KPK Dalami Peran PT Infinity di Kasus Suap Impor Bea Cukai – Diduga Serupa Blueray Cargo

KPK Investigasi Peran PT Infinity dalam Kasus Suap Impor

KPK Dalami Peran PT Infinity di Kasus – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelusuri kontribusi PT Infinity Internasional dalam skandal suap terkait proses impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dugaan keterlibatan perusahaan forwarder ini semakin menarik perhatian karena mirip dengan skema yang melibatkan PT Blueray Cargo. Penyelidikan ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk mengungkap korupsi yang diduga mengakibatkan penyimpangan dalam pengawasan kepabeanan.

Kasus Suap Impor dan Pemanggilan Direktur PT Infinity

Ali Santoso, direktur PT Infinity, telah dipanggil oleh KPK pada 17 Juni 2026 untuk memberikan penjelasan terkait peran perusahaan dalam kasus suap impor. Langkah ini sejalan dengan investigasi terhadap PT Blueray Cargo, yang sebelumnya mengungkap adanya dugaan pengaturan kebijakan untuk memudahkan impor barang. KPK menegaskan bahwa PT Infinity menjadi salah satu fokus utama dalam upaya mengungkap jaringan suap yang mungkin terstruktur.

“Pemanggilan Ali Santoso menunjukkan bahwa KPK menganggap PT Infinity sebagai salah satu entitas yang bisa terlibat dalam praktik korupsi di DJBC. Kami sedang memverifikasi apakah ada skema serupa seperti yang ditemukan di PT Blueray,” tutur Budi Prasetyo, juru bicara KPK, dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Pemanggilan Direktur dan Analisis Keterlibatan

Penyelidikan KPK terhadap PT Infinity memperjelas bahwa perusahaan forwarder ini diduga berperan dalam mengalirkan dana suap ke pejabat DJBC. Perusahaan yang bergerak di bidang logistik ini menjadi kandidat utama karena memiliki hubungan bisnis yang kuat dengan lembaga pemerintah. Pemanggilan Ali Santoso bertujuan mengungkap apakah ada mekanisme pengaturan atau pengaruh yang disalahgunakan untuk mempercepat proses pemeriksaan barang impor.

KPK juga menyoroti bahwa kasus ini tidak hanya menyangkut PT Infinity, tetapi melibatkan jaringan korupsi yang lebih luas. Sementara PT Blueray Cargo telah menjadi sorotan karena mengalirkan dana suap hingga Rp91 miliar, PT Infinity dianggap berpotensi melakukan praktik serupa. Dengan demikian, KPK menekankan pentingnya menganalisis seluruh elemen dalam sistem kepabeanan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Detail Dana Suap dan Pejabat Terlibat

Di kasus utama, dugaan suap kepada pejabat Bea Cukai mencapai Rp61,3 miliar, termasuk Rp30 miliar yang diduga diberikan oleh John Field, pemilik PT Blueray Cargo. KPK menemukan bahwa aliran dana ini terhubung dengan sistem pengawasan impor yang memungkinkan barang masuk ke Indonesia lebih cepat tanpa melalui prosedur yang ketat. Sementara itu, PT Infinity dianalisis sebagai salah satu perusahaan yang mendukung skema ini dengan memanfaatkan jaringan bisnisnya.

“Dedi Congor, Kepala KPPBC Marunda, adalah salah satu penerima dana suap dalam skema ini. Dia terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang mempermudah impor barang,” jelas Jaksa Takdir Subhan, di Pengadilan Tipikor Jakarta.

KPK menyatakan bahwa aliran dana suap ini diatur melalui pembukuan yang terstruktur, sehingga bisa dianggap sebagai bagian dari sistem korupsi yang sistematis. Selain Dedi Congor, beberapa pejabat lain seperti Rizal, Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan juga diduga terlibat dalam pengaturan suap. PT Infinity dianggap sebagai pelaku utama dalam mengatur aliran dana tersebut, dengan peran yang tidak kalah signifikan dibandingkan PT Blueray.

Kasus Purbaya dan Penyitaan Kontainer Impor

Dalam kasus yang berbeda, KPPBC Purbaya menyita 43 kontainer pakaian impor bekas yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Nilai total barang yang disita mencapai Rp53,9 miliar, menunjukkan keberhasilan KPK dalam mengungkap keseriusan upaya penindakan. Penyitaan ini sejalan dengan investigasi terhadap PT Infinity dan PT Blueray Cargo, yang menunjukkan bahwa korupsi kepabeanan bukan hanya masalah individu, tetapi juga melibatkan struktur organisasi yang terencana.

Analisis KPK menunjukkan bahwa PT Infinity, seperti PT Blueray, kemungkinan besar menggunakan metode yang sama untuk mempercepat proses impor. Dengan menyuap pejabat DJBC, perusahaan forwarder ini diberi kelonggaran dalam mengatur pengawasan kepabeanan, termasuk penggunaan dokumen palsu atau pengalihan kebijakan. Kasus ini menjadi contoh bagaimana keterlibatan perusahaan bisa memperkuat sistem korupsi di sektor logistik dan kepabeanan.

Dengan memperluas investigasi ke PT Infinity, KPK berharap bisa mengungkap seluruh mekanisme yang mendukung praktik korupsi ini. Pemanggilan direktur perusahaan dan penelusuran pembukuan terkait aliran dana suap menjadi langkah strategis untuk memastikan proses impor tetap terjaga keadilannya. Kasus ini juga mengingatkan perusahaan forwarder lainnya untuk lebih transparan dalam aktivitasnya.