Kejari Jaksel Sebut Gugatan Roy Suryo Salah Sasaran: Urusan Penangkapan Itu Domain Polisi!

Kejari Jaksel Tolak Gugatan Roy Suryo: Penangkapan Masuk Domain Polisi

Latar Belakang Kasus

Kejari Jaksel Sebut Gugatan Roy Suryo – Kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo terhadap Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, terkait ijazah palsu menjadi sorotan publik. Dalam gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo, ia menuntut agar proses penyidikan dan penangkapan menjadi bahan pertimbangan. Namun, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) menolak gugatan tersebut, menilai bahwa penangkapan dan penggeledahan merupakan wewenang sepenuhnya dari Polda Metro Jaya. Gugatan Roy Suryo, menurut Kejari Jaksel, salah sasaran karena tidak menangani domain hukum yang benar.

Penjelasan Kejari Jaksel dalam Sidang

Dalam persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (30/6/2026), Kejari Jaksel mempertahankan argumennya bahwa tindakan penyidik dalam kasus ini berada di bawah lingkup Polda Metro Jaya. Perwakilan Kejari menjelaskan bahwa proses penyidikan, termasuk penerbitan surat perintah penahanan, tidak bisa diserahkan ke Kejari. “Gugatan Roy Suryo tidak tepat sasaran karena menyasar prosedur penyidikan yang domainnya ada di polisi,” kata sumber dari Kejari Jaksel. Ia menekankan bahwa Kejari hanya berperan setelah menerima pelimpahan berkas dari penyidik, yaitu P21.

Argumen Kejari Jaksel ini didukung oleh alasan bahwa proses penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam eksepsi yang diajukan, Kejari menyatakan bahwa seluruh tuntutan Roy Suryo tidak relevan karena tidak berhubungan dengan tugas penuntutan mereka. “Domain hukum penangkapan dan penyidikan berada pada polisi, bukan Kejari,” tambah perwakilan mereka. Ini menjadi fokus utama dalam persidangan, di mana Roy Suryo mengklaim bahwa tindakan penyidik melanggar prosedur yang sah.

Detail Gugatan Roy Suryo

Permohonan praperadilan Roy Suryo mencakup tiga poin utama: pertama, menolak surat perintah penahanan yang diterbitkan saat proses penyidikan; kedua, menghentikan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; ketiga, mengakui tindakan penyidik sebagai legal. Roy Suryo berargumen bahwa penyidik tidak memiliki wewenang penuh dalam mengambil keputusan hukum terkait penahanan. Gugatan ini dilayangkan sebagai respons atas dugaan penyimpangan dalam proses penyidikan yang menargetkan Joko Widodo.

Kejari Jaksel menilai bahwa gugatan ini tidak mengarah pada proses penuntutan yang benar. Mereka menjelaskan bahwa kegiatan penyidikan dilakukan dengan prosedur yang jelas dan sah, sesuai dengan peraturan penyidikan oleh penyidik P21. “Roy Suryo menggugat proses yang sudah sesuai aturan, sehingga gugatannya tidak relevan,” ujar perwakilan Kejari dalam persidangan. Hal ini memicu perdebatan tentang pembagian wewenang antara penyidik dan penuntut dalam sistem hukum Indonesia.

Respons Roy Suryo terhadap Jawaban Gugatan

Roy Suryo, dalam pembacaan jawaban persidangan, menegaskan bahwa gugatan praperadilan harus ditolak sepenuhnya atau setidaknya dianggap tidak relevan. Ia menyatakan bahwa Kejari Jaksel tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam proses penyidikan. “Penyidik, bukan Kejari, yang mengambil keputusan terkait penahanan,” tegas Roy Suryo. Ia berharap majelis hakim menolak eksepsi Kejari Jaksel dan memperjelas tanggung jawab setiap instansi dalam proses penyidikan.

Persidangan ini juga menjadi momentum untuk mendiskusikan keterbukaan proses penyidikan dalam kasus korupsi. Roy Suryo menyatakan bahwa masyarakat berhak mengetahui alur penegakan hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Sementara Kejari Jaksel berpendapat bahwa pengambilan keputusan penahanan adalah bagian dari prosedur penyidikan, dan tidak boleh digugat sebelum pelimpahan berkas ke mereka. Argumen ini menjadi pusat perhatian dalam penguatan sisi hukum dari Kejari.

Implikasi untuk Sistem Hukum Indonesia

Kasus ini menunjukkan pentingnya pengenalan peran setiap institusi dalam proses hukum. Kejari Jaksel menegaskan bahwa mereka adalah penuntut, bukan penyidik, sehingga tanggung jawab atas keputusan penahanan ada di tangan penyidik. Sementara itu, Roy Suryo menilai bahwa ketidaktahuan publik tentang prosedur penyidikan bisa menjadi celah untuk manipulasi. “Gugatan ini bukan hanya tentang Roy Suryo, tapi juga mengenai transparansi proses hukum di Indonesia,” ujar mantan pengacara yang menjadi saksi dalam persidangan.

Dengan gugatan ini, Roy Suryo mencoba memberikan penjelasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus. Namun, Kejari Jaksel tetap berpegang pada peraturan yang berlaku. Hasil dari persidangan ini akan menjadi referensi untuk kasus serupa di masa depan, terutama mengenai pembagian wewenang antara Polda dan Kejaksaan. Pihak penggugat dan termohon terus berupaya memperkuat argumen masing-masing, dengan harapan majelis hakim dapat memberikan putusan yang seimbang dan memperjelas tanggung jawab hukum.