Meeting Results: DPR Kritik ‘ASN Tak Kerja’, Netizen Kuliti Jejaknya: Diduga Pakai Ijazah Palsu

DPR Kritik ASN Tak Kerja, Netizen Periksa Ijazah: Diduga Palsu

Meeting Results – Dalam rapat kritik yang berlangsung pada 15 Juli 2026, Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti rendahnya semangat kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) saat menyampaikan hasil evaluasi terhadap kinerja birokrasi. Kritik ini memicu diskusi publik tentang efektivitas pegawai negeri sipil dalam melayani masyarakat, dengan perbandingan performa mereka ke sektor swasta.

KPI ASN dan Revisi Undang-Undang

Sebagai respons atas keluhan tersebut, Komisi II DPR RI berencana mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Meeting Results menyebutkan bahwa kebijakan baru ini akan memperkenalkan Indikator Kinerja Utama (KPI) sebagai tolok ukur penghentian jabatan bagi ASN yang tidak mencapai standar produktivitas. Rifqi menegaskan bahwa KPI bisa menjadi alat transparansi dalam menilai kinerja pegawai negara.

“KPI akan memberikan kriteria jelas untuk mengevaluasi kinerja ASN, termasuk dalam meeting results ini,” kata Rifqi, saat memberikan penjelasan di ruang rapat.

Revisi ini menuai reaksi bervariasi dari masyarakat. Sementara sebagian mendukung upaya memperbaiki sistem birokrasi, sejumlah netizen menilai kecaman terhadap ASN perlu didukung dengan bukti yang lebih kuat. Mereka mengkritik langkah DPR yang, dalam meeting results, terkesan memanfaatkan kritik tersebut untuk menyoroti jejak akademik Rifqi.

Kontroversi Jejak Akademik Rifqi

Jejak akademik Rifqi menjadi sorotan setelah skandal ijazah magister yang diduga palsu terungkap pada 2016. Saat itu, ia masih dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan sedang mengejar gelar doktor di Universitas Brawijaya (UB). Dugaan penggunaan ijazah yang tidak valid muncul setelah audit menyeluruh terhadap latar belakang pendidikan mantan dosen itu.

Kontroversi ini semakin memanas saat Rifqi mengaitkan status CPNS dengan “doa sapu jagat”, yang menurutnya mencerminkan kepercayaan publik terhadap kompetensi para calon pegawai. Namun, banyak pihak menilai analogi ini mengandung kesan tendensius, mengingat jejak akademik Rifqi sendiri masih menjadi pertanyaan. Meeting Results ini dianggap sebagai momen kritis untuk menantang konsistensi figur publik dalam mengkritik ASN.

Publik Tantang KPI DPR

Di media sosial, masyarakat berdemo menantang para anggota dewan untuk menetapkan KPI sendiri sebelum menilai ASN. Beberapa netizen menekankan bahwa kritik terhadap ASN harus didasarkan pada data nyata, bukan hanya asumsi. “Meeting results ini justru memperlihatkan sikap ambiguitas dari DPR,” tulis salah satu akun di Twitter.

Masyarakat juga memperhatikan apakah kebijakan KPI akan diterapkan secara adil, terutama kepada pegawai yang berada di lapisan bawah. Mereka khawatir sistem ini justru akan menjadi alat kontrol politik, terlepas dari kinerja sebenarnya pegawai negeri sipil.

Dalam konteks meeting results ini, jejak akademik Rifqi menjadi bahan pembelajaran. Kritik terhadap ASN yang diungkapkan oleh wakil rakyat ternyata menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitas pengambil kebijakan. Banyak yang menyebut bahwa kritik ini seolah menunjukkan ketidakpuasan terhadap ketidaktahuan terhadap norma akademik.