Meeting Results: Masih Disidik Kejagung, Motor Listrik Rp243,9 Miliar Milik BGN Belum Dicatat sebagai Aset

Meeting Results: BGN Motor Listrik Rp243,9 Miliar Masih Disidik Kejagung, Belum Dicatat sebagai Aset

Meeting Results – Dalam sebuah meeting results yang diadakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan bahwa pembelian motor listrik senilai Rp243,9 miliar yang dilakukan lembaga tersebut masih dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Meski dana telah disetorkan lengkap pada 2026, aset ini belum diakui secara resmi karena masih diperiksa oleh lembaga penegak hukum. Meeting results ini menjadi momen penting untuk mengupas masalah penggunaan anggaran dan kejelasan status aset BGN.

Skema RPATA dan Proses Pemenuhan Kewajiban Kontraktual

Agustina menjelaskan bahwa pembelian motor listrik yang menjadi fokus meeting results ini memanfaatkan rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA). Skema ini digunakan untuk menyelesaikan kewajiban belanja yang belum tuntas di tahun sebelumnya, termasuk pembelian motor listrik, IoT, dan pengadaan lainnya. Meski pembayaran telah selesai, BGN belum dapat menetapkan aset tersebut sebagai milik resmi karena masih ada proses pemeriksaan oleh Kejagung.

“Pembayaran uang muka motor listrik pada 2025 telah menjadi tahap akhir pembayaran di 2026. Namun, sampai saat ini, dokumen kejelasan aset masih dalam proses penyidikan oleh Kejagung,” kata Agustina dalam meeting results yang dihadiri Komisi IX DPR RI.

Realisasi Anggaran dan Kinerja BGN Tahun 2025

Dalam meeting results tersebut, Agustina juga menyebutkan realisasi anggaran belanja BGN pada 2025. Angka realisasi mencapai Rp51,5 triliun, atau 60,49 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp85,2 triliun. Capaian ini menunjukkan kemajuan dalam program yang dijalankan, tetapi masih ada beberapa kewajiban yang belum terpenuhi. Meeting results kali ini juga menjadi ajang untuk mengevaluasi kinerja lembaga terkait.

“Kinerja program BGN 2025 hanya mencapai 59 persen dari target. Ini terkait dengan dukungan manajemen SPPI dan keselarasan dalam menyelesaikan pembelian barang,” ungkap Agustina dalam meeting results yang dihadiri oleh sejumlah anggota DPR.

Utang ke Pihak Ketiga dan Koreksi Rencana Pembelian Motor

Di samping motor listrik, BGN masih memiliki utang ke pihak ketiga sebesar Rp743 miliar yang belum dicairkan. Sementara itu, terdapat koreksi dalam rencana pembelian motor, yaitu jumlah unit dari 25 ribu menjadi 21 ribu. Meeting results hari ini juga menjadi momentum untuk mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan anggaran dan mengambil langkah-langkah penyelesaian. Pihak BGN menegaskan komitmen untuk menyelesaikan semua tagihan sebelum akhir tahun ini.

“Kami sedang berupaya untuk menyelesaikan utang sebesar Rp243,9 miliar yang terkait dengan motor listrik. Sisa tagihan lainnya akan kami tuntaskan dalam meeting results berikutnya,” tambah Agustina.

Pengaruh Tundaan Pencatatan Aset pada Keuangan BGN

Keterlambatan pencatatan motor listrik sebagai aset resmi berdampak pada laporan keuangan BGN. Dalam meeting results, Wakil Kepala BGN mengakui bahwa akuntansi lembaga masih perlu diperbaiki agar transparansi dan kejelasan anggaran tercapai. Proses penyidikan Kejagung bisa memperlambat realisasi aset, sehingga perlu koordinasi yang lebih cepat antara pihak BGN dan lembaga penyidik. Meeting results ini menjadi wadah untuk menyampaikan masukan ke DPR mengenai efektivitas penggunaan dana publik.

“Dengan memperbaiki proses pencatatan aset, kami harap kinerja BGN bisa lebih optimal. Meeting results kali ini membantu kami menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin,” jelas Agustina.

Langkah Peningkatan Transparansi dan Kepatuhan

Agustina menyatakan bahwa BGN sedang melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan aset dan anggaran. Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi serta memastikan kepatuhan terhadap prosedur administratif. Meeting results juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan dana dan memperkuat sistem pengawasan internal. “Kami akan melakukan audit lebih ketat untuk memastikan semua pembelian tercatat secara lengkap,” tegasnya.