistensi Indonesia dalam mengirim personel untuk menjalankan tugas di wilayah-wilayah yang membutuhkan dukungan keamanan dan stabilisasi.

Salah satu contoh yang disebut Sugiono adalah penugasan personel Indonesia dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Keterlibatan Indonesia di Lebanon telah berlangsung selama 20 tahun. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari rekam jejak Indonesia dalam mendukung mandat perdamaian PBB secara langsung di lapangan.

Partisipasi dalam misi perdamaian memberi dimensi praktis bagi diplomasi Indonesia. Selain menyampaikan pandangan dalam forum internasional, Indonesia juga memiliki pengalaman melalui personel yang bekerja di bawah mandat PBB. Hal itu memperlihatkan kesinambungan antara komitmen diplomatik dan kontribusi operasional terhadap agenda perdamaian.

Apabila kembali memperoleh kepercayaan sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia menyatakan akan tetap memprioritaskan dialog. Sugiono menekankan pentingnya keterlibatan dengan seluruh pihak tanpa menutup kemungkinan kerja sama.

“Kami akan membawa prinsip yang sama, yang memandu kebijakan luar negeri kami saat terlibat dengan semua pihak serta menjaga ruang untuk bekerja sama tetap terbuka,” kata Sugiono.

Ia juga menyampaikan tekad untuk mempertahankan jalur komunikasi, mendorong kesamaan pandangan, dan menerjemahkan tanggung jawab bersama menjadi bentuk kolaborasi yang nyata. Dalam praktiknya, sikap ini dapat menjadi modal bagi Indonesia saat menghadapi perundingan yang membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan kemampuan menjembatani perbedaan.

Indonesia Pernah Empat Kali Menduduki Posisi Serupa

Pencalonan periode 2029-2030 melanjutkan sejarah keterlibatan Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Indonesia telah empat kali menjadi anggota tidak tetap lembaga tersebut. Pengalaman terdahulu memberi Indonesia pemahaman mengenai dinamika pengambilan keputusan di salah satu forum paling penting dalam tata kelola keamanan global.

Rencana untuk maju pada periode 2029-2030 sebenarnya telah disampaikan lebih awal. Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri pada 14 Januari 2026, Sugiono menyatakan Indonesia akan kembali mencalonkan diri dan mulai menghimpun dukungan untuk proses tersebut.

Pengumuman di New York menegaskan bahwa upaya pencalonan kini menjadi bagian dari agenda diplomasi Indonesia. Tema yang diusung memperlihatkan fokus pada penguatan kerja sama antarnegara di saat kepercayaan terhadap mekanisme multilateral menghadapi banyak ujian.

Bila terpilih, Indonesia akan memiliki kesempatan selama dua tahun untuk menyuarakan kepentingan perdamaian, memperjuangkan penghormatan terhadap hukum internasional, dan mendorong penyelesaian konflik melalui dialog. Bagi Indonesia, pencalonan ini juga menjadi kelanjutan dari komitmen yang telah dibangun melalui diplomasi, mediasi, serta keterlibatan panjang dalam misi perdamaian PBB.