Main Agenda: Gaji Dokter Timpang! Menkes: Ada yang Miliaran, Ada yang Selevel Tukang Parkir

Gaji Dokter Timpang! Main Agenda: Menkes Beberkan Perbedaan Pendapatan hingga Ratusan Ribu

Main Agenda yang menjadi sorotan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (25/6/2026) mengungkapkan adanya ketimpangan gaji di kalangan tenaga medis yang mencolok. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, perbedaan pendapatan antara dokter spesialis dan dokter gigi bisa mencapai ribuan kali lipat, tergantung lokasi kerja dan jenis layanan yang diberikan. Masalah ini, menurut Menkes, menjadi isu utama dalam Main Agenda pembahasan kebijakan kesehatan nasional.

Kesenjangan Gaji yang Membuat Dokter Merasa Tidak Adil

Dalam wawancara dengan Suara.com, Budi menjelaskan bahwa ketimpangan ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan dokter berpengalaman. “Kok teman saya di sana bisa dapat Rp80 juta per bulan, sedangkan saya hanya Rp3 juta,” ujarnya, sambil menyoroti cara sistem penggajian membeda-bedakan tenaga profesional. Contoh nyata diberikan dalam data yang disampaikan, seperti di Kabupaten Bone, dokter spesialis hanya mendapatkan Rp3 juta, sementara di Mahakam Ulu, angka tersebut mencapai Rp80 juta. Perbedaan serupa juga terjadi pada dokter gigi, misalnya di Indragiri, Riau, hanya memberikan Rp1 juta, dibandingkan Cianjur, Jawa Barat, yang menyediakan hingga Rp30 juta.

“Variasi besaran penghasilan yang jauh berbeda, jauh sekali. Saya nggak enak menyampaikan di Jakarta sendiri pasti bapak/ibu tahulah,” kata Budi, menjelaskan fenomena ini dalam rapat kerja.

“Ada yang dapatnya sebulan miliaran, ada yang dapatnya sebulan ya, kita sering dengar itu seperti tukang parkir yang ratusan ribu. Ini adalah salah satu bidang di mana gap-nya tinggi sekali,” tambahnya, menekankan bahwa Main Agenda ini menjadi prioritas dalam reformasi sektor kesehatan.

Pengaruh SIP pada Ketersediaan Tenaga Medis

Budi juga menyebutkan bahwa sistem Surat Izin Praktik (SIP) menjadi hambatan bagi dokter muda. Menurutnya, kuota SIP sering diambil oleh tenaga medis senior, meskipun mereka tidak bekerja optimal di rumah sakit. “Ini mengurangi peluang generasi muda untuk berkembang dalam bidang kesehatan,” jelas Menkes, yang menyatakan bahwa Main Agenda ini perlu diperbaiki dengan penyesuaian distribusi kuota SIP.

Menkes menekankan bahwa kewenangan untuk memperbaiki sistem gaji dan SIP tidak sepenuhnya berada di bawah Kemenkes. Oleh karena itu, pihaknya sedang berupaya intensif berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian PANRB dan Mendagri. “Kita perlu melibatkan seluruh pihak agar Main Agenda ini bisa tercapai secara adil,” tambahnya.

Solusi yang Direncanakan dalam Main Agenda

Dalam upaya menyelesaikan masalah ini, Menkes menawarkan beberapa langkah. Pertama, adanya penguasaan kuota SIP oleh tenaga senior perlu diperbaiki agar dokter muda memiliki kesempatan untuk berkembang. Kedua, sistem gaji harus disesuaikan dengan kinerja dan lokasi kerja. “Kalau dokter di daerah miskin tidak mendapat gaji yang layak, mereka akan sulit bertahan,” ujar Budi, menyoroti bahwa Main Agenda ini harus mencakup peningkatan kesejahteraan tenaga medis di seluruh Indonesia.

Menkes juga mengajukan rekomendasi kepada pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pendistribusian tenaga medis ke daerah-daerah terpencil. “Dokter yang berada di kota besar bisa mendapatkan penghasilan tinggi, tapi yang di pedesaan hanya sedikit. Ini harus diperbaiki agar Main Agenda kesehatan bisa berjalan seimbang,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa isu gaji dokter yang timpang telah menjadi bagian dari pembahasan rutin dalam Main Agenda Kementerian Kesehatan.

Kebutuhan Konsistensi dalam Penerapan Main Agenda

Ketimpangan gaji tenaga medis, menurut Budi, tidak hanya memengaruhi kepuasan individu, tapi juga kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. “Kalau dokter tidak terdorong untuk bekerja di daerah, maka pasien di sana akan kesulitan mendapatkan pengobatan berkualitas,” jelas Menkes. Ia menekankan bahwa Main Agenda ini perlu diterapkan secara konsisten, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah lain.

Budi mengungkapkan bahwa kebijakan gaji yang timpang sering kali terjadi karena faktor lokasi dan jenis layanan. “Di daerah terpencil, dokter mungkin hanya menghasilkan Rp3 juta per bulan, sedangkan di kota besar bisa mencapai miliaran,” tambahnya. Ia berharap dengan Main Agenda yang diusulkan, pemerintah bisa menyeimbangkan pendapatan tenaga medis sekaligus memastikan layanan kesehatan merata di seluruh Indonesia.