KemenPPPA Soroti Pentingnya Inklusi Keuangan bagi Perempuan Pelaku Usaha

Kajian Inklusi Keuangan Responsif Gender Diluncurkan dalam Rangka Karya Kreatif Indonesia 2026

Narakabar.com – Pada Jumat, 21 Agustus 2026, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Bank Indonesia (BI) dan Women’s World Banking memperkenalkan sebuah kajian berjudul “Menuju Model Bisnis Inklusif yang Responsif Gender: Pembelajaran dari Kelompok Subsisten di Indonesia.” Peluncuran tersebut digelar dalam acara Inclusion Talk bertajuk “Berdaya dan Sejahtera, Perempuan Bisa,” yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan Karya Kreatif Indonesia 2026.

Metodologi dan Cakupan Kajian

Hasil kolaborasi antara BI dan Women’s World Banking sepanjang tahun 2025 ini menelaah dinamika kelompok usaha subsisten, mencakup faktor-faktor yang memengaruhi kualitas partisipasi serta manfaat ekonomi yang diterima para anggotanya—khususnya perempuan. Pendekatan Women-Centered Design diterapkan terhadap sembilan kelompok binaan BI yang tersebar di DKI Jakarta, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dan Bali.

Temuan utama dari empat wilayah tersebut mengungkap bahwa norma gender serta beban domestik yang timpang secara signifikan menyempitkan ruang partisipasi ekonomi perempuan. Sebagai respons, Bank Indonesia menyempurnakan pedoman program inklusi guna memperkuat akses ekonomi sekaligus kapasitas pengambilan keputusan perempuan pelaku usaha.

Pandangan Menteri PPPA Arifah Fauzi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan ekonomi nasional. Ia menyoroti fakta bahwa perempuan masih menanggung beban pekerjaan domestik dan perawatan yang jauh lebih berat dibanding laki-laki, sehingga ruang pengembangan aktivitas ekonomi mereka menjadi terbatas.

“Banyak perempuan menghadapi beban kerja perawatan yang sangat besar di dalam rumah tangga. Berbagai survei penggunaan waktu menunjukkan bahwa perempuan masih menghabiskan waktu jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki untuk melakukan pekerjaan domestik dan perawatan yang tidak dibayar,” ujar Arifah.

Beban tersebut meliputi pengasuhan anak, perawatan lansia, pendampingan anggota keluarga yang sakit, serta dukungan bagi penyandang disabilitas. Arifah menilai pekerjaan perawatan bukan sekadar urusan rumah tangga, melainkan fondasi yang menopang seluruh aktivitas ekonomi.

“Perawatan bukan sekadar persoalan rumah tangga, melainkan investasi sosial dan investasi ekonomi bangsa,” katanya.

Dorongan Penguatan Akses dan Pengambilan Keputusan

Arifah mengapresiasi kerja sama BI dan Women’s World Banking dalam mengangkat perspektif gender ke dalam kajian inklusi keuangan. Pemerintah, menurutnya, terus mendorong Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi pembangunan yang integral.

Ia menekankan bahwa akses perempuan terhadap pembiayaan, pengetahuan, teknologi, pasar, serta ruang pengambilan keputusan harus diperkuat agar manfaat pemberdayaan menjangkau spektrum yang lebih luas.

“Ketika perempuan memperoleh akses terhadap pembiayaan, pengetahuan, teknologi, pasar, dan ruang untuk mengambil keputusan, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh perempuan itu sendiri, tetapi juga oleh keluarga, masyarakat, bahkan perekonomian nasional,” ujar Arifah.

Dorongan penguatan akses ekonomi dan keuangan bagi perempuan yang tergabung dalam kelompok usaha subsisten inilah yang menjadi inti dari kolaborasi tiga lembaga tersebut, sekaligus menjadi landasan kebijakan lanjutan dalam program inklusi keuangan nasional.