Latest Program: Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Tak Ada Alasan Lanjutkan Program MBG
yang Dinilai Tidak Efektif Latest Program - Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) yang tergabung dalam MBG Watch mengkritik kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Kinerja Program MBG yang Dinilai Tidak Efektif
Latest Program – Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) yang tergabung dalam MBG Watch mengkritik kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dianggap gagal mencapai tujuan utamanya. Dalam aksi yang berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu (15/7/2026), mereka menyerukan pemutusan program ini, menilai ada indikasi penyimpangan dana dan pengelolaan yang tidak transparan. Koalisi ini menekankan bahwa MBG, yang diluncurkan sebagai salah satu program terbaru dari Presiden Prabowo Subianto, justru memperparah krisis keuangan negara dan mengabaikan kebutuhan utama masyarakat.
Evaluasi Program MBG dan Tantangan dalam Pengelolaan Dana
Menurut laporan dari Transparency International Indonesia (TIIN), program MBG tidak memiliki dasar evaluasi yang jelas, sehingga memicu kecurigaan terhadap penggunaan dana yang besar. Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak disertai dengan data acuan yang memadai untuk menilai efektivitasnya. “Program ini mengabaikan standar penilaian yang seharusnya diterapkan, sehingga terkesan pemerintah lebih fokus pada kampanye politik daripada manfaat nyata bagi rakyat,” kata peneliti dari TIIN, Iwan Tanjung, dalam wawancara terpisah.
Koalisi ini menyoroti bahwa MBG, yang dirancang untuk meningkatkan akses makanan bergizi bagi masyarakat miskin, justru menjadi sumber konflik karena sistem distribusi yang tidak akurat. “Dana yang dialokasikan tidak tepat sasaran, banyak yang terbuang percuma. Maka, tak ada alasan untuk melanjutkan program ini,” tegas Anggara, salah satu anggota KMS. Ia menambahkan bahwa anggaran yang digunakan seharusnya dialokasikan ke bidang pendidikan dan kesehatan, yang lebih mendesak untuk pengembangan jangka panjang.
Kritik terhadap Ego Politik dan Prioritas Pembangunan
“Ego Prabowo terlalu tinggi. Ia pikir makan gratis adalah solusi utama, tapi lupa bahwa krisis ekonomi lebih kompleks dari itu,” ujar Sekretaris Jenderal MBG Watch, Rizal Darmawan.
Menurut Rizal, program MBG justru menjadi sarana untuk membangun citra pribadi presiden, bukan untuk kepentingan umum. “Ini seperti fantasi masturbasi politiknya. Ia berpikir rakyat harus bersyukur karena dia mengalokasikan dana, tapi tidak pernah memikirkan akibat dari pengeluaran yang berlebihan,” katanya. Ia juga mengkritik kebijakan ini karena tidak mengakomodasi kebutuhan mendasar masyarakat, seperti penurunan harga bahan pokok dan peningkatan penghasilan.
“Jika MBG diteruskan, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin menurun. Apa yang diberikan sebenarnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kalau orang masturbasi itu senang sendiri, ya. Tapi rakyat kini menuntut keadilan. Mereka mengira MBG adalah solusi, tapi justru menjadi bagian dari masalah,” tambah Rizal.
Pengaruh MBG terhadap Ekonomi dan Kebijakan Lain
Koalisi Masyarakat Sipil juga menyoroti bahwa teruskan program MBG akan mengganggu alokasi anggaran untuk sektor lain yang lebih kritis. “Kami menilai MBG adalah program terbaru yang mengalokasikan dana besar, tapi hasilnya tidak signifikan. Kebijakan ini memperburuk defisit anggaran dan menunda proyek pemerintah yang lebih mendesak,” jelas Dian Suryadi, aktivis dari organisasi tersebut. Ia mencontohkan bahwa dana yang dikeluarkan untuk MBG bisa digunakan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, warga yang terdampak langsung menilai program ini tidak memberikan manfaat maksimal. “Saya sebenarnya harap program ini bisa membantu, tapi bantuan tidak cukup. Jumlah bantuan yang diberikan hanya sekali sebulan, dan masih ada banyak orang yang tidak terima,” kata Tuti, warga Jakarta Selatan yang mengikuti aksi demo. Kritik ini mendapat dukungan dari berbagai kelompok masyarakat yang menginginkan reformasi dalam pengelolaan anggaran negara.
Strategi Koalisi untuk Menggugat MBG
Koalisi Masyarakat Sipil menyusun tiga tuntutan utama kepada pemerintah: menghentikan MBG, mengusut kasus korupsi secara menyeluruh, dan realokasi dana ke sektor prioritas. “Ini adalah langkah terakhir sebelum kami melakukan tindakan lebih keras, seperti menolak pembayaran pajak,” tegas Annette, jurubicara koalisi. Ia menjelaskan bahwa jika dana yang digunakan MBG tidak diperiksa secara transparan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
Aksi ini juga mendapat dukungan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat dan akademisi yang menilai MBG perlu direformasi. “Program ini harus dinilai dengan kritis. Jika pemerintah tidak mau berubah, maka rakyat harus menolak kebijakan yang tidak efektif ini,” kata Pakar Ekonomi Nasional, Dody Suryadi. Dengan kata lain, Latest Program MBG menjadi bukti bahwa pemerintah belum mampu mengelola anggaran secara optimal, dan kebijakan ini bisa menjadi tolak ukur bagi reformasi kebijakan masa depan.
