Key Strategy: Pengerahan Siswa untuk Dukung MBG Dinilai Keliru, Bisa Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Pengerahan Siswa untuk Dukung MBG Dinilai Keliru, Bisa Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Key Strategy – Sebagai Key Strategy dalam memperkuat keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengerahan siswa sekolah dasar hingga menengah pertama oleh pemerintah Kota Batam mendapat sorotan kritis. Aksi ini dianggap tidak tepat karena memposisikan anak-anak sebagai alat politik dan berpotensi merusak citra program yang seharusnya menjadi kebijakan inklusif.

Kritik terhadap langkah tersebut muncul setelah Dinas Pendidikan Kota Batam menggerakkan ribuan siswa untuk turut serta dalam aksi di jalanan. Para pengamat menyatakan bahwa strategi ini kurang optimal, karena mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Selain itu, pengerahan siswa ke ruang publik dianggap bisa mengubah MBG dari sebuah kebijakan yang bersifat sosial menjadi kampanye politik yang kontroversial.

Perspektif Trubus: Aspirasi Siswa Harus Terwujud dengan Cara yang Lebih Bermakna

Menurut Trubus, seorang analis politik yang diwawancarai Suara.com, aksi dukungan MBG melalui siswa tidak harus dilakukan secara langsung di jalan raya. “Siswa memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi melalui bentuk-bentuk lain, seperti konten kreatif atau acara perayaan hari besar daerah. Ini lebih bermakna dan menghindari kesan seremonial,” jelasnya.

Trubus menekankan bahwa Key Strategy dalam melibatkan siswa sebaiknya terintegrasi dengan kegiatan edukatif, bukan hanya untuk menghiasi ruang publik. “Contohnya, mereka bisa membuat video dokumentasi pengalaman menerima MBG atau berpartisipasi dalam pawai perayaan, sehingga pesan yang disampaikan lebih jelas dan mendukung tujuan program,” tambahnya.

Strategi MBG: Makan Bergizi Gratis sebagai Upaya Pemerintah

Program MBG, yang diluncurkan pemerintah Kota Batam, bertujuan meningkatkan akses makanan bergizi bagi warga kurang mampu. Selama ini, strategi utama pemerintah adalah menyebarkan informasi melalui berbagai media dan kerja sama dengan lembaga terkait. Namun, pengerahan siswa ke jalanan dianggap tidak selaras dengan tujuan sosial program tersebut.

Banyak yang mengkritik keputusan meminta siswa turut serta dalam aksi karena merekalah yang menjadi target utama program. “MBG seharusnya menjadi contoh kebijakan yang mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, bukan justru memperkuat kesan top-down,” ujar Trubus. Ia menambahkan bahwa pembelajaran siswa tentang pentingnya gizi seimbang bisa diwujudkan melalui metode yang lebih kreatif, seperti kompetisi karya tulis atau workshop.

Dalam wawancara dengan Suara.com, Trubus juga menyoroti dampak dari aksi ini terhadap citra pemerintah. “Mobilisasi siswa di jalanan bisa dianggap sebagai upaya membangun konsensus, tetapi jika tidak diikuti dengan penjelasan yang jelas, maka mereka akan menjadi bumerang. Siswa mungkin merasa didorong, tetapi publik bisa menilai bahwa program ini lebih dipromosikan untuk kepentingan politik,” katanya.

Kritik dari Masyarakat dan Ekspektasi yang Tidak Terpenuhi

Para orang tua siswa juga menyampaikan kekecewaan terhadap aksi ini. Mereka menganggap pengerahan anak-anak tidak efektif dalam menjelaskan manfaat MBG, karena anak-anak masih terlalu kecil memahami konsep politik. “Kami hanya ingin anak-anak fokus pada belajar, bukan menjadi bagian dari kampanye pemerintah,” kata salah satu ibu dari siswa yang turut aksi.

Di sisi lain, beberapa pihak menilai Key Strategy ini bisa berdampak positif jika dijalankan dengan baik. Misalnya, dengan menggabungkan edukasi dan promosi, siswa bisa menjadi agen perubahan yang mendorong keluarga mengikuti program MBG. Namun, hal ini tergantung pada cara pengorganisasian dan penjelasan yang diberikan.

Kritikus menyebut bahwa pengerahan siswa mungkin hanya menggambarkan kesan “ngobrol” dan tidak menjawab kebutuhan nyata masyarakat. “MBG harus berdampak langsung ke masyarakat, bukan hanya ke anak-anak. Jika strategi ini tidak disertai dengan data atau keberhasilan yang terukur, maka warga akan meragukan keefektifannya,” tegas Trubus.

Dalam konteks ini, Key Strategy pemerintah perlu dipertimbangkan lebih matang. Siswa bisa menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan jika diasuh oleh penyuluhan yang tepat, bukan hanya diperintahkan untuk turut aksi. “Pemerintah harus memastikan bahwa aksi ini tidak hanya melibatkan siswa, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap MBG sebagai kebijakan inklusif,” tutupnya.