Main Agenda: Dukung Wacana Gaji Guru Rp5 Juta, PGRI Sebut Idealnya Capai Rp7 Juta

PGRI Dukung Usulan Gaji Guru Rp5 Juta, Idealnya Capai Rp7 Juta

Main Agenda menjadi isu utama dalam diskusi kesejahteraan pendidik. Deputi Komisi X DPR RI mengajukan usulan peningkatan gaji minimum guru menjadi Rp5 juta per bulan, yang dianggap sebagai langkah signifikan dalam upaya menjaga kualitas pendidikan di Indonesia. Usulan ini segera mendapat respons positif dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), yang menilai proposal tersebut sebagai bagian dari Main Agenda dalam perbaikan kondisi guru.

Respons PGRI terhadap Usulan Gaji Rp5 Juta

Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, menyambut baik usulan gaji minimum guru sebesar Rp5 juta. Ia menilai hal ini merupakan kebijakan awal yang bisa menjadi fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik. “Kalau Rp5 juta ya kami terima kasih sekali,” ujar Unifah dalam wawancara eksklusif dengan Suara.com, Kamis (25/6/2026). Meski demikian, dia menekankan bahwa standar gaji yang ideal, sesuai dengan Main Agenda PGRI, seharusnya mencapai Rp7 juta per bulan.

Kesejahteraan Guru di Berbagai Wilayah

PGRI meminta pemerintah menetapkan standar penghasilan minimum yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup dan upah minimum di setiap wilayah. Hal ini dilakukan karena tingkat hidup pendidik di kota besar berbeda jauh dibandingkan daerah terpencil. “Kalau untuk Jakarta mungkin kurang, tapi di daerah kan ada standarnya masing-masing,” tambah Unifah. Ia menegaskan bahwa kebijakan gaji guru tidak boleh disamaratakan, agar mampu mencerminkan Main Agenda yang sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Menurut Unifah, gaji pokok guru Rp3,5 juta per bulan harus dikombinasikan dengan tunjangan profesi untuk mencapai target Rp7 juta. Ia menilai upah tersebut cukup memadai untuk menutupi biaya hidup, termasuk biaya pendidikan anak, transportasi, dan kebutuhan pokok. “Totalnya Rp7 juta, itu standar yang ideal,” jelasnya. Hal ini menjadi referensi PGRI dalam menentukan Main Agenda terkait gaji guru.

Usulan gaji Rp5 juta dianggap sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Namun, PGRI tetap meminta adanya penyesuaian lebih lanjut agar bisa menjangkau seluruh lapisan pendidik. Unifah menambahkan bahwa proporsi gaji sebesar Rp5 juta sudah bisa membantu mengurangi tekanan ekonomi guru, terutama di daerah dengan anggaran terbatas.

Kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat Main Agenda pembangunan sumber daya manusia. Menurut Unifah, pendidik yang berpenghasilan memadai akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. “Guru yang sejahtera bisa memberikan layanan pendidikan yang lebih baik,” kata dia. Selain itu, gaji yang lebih layak diharapkan mampu menarik calon pendidik baru untuk mengisi kebutuhan di sektor pendidikan.

Usulan gaji guru Rp5 juta per bulan menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa gaji guru masih belum memenuhi standar keadilan. Ia menunjukkan bahwa kebocoran anggaran negara menjadi salah satu penyebab utama masalah ini. Dengan Main Agenda yang konsisten, PGRI menilai upaya peningkatan gaji guru bisa menjadi solusi untuk menutupi kekurangan tersebut.

Dalam konteks ini, PGRI mengajak semua pihak untuk terus berperan dalam meningkatkan kesejahteraan pendidik. Ia berharap Main Agenda gaji guru menjadi kebijakan nasional yang terus dijaga agar tidak terabaikan. “Perlu kerja sama yang baik antara pemerintah dan organisasi profesi,” imbuh Unifah. Dengan demikian, kebijakan ini bisa menjadi langkah awal menuju pendidikan yang lebih berkualitas dan merata.