Latest Program: Tutup Borok Korupsi dan PHK, Isu LGBTQ Diduga Cuma Strategi Pecah Fokus Kemarahan Publik

Latest Program: Isu LGBTQ Pecah Fokus Korupsi dan PHK

Latest Program – FAMM Indonesia menyebutkan bahwa isu LGBTQ sering digunakan sebagai alat untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah penting yang lebih mendesak. Organisasi ini menilai bahwa narasi yang menargetkan kelompok gender hanya strategi untuk memecah kemarahan masyarakat terhadap korupsi, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan kebijakan pemerintah yang tidak efektif.

Dalam konteks politik dan sosial, FAMM mengklaim bahwa isu LGBTQ menjadi terangkat karena pengaruh dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengurangi tekanan terhadap pemerintah. Hal ini terjadi di tengah tantangan ekonomi dan krisis yang masih menghantui masyarakat Indonesia, seperti inflasi, penurunan nilai tukar rupiah, dan peningkatan angka pengangguran. “Latest Program ini adalah upaya mengalihkan fokus dari isu-isu yang lebih berat di masyarakat,” jelas Ija Syahruni, Koordinator Nasional FAMM Indonesia.

Strategi untuk Pecah Fokus

“Mengusung isu keberagaman gender sebagai musuh dalam kemarahan publik adalah strategi politik untuk melemahkan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpijak,” ujar Ija Syahruni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (19/7/2026).

Menurut Ija, isu LGBTQ dipermasalahkan secara sengaja untuk mengalihkan perhatian dari korupsi dan PHK yang masih menjadi sorotan utama. Ia mengungkapkan bahwa beberapa kelompok yang menargetkan LGBTQ menganggap ini sebagai cara untuk meredam kemarahan warga terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah. “Kritik terhadap program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih menjadi terpecah karena ada yang fokus pada isu keberagaman gender,” tambahnya.

Isu LGBTQ, menurut Ija, juga dipakai untuk memperkuat narasi antek-antek korupsi yang sering dikaitkan dengan perusahaan swasta atau lembaga pemerintah. “Mereka memanfaatkan kemarahan publik terhadap PHK sebagai alasan untuk memperkuat kebijakan yang memperparah kondisi ekonomi,” terangnya. Ija menekankan bahwa kritik terhadap korupsi dan PHK harus tetap menjadi prioritas, bukan isu yang disusun secara terencana.

Kebijakan yang Dianggap Kurang Efektif

FAMM Indonesia memperkirakan bahwa kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial masih memiliki banyak kelemahan. Misalnya, program MBG yang seharusnya meningkatkan kesehatan masyarakat ternyata dianggap tidak berjalan optimal karena dana yang dialokasikan terbatas. “Kebijakan ini hanya menargetkan kelompok tertentu, sementara kebutuhan masyarakat luas belum terpenuhi,” jelas Ija.

Di sisi lain, kenaikan harga kebutuhan pokok dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi alasan utama kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ija menyebutkan bahwa isu LGBTQ dianggap sebagai alat untuk memecah fokus dari permasalahan ekonomi yang lebih utama. “Korupsi dan PHK yang terjadi di berbagai sektor menunjukkan bahwa pemerintah masih belum mampu memberikan solusi yang efektif,” pungkasnya. Ia menyarankan agar publik fokus pada isu yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dalam wawancara terpisah, Ija juga menyoroti kebijakan Koperasi Merah Putih yang dianggap tidak memberikan manfaat signifikan kepada masyarakat. “Program ini seharusnya membantu warga terdampak ekonomi, tetapi justru menjadi bahan kritik yang tidak relevan dengan isu utama,” imbuhnya. FAMM berharap pemerintah dapat memperbaiki program-program yang dianggap kurang mampu memberikan dampak nyata.