Kemenkum Tegaskan Tetap Batalkan Status Badan Hukum PLK

PLK Ajukan Banding, Kemenkum Tegaskan Tidak Akan Mundur dari Pembatalan Status Badan Hukum

Narakabar.com – Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) resmi menempuh jalur banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah status badan hukumnya dicabut oleh Kementerian Hukum. Namun, langkah hukum tersebut tidak mengubah posisi pemerintah: Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) tetap mempertahankan keputusan pembatalan dan telah menyampaikan kontra-memori banding melalui mekanisme peradilan elektronik pada Juli 2026.

Penegasan sikap ini disampaikan dalam konteks yang lebih luas dari sekadar satu putusan administratif. Pembatalan status badan hukum sebuah perkumpulan memiliki konsekuensi langsung terhadap kemampuan entitas tersebut untuk bertindak di hadapan pengadilan, termasuk mengajukan gugatan atas aset tertentu. Dalam kasus PLK, persoalan tersebut bersinggungan langsung dengan kepemilikan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selama ini menjadi objek sengketa.

Proses Banding dan Posisi Ditjen AHU

Fitra Kadarina, Ketua Tim Advokasi Direktorat Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum RI, menjelaskan bahwa perkara kini berada di tahap pemeriksaan banding. Ia menyampaikan keterangan tersebut pada sebuah talkshow bertajuk “Pengawasan dan Penanganan Ormas Berbadan Hukum Perkumpulan dan Yayasan” yang digelar di Bandung pada Minggu, 30 Agustus 2026.

“Iya, sebenarnya proses hukum sudah masuk ke tahap upaya hukum banding, ya. Jadi upaya hukum banding diajukan oleh Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.”

Menurut Fitra, Ditjen AHU tidak tinggal diam menghadapi memori banding yang diajukan PLK. Sanggahan resmi dalam bentuk kontra-memori banding telah dikirimkan melalui sistem e-Court pada Juli 2026. Dengan demikian, kedua belah pihak kini menunggu putusan majelis hakim tingkat banding.

“Pada saat ini Ditjen AHU sudah melakukan sanggahan terhadap memori bandingnya, yaitu kontra [memori banding] yang sudah kita sampaikan di bulan Juli. Jadi pada intinya Ditjen AHU tetap pada keputusannya, yaitu membatalkan status badan hukum dari PLK.”

Implikasi terhadap Kedudukan Hukum PLK

Salah satu dampak paling krusial dari pembatalan status badan hukum adalah hilangnya kapasitas hukum (legal standing) entitas tersebut untuk bertindak sebagai penggugat di pengadilan. Fitra menekankan bahwa selama status badan hukum PLK telah dicabut, setiap upaya gugatan yang masih mengatasnamakan entitas itu secara hukum menjadi problematik.

“Memang legal standing dalam menggugat pun juga sudah tidak valid lagi. Artinya sudah dipertanyakan lagi karena dia tetap menggunakan badan hukumnya, sedangkan badan hukumnya sudah kita cabut dan batalkan.”

Penjelasan ini penting bagi pembaca umum: badan hukum adalah pengakuan negara bahwa suatu perkumpulan atau yayasan memiliki kapasitas untuk memiliki hak dan kewajiban secara mandiri, termasuk hak untuk menggugat atau digugat. Tanpa pengakuan tersebut, entitas kehilangan “pintu masuk” formal ke sistem peradilan sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri.

Tiga Kali Pencabutan: Pola yang Berulang Sejak 1984

Yang membuat kasus PLK berbeda dari sengketa administratif biasa adalah rekam jejaknya. Berdasarkan catatan internal Kementerian Hukum, status badan hukum perkumpulan tersebut telah dibatalkan tidak kurang dari tiga kali dalam rentang waktu yang panjang. Setiap kali sistem pendaftaran berubah, PLK kembali mencoba memperoleh pengakuan dengan nama yang sama.

Pencabutan pertama terjadi pada tahun 1984, ketika seluruh proses permohonan masih dilakukan secara manual.

“Pada tahun 1984 Kementerian Hukum sudah mencabut, dan itu waktu pas permohonan manual.”

Pencabutan kedua menyusul ketika sistem beralih ke mekanisme semi-elektronik. Pada fase transisi tersebut, celah prosedural masih memungkinkan entitas untuk mengajukan ulang pendaftaran.

“Ketika ada permohonan semi-elektronik, kita juga melakukan pencabutan kembali karena PLK ini terus mencari peluang untuk mendaftarkan nama yang sama.”

Pencabutan ketiga, yang menjadi dasar sengketa saat ini, terjadi pada tahun 2025 ketika pendaftaran telah sepenuhnya berbasis elektronik. Fitra mengakui bahwa sistem elektronik pada masa itu belum dilengkapi mekanisme verifikasi yang memadai, sehingga membuka ruang bagi celah administratif yang dimanfaatkan oleh pemohon.

“Pas di (sistem) elektronik pun, ternyata memang ada celah dari mereka karena dalam pendaftaran yang elektronik tidak ada verifikasi. Nah, dia cari celah lagi nih, nah sudah kita batalkan yang pada saat ini 2025.”

Pola berulang ini menunjukkan bahwa persoalan PLK bukan sekadar kesalahan administratif satu kali, melainkan upaya persisten untuk mempertahankan akses terhadap fasilitas hukum yang seharusnya tidak lagi tersedia. Bagi Kementerian Hukum, konsistensi pembatalan menjadi prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan ulang setiap kali sistem pendaftaran mengalami pembaruan teknologi.

Koordinasi dengan Pemprov Jabar dan Aset Negara

Di luar ranah peradilan tata usaha negara, Kementerian Hukum juga menjalin koordinasi aktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Koordinasi ini berfokus pada pengamanan aset milik provinsi yang selama ini menjadi objek gugatan dari PLK. Selama status badan hukum PLK masih menjadi sengketa, pemerintah provinsi perlu memastikan bahwa posisi hukumnya dalam setiap proses litigasi tetap kuat dan tidak tergerus oleh klaim-klaim yang kehilangan dasar legalitasnya.

Bagi masyarakat Jawa Barat, kelanjutan perkara ini memiliki dimensi praktis: aset publik yang menjadi sengketa—baik berupa lahan, bangunan, maupun fasilitas lainnya—tidak dapat dialihkan atau dibebani hak pihak ketiga selama status badan hukum penggugat belum diakui secara sah. Pembatalan yang dipertahankan oleh Kemenkum, apabila dikuatkan oleh putusan banding, akan menutup secara permanen jalur hukum yang selama ini digunakan PLK untuk menekan pengelolaan aset tersebut.

Keputusan akhir dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas banding ini diperkirakan akan menjadi preseden penting bagi penanganan serupa terhadap ormas berbadan hukum yang berupaya mempertahankan status hukumnya melalui celah prosedural. Bagi Ditjen AHU, konsistensi pembatalan bukan sekadar soal satu entitas, melainkan soal integritas seluruh sistem pendaftaran dan pengawasan badan hukum perkumpulan di Indonesia.