Key Issue: Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi ‘Senjata’ Politik Incar Masyarakat Paternalistik

Gelar Budaya Jokowi Disorot sebagai ‘Key Issue’ dalam Strategi Politik

Key Issue: Sosiolog dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, menyoroti penggunaan gelar adat sebagai alat politik yang semakin strategis dalam membangun citra dan karisma tokoh. Menurutnya, simbol-simbol budaya ini dapat memengaruhi keputusan pemilih secara tidak rasional, terutama di tengah dominasi budaya paternalistik yang masih kuat di masyarakat.

Peluncuran Gelar Adat Jokowi di Lampung

Presiden ketujuh Republik Indonesia, Jokowi, baru saja menerima gelar Baginda Pemuka Bangsa dalam sebuah upacara adat di Lampung, Sabtu (27/6/2026). Gelar tersebut diberikan oleh lima kerajaan adat lokal, yang memicu perdebatan tentang peran politik dalam ritual budaya tersebut. Key Issue ini menjadi sorotan karena menggambarkan bagaimana simbol tradisional bisa diubah menjadi senjata untuk memengaruhi opini publik.

Fungsi Gelar Budaya dalam Pemilu Modern

“Gelar budaya sejak lama memiliki nilai simbolik dalam kehidupan masyarakat. Namun, kini fungsinya sering berubah menjadi alat politik untuk memperkuat daya tarik seseorang,” jelas Zuly kepada Suara.com, Senin (29/6/2026).

Menurut Zuly, meskipun sebagian masyarakat masih mengakui gelar adat sebagai bukti kekuasaan, banyak yang kini tidak lagi memandangnya secara serius. Key Issue ini mengungkapkan bahwa gelar seperti Kanjeng Ratu atau Kanjeng Tumenggung bisa menjadi cara untuk mengotokratisasi karisma tokoh, terutama dalam konteks pemilu yang semakin dinamis.

Key Issue ini juga menunjukkan bagaimana gelar budaya bisa memengaruhi keputusan pemilih. Zuly menekankan bahwa masyarakat yang masih terpaku pada simbol-simbol tradisional rentan terhadap pengaruh budaya paternalistik. Hal ini memperkuat kepercayaan terhadap mitos dan kerajaan, yang berujung pada kebingungan dalam proses pemilu.

“Ada orang yang masih menganggap gelar sebagai pengakuan historis, meski sebenarnya itu hanya simbol tipu-tipu,” ujar Zuly. “Kalau di masa dulu, gelar itu diartikan sebagai bukti kekuatan dan ilmu kanuragan, tapi sekarang bisa jadi keuntungan politik.”

Key Issue ini menjadi refleksi dari dinamika politik kontemporer di Indonesia, di mana simbol-simbol budaya digunakan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih tradisional. Dalam konteks ini, gelar adat bukan hanya perayaan kebudayaan, tetapi juga strategi pemasaran politik yang memanfaatkan nilai-nilai sosial yang masih relevan.

Peneliti menambahkan bahwa gelar budaya memperkuat kesan otoriter pada tokoh yang menerima, terutama di tengah masyarakat yang masih menghargai hierarki dan keturunan. Key Issue ini memicu pertanyaan tentang apakah gelar adat benar-benar mewakili kekuasaan sejati atau hanya alat untuk memperkuat dominasi politik di kalangan pemilih tertentu.