Meeting Results: Perbaiki Tata Kelola MBG, Pimpinan BGN Diminta Jangan Bikin Masalah Baru

Meeting Results: DPR Minta Perbaikan MBG dan BGN Jangan Bikin Masalah Baru

Meeting Results – Dalam sebuah Meeting Results yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengingatkan pentingnya perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menekankan bahwa pengurus baru harus mampu menyelesaikan berbagai masalah yang belum tuntas dalam masa kepemimpinan sebelumnya, sekaligus menghindari pembuatan konflik atau isu baru dalam implementasi program tersebut.

Perbaikan tata kelola MBG menjadi topik utama dalam Meeting Results ini. Irma menyatakan bahwa evaluasi harus mencakup aspek fiskal, administrasi, dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, keputusan yang diambil dalam program ini harus didasari analisis mendalam, bukan sekadar reaksi terhadap kebijakan lama. “Tata kelola harus diurus secara menyeluruh, termasuk dari sisi fiskal dan SDM. Jangan sampai hanya tata kelola yang diperbaiki, tetapi masalah sekarang justru tidak teratasi,” tuturnya.

Transparansi Anggaran dan Strategi Pengelolaan

Sejumlah anggota DPR menyoroti kekurangan transparansi dalam pengadaan anggaran MBG selama masa kepemimpinan sebelumnya. Salah satu isu yang menimbulkan pertanyaan adalah pembelian motor listrik, tablet, dan sepatu yang dianggap membingungkan. Dalam Meeting Results, mereka meminta BGN untuk menyajikan data lebih jelas dan terbuka, agar masyarakat bisa memahami alur dana serta manfaat dari setiap pengeluaran.

“Anggota DPR merasa tidak puas dengan pengadaan anggaran yang dinilai kurang terang. Mereka meminta BGN untuk menyusun skema pelaksanaan yang lebih efisien, sekaligus menjamin keberlanjutan program ini,” jelas seorang anggota Komisi IX dalam sesi diskusi.

Perbaikan ini dianggap sangat krusial, karena program MBG menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak. Jika tata kelola tidak dikelola dengan baik, program ini bisa justru menciptakan citra negatif bagi lembaga pemerintah yang mengelolanya.

Respons BGN dan Pemimpin Baru

Pimpinan BGN, Agustina Arumsari, mengakui bahwa ada beberapa pertanyaan yang muncul dari DPR terkait kebijakan MBG. Ia menambahkan bahwa BGN diberi wewenang oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengeksplorasi alternatif pelaksanaan program, termasuk melibatkan kantin sekolah sebagai pengganti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, Arumsari menegaskan bahwa keputusan akhir harus tetap didasari analisis yang memadai, agar tidak menimbulkan masalah baru.

“Presiden memberi ruang bagi BGN untuk mengevaluasi skema pelaksanaan MBG. Namun, jangan sampai hanya tata kelola yang diperbaiki, tetapi solusi untuk masalah anggaran sekarang tidak diambil,” tegas Arumsari.

Dalam Meeting Results ini, selain kritik terhadap pengelolaan keuangan, juga dibahas rencana pengadaan dapur baru di beberapa sekolah. Anggota DPR khawatir rencana ini bisa mengganggu keberlanjutan program MBG, terutama jika anggaran tidak dikelola secara transparan.

DPR menilai bahwa Meeting Results ini menjadi momen penting untuk memastikan bahwa program MBG tidak hanya fokus pada distribusi, tetapi juga pada pengawasan yang ketat. Kritik terhadap pengurus lama dianggap sebagai bentuk pengingatan agar BGN bisa menjawab tantangan di masa depan dengan solusi yang terukur dan berkelanjutan. “DPR mendukung MBG, tetapi kita harus pastikan tata kelola menjadi lebih profesional,” tambah seorang anggota dari fraksi Partai NasDem.

Menurut keterangan Arumsari, kajian yang dijalankan BGN mencakup berbagai opsi untuk mengoptimalkan pengeluaran anggaran. Ia mengatakan bahwa ada upaya untuk memperbaiki sistem dengan menggabungkan manfaat dari skema lama dan ide baru, agar program ini bisa lebih efektif. Namun, langkah ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kompetensi tim baru dalam mengelola anggaran yang lebih besar.

Hasil Meeting Results ini diharapkan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan lebih lanjut. DPR menegaskan bahwa evaluasi tata kelola MBG tidak boleh hanya berhenti pada penyebab kegagalan masa lalu, tetapi juga harus mencakup visi dan strategi pengelolaan yang lebih inklusif. Dengan demikian, BGN diimbau untuk mengambil langkah-langkah konkret, agar program MBG bisa tetap berjalan sesuai harapan masyarakat.