Main Agenda: Masih Nunggak Rp1,6 Triliun ke Pihak Ketiga, BGN Janji Bakal Bayar Tahun Ini

BGN Janji Bayar Rp1,6 Triliun Utang ke Pihak Ketiga Tahun Ini

Update Main Agenda: Kinerja Pemenuhan Gizi Nasional Tahun 2025

Main Agenda menjadi fokus utama dalam rapat pertanggungjawaban keuangan Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Agustina Arumsari, Plh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), kepada Komisi IX DPR RI. Dalam laporan tersebut, BGN mengungkapkan bahwa program pemenuhan gizi nasional belum mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan realisasi anggaran hanya mencapai 59 persen. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam implementasi kebijakan dan penyaluran dana, yang menjadi isu penting dalam Main Agenda keuangan tahun ini.

BGN mengakui adanya utang sebesar Rp1,6 triliun kepada pihak ketiga yang belum dapat dibayarkan meskipun kegiatannya telah selesai. Pencairan dana akan dilakukan pada tahun 2026, setelah selesai proses revisi anggaran. Utang tersebut dianggap sebagai tantangan signifikan dalam Main Agenda BGN untuk memperbaiki capaian program. Angka ini mencerminkan kesenjangan antara target anggaran dan realisasi yang tercapai, serta perluasan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan.

“Bapak/Ibu, laporan keuangan ini mencakup angka-angka yang dijelaskan, tetapi juga memuat catatan kualitatif yang penting bagi kami. Penjelasan tersebut memperjelas aspek non-angka seperti peristiwa khusus atau hal-hal yang memengaruhi realisasi anggaran,” ujar Agustina selama rapat.

Melacak Penyebab Keterlambatan Pembayaran

Dalam penjelasannya, Agustina menyebutkan bahwa keterlambatan pembayaran utang Rp1,6 triliun terjadi karena adanya proses audit yang masih berlangsung. Proses ini memastikan keakuratan data dan kelayakan pembayaran. “Kami memohon maaf kepada pihak ketiga yang tagihannya belum bisa kami bayarkan sepenuhnya karena ada tahapan yang harus diselesaikan,” tambahnya. Perluasan audit ini menjadi bagian dari Main Agenda untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program BGN.

Dua jenis utang utama tercatat dalam neraca per 31 Desember 2025. Pertama, utang sebesar Rp870 miliar yang telah dikoreksi melalui pengecekan ulang, sementara kedua, nilai Rp743 miliar masih dalam proses validasi oleh DJA (Ditjen Anggaran). Meskipun utang ini belum diakui sepenuhnya, BGN tetap mencatatnya sebagai potensi tagihan. Kebutuhan untuk memperbaiki keadaan ini diharapkan menjadi prioritas dalam Main Agenda 2026.

“Kami telah menyesuaikan beberapa nilai tagihan setelah melakukan pengecekan ulang. Ada kemungkinan jumlah tagihan naik atau turun, sehingga diperlukan penyesuaian. Contohnya, dulu ada tagihan sebesar 100, tetapi setelah dicek, jumlahnya mungkin berkurang,” jelasnya.

Impak pada Program Prioritas dan Strategi Kedepan

Kinerja program prioritas pemenuhan gizi nasional yang hanya mencapai 59 persen dari target menjadi sorotan dalam Main Agenda BGN. Anggaran untuk program seperti SPPI (Subsidi Pangan Perkebunan Indonesia) belum terealisir sepenuhnya, hanya 93 persen. Keterlambatan ini memengaruhi dampak sosial dan keberlanjutan program. “Kami mengevaluasi kesenjangan ini dan berencana memperkuat koordinasi dengan pihak terkait agar progres lebih optimal,” tegas Agustina.

BGN juga menyebutkan bahwa utang ke pihak ketiga adalah bagian dari dinamika keuangan yang perlu dikelola secara lebih efisien. Dalam Main Agenda 2026, badan ini berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh tagihan tersebut, sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan anggaran. Penyesuaian ini bertujuan menghindari kesenjangan serupa di masa mendatang dan meningkatkan kredibilitas program BGN.

Dalam penutup, Agustina mengakui bahwa BGN belum sepenuhnya mencapai target anggaran dan kinerja. “Realisasi anggaran yang kurang dari 100 persen membutuhkan refleksi dan strategi yang lebih matang. Kami akan memperbaiki proses ini di Main Agenda tahun depan agar masyarakat dapat merasakan manfaat kebijakan gizi nasional secara lebih maksimal,” pungkasnya.