KPK Minta Tambahan Anggaran Rp 774 Miliar untuk 2027, Sebut Pemangkasan Hambat Pemberantasan Korupsi

KPK Desak Tambahan Anggaran Rp774 Miliar, Ancam Fungsi Pencegahan Korupsi Terancam Lumpuh

Narakabar.com – Perdebatan soal ruang gerak lembaga antikorupsi kembali memanas di ruang sidang parlemen. Di tengah tekanan fiskal nasional yang mempersempit belanja negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meminta tambahan anggaran senilai Rp774,31 miliar untuk tahun fiskal 2027. Permintaan itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada awal September 2026.

Angka tersebut bukan sekadar permintaan例行. Ia mewakili upaya menyelamatkan fungsi-fungsi inti lembaga yang, menurut Setyo, telah mengalami pemangkasan drastis pada pagu anggaran 2027. Tanpa tambahan dana, KPK berisiko kehilangan kapasitas untuk mencegah korupsi, mengawasi tata kelola pemerintahan daerah, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan publik.

Penurunan Pagu dan Dampaknya pada Fungsi Teknis

Setyo menjelaskan bahwa pagu anggaran KPK untuk tahun 2027 saat ini ditetapkan sebesar Rp1,447 triliun. Angka itu turun Rp134 miliar, atau sekitar 8,4 persen, dibandingkan alokasi tahun 2026. Pada permukaan, penurunan tersebut tampak moderat. Namun, di dalam struktur belanja lembaga, dampaknya tidak merata dan justru menghantam fungsi-fungsi yang paling rentan.

Setyo merinci bahwa pemangkasan tersebut menghasilkan kontraksi tajam pada beberapa pos anggaran teknis. Fungsi Koordinasi dan Supervisi terpangkas hingga 76,8 persen. Fungsi Pencegahan dan Monitoring menyusut 33,1 persen. Sementara itu, fungsi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat kehilangan 57,6 persen dari alokasi yang seharusnya. Kombinasi ketiga pemotongan itu, menurut Setyo, sudah mulai menghambat pencapaian output lembaga bahkan sebelum tahun anggaran berjalan.

“Dengan kondisi anggaran KPK saat ini di tahun 2026, KPK sudah mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian output.”

Ia menegaskan bahwa persoalan ini melampaui urusan administratif semata. Konsekuensinya bersifat operasional dan langsung menyentuh daya jangkau pemberantasan korupsi di seluruh wilayah Indonesia.

“Penurunan anggaran bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berisiko langsung terhadap daya jangkau pemberantasan korupsi.”

Ruang Pencegahan yang Menyempit

Setyo menekankan bahwa ukuran keberhasilan lembaga antirasuah tidak bisa direduksi menjadi statistik jumlah tersangka yang ditangkap. Dimensi pencegahan—mengawasi perbaikan tata kelola, mendeteksi celah korupsi sebelum terjadi, serta mengedukasi publik—kini menghadapi pembatasan ruang gerak yang serius akibat defisit anggaran.

“Artinya ruang untuk mencegah korupsi, mengawasi perbaikan tata kelola, dan melibatkan masyarakat justru semakin terbatas. Padahal, keberhasilan KPK tidak hanya diukur dari berapa banyak perkara yang ditangani, tetapi juga dari berapa besar potensi kerugian negara yang dapat dicegah.”

Pernyataan ini menggarisbawahi pergeseran paradigma yang telah lama diadvokasi lembaga: dari pendekatan reaktif berbasis penindakan menuju pendekatan proaktif berbasis pencegahan. Ketika anggaran pencegahan dipangkas lebih dari sepertiga, paradigma tersebut kehilangan fondasi operasionalnya.

Digital Forensik dan Keberlanjutan Sistem Antikorupsi

Dari seluruh pos anggaran yang diajukan, kebutuhan terbesar tertuju pada fungsi Informasi dan Data. Setyo menjelaskan bahwa penguatan teknologi digital forensik menjadi prasyarat mutlak bagi penanganan perkara modern. Analisis data digital kini menjadi tulang punggung pembuktian dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan transaksi elektronik, transfer lintas negara, dan jejak siber.

“Tambahan ini juga sangat krusial untuk memastikan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas, seperti penanganan perkara melalui penguatan analisis digital forensik, serta menjamin keberlanjutan layanan sistem antikorupsi terpadu berbasis digital agar tetap andal dan terkoneksi secara aman.”

Konteksnya relevan: semakin banyak transaksi publik yang terekam secara digital, semakin besar ketergantungan lembaga penegak hukum pada infrastruktur forensik digital yang andal. Tanpa investasi berkelanjutan pada sistem tersebut, rantai pembuktian berisiko terputus, dan integritas data perkara dapat terancam.

Kehadiran di Daerah: Benteng Integritas Pemerintahan Lokal

Dimensi kedua dari usulan tambahan anggaran berkaitan dengan eksistensi fisik dan operasional KPK di tingkat daerah. Setyo menegaskan bahwa koordinasi dan supervisi merupakan perpanjangan tangan lembaga dalam mengawal integritas pemerintahan dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.

“Koordinasi dan supervisi adalah perpanjangan tangan dalam mengawal integritas di seluruh pelosok negeri: provinsi, kabupaten, dan kota.”

“Tambahan ini menjadi benteng penting untuk menjaga kehadiran KPK di daerah-daerah serta memperkuat sinergi penegakan hukum secara nasional.”

Implikasinya langsung: tanpa kehadiran di daerah, pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa lokal, pengelolaan dana desa, serta integritas pejabat publik di tingkat kabupaten/kota akan kehilangan mekanisme deteksi dini. Pemangkasan 76,8 persen pada fungsi Koordinasi dan Supervisi secara efektif memutus mata rantai pengawasan di ribuan titik pemerintahan lokal.

Ajakan ke Komisi III DPR

Menutup paparannya, Setyo menyampaikan permohonan formal agar Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III DPR RI memperjuangkan pemenuhan tambahan anggaran sebesar Rp774,31 miliar dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2027.

“Melalui forum yang terhormat ini, kami memohon dukungan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III DPR RI agar kebutuhan tambahan anggaran sebesar 774,31 miliar dapat diperjuangkan pemenuhannya dalam pembahasan RKA-KL tahun anggaran 2027.”

Pertanyaan yang kini terbuka bagi legislator: apakah pemangkasan fiskal yang bersifat makro dapat terus diterapkan secara proporsional tanpa mengorbankan kapasitas institusional yang dirancang untuk melindungi aset negara dari kebocoran? Bagi KPK, jawabannya sudah jelas—setiap rupiah yang dipangkas dari fungsi pencegahan adalah potensi kerugian negara yang tidak akan pernah kembali.