Jejak ‘Plesiran’ Napi Korupsi: Dari Gayus Tambunan hingga Setya Novanto

Kontroversi Izin Keluar Lapas yang Menjerat Sejumlah Napi Korupsi

Narakabar.com – Izin meninggalkan lembaga pemasyarakatan semestinya dijalankan secara ketat karena narapidana masih berada dalam masa pidana. Namun, beberapa terpidana kasus korupsi pernah menjadi perhatian publik setelah diketahui, disebut, atau diduga berada di luar lapas untuk kepentingan yang tidak sejalan dengan ketentuan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti rangkaian kasus yang memperlihatkan beragam bentuk pelanggaran. Ada yang berkaitan dengan penggunaan izin berobat, kunjungan keluarga, program asimilasi, hingga aktivitas pribadi di luar alasan yang diperbolehkan.

Persoalan tersebut bukan hanya memunculkan pertanyaan tentang pengawasan di dalam lapas. Dalam sejumlah kasus, pelanggaran izin keluar juga berujung pada tindakan administratif, termasuk pemindahan narapidana ke tempat penahanan lain.

Gayus Tambunan dan sorotan publik yang berulang

Nama Gayus Tambunan menjadi salah satu contoh paling dikenal dalam isu narapidana korupsi yang berada di luar tempat penahanan. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan III-A itu tersangkut perkara korupsi, penggelapan pajak, serta pencucian uang.

Kontroversi yang mengikutinya membuat Gayus lama dipandang sebagai simbol lemahnya pengawasan terhadap narapidana. Pada 2010, publik dihebohkan oleh beredarnya foto dirinya saat menyaksikan turnamen tenis di Bali, ketika ia masih menjalani pidana.

Lima tahun setelah kejadian tersebut, Gayus kembali menjadi bahan perhatian setelah terlihat sedang makan di sebuah restoran di Jakarta. Kejadian pada 2015 itu kemudian dinilai sebagai pelanggaran terhadap aturan izin keluar lapas. Setelahnya, Gayus dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur.

Kasus pada 2010 juga tidak berhenti pada narapidana yang bersangkutan. Kepala Rutan Mako Brimob ketika itu, Kompol Iwan Siswanto, terbukti menerima suap dari Gayus. Ia dijatuhi pidana penjara selama empat tahun.

Rangkaian kejadian itu menunjukkan bahwa pelanggaran dapat melibatkan lebih dari satu pihak. Pengawasan, pemberian izin, serta pelaksanaan pengawalan menjadi bagian penting dalam memastikan seorang narapidana tidak menggunakan fasilitas pemasyarakatan di luar tujuan yang telah ditetapkan.

Dugaan penyalahgunaan izin dalam sejumlah kasus

ICW juga mencatat nama Muhammad Nazaruddin dalam daftar terpidana yang pernah dikaitkan dengan persoalan keluar lapas. Ia pernah disebut meninggalkan Lapas Sukamiskin untuk memimpin rapat. Pihak lapas pada saat itu membantah informasi tersebut.

Kasus lain menyangkut Anggoro Widjojo. Ia pernah diduga memanfaatkan izin berobat secara tidak semestinya dan diketahui berada di sebuah apartemen.

“Kemudian Anggoro Widjojo pernah diduga menyalahgunakan izin berobat dan diketahui berada di sebuah apartemen,” tulis ICW dalam keterangannya, Sabtu (26/9/2026).

Romi Herton turut dikaitkan dengan isu serupa karena disebut keluar dari lapas tanpa pengawalan. Sementara itu, Rachmat Yasin pernah diketahui menginap di sebuah rumah ketika masih berstatus sebagai narapidana.

Setiap peristiwa memiliki konteks dan penanganan masing-masing. Akan tetapi, kemunculan kasus-kasus tersebut memperlihatkan satu persoalan yang sama: izin keluar lapas harus memiliki alasan jelas, batas waktu, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Asimilasi dan aktivitas di luar ketentuan

Mochtar Mohamad juga masuk dalam deretan terpidana yang pernah disorot terkait penggunaan izin keluar. Ia merupakan terpidana perkara suap anggota DPRD Bekasi serta penyalahgunaan anggaran makan dan minum yang berkaitan dengan APBD Kota Bekasi 2010.

Pada 2014, Mochtar diduga menggunakan izin dari program asimilasi untuk makan malam bersama kolega di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa program pemasyarakatan tetap membutuhkan pengendalian yang ketat, terutama saat narapidana diperbolehkan berada di luar lingkungan penahanan.

Asimilasi dan izin keluar bukan berarti narapidana bebas menentukan kegiatan di luar lapas. Fasilitas tersebut memiliki tujuan tertentu dan harus dijalankan dalam batas yang telah ditentukan. Ketika tujuan izin berubah menjadi kegiatan pribadi, kepercayaan terhadap sistem pemasyarakatan ikut dipertaruhkan.

Arti penting pengawasan yang konsisten

Kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa narapidana korupsi tetap harus menjalani hukuman sesuai putusan yang berlaku. Keberadaan mereka di luar lapas, terutama jika tidak sesuai prosedur, mudah memicu persepsi adanya perlakuan istimewa.

Bagi masyarakat, transparansi menjadi unsur penting untuk memahami alasan seorang narapidana memperoleh izin keluar. Kejelasan mengenai dasar izin, jadwal, pengawalan, dan tindak lanjut atas pelanggaran dapat membantu menjaga akuntabilitas lembaga pemasyarakatan.

Sanksi seperti pemindahan tempat penahanan menunjukkan adanya konsekuensi ketika ketentuan dilanggar. Namun, pencegahan tetap menjadi aspek utama agar izin yang seharusnya digunakan untuk keperluan terbatas tidak berubah menjadi celah bagi aktivitas di luar aturan.

Jejak kasus dari Gayus Tambunan hingga nama-nama lain yang dicatat ICW memperlihatkan bahwa pengawasan lapas harus berjalan konsisten. Ketegasan terhadap pelanggaran diperlukan agar pelaksanaan pidana tidak kehilangan makna dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tetap terjaga.