Mendagri Jawab Isu Haji Isam Koordinir Karhutla Kalsel Atas Mandat Prabowo

Mendagri Tito Karnavian Tanggapi Kabar Penugasan Haji Isam Tangani Karhutla Kalsel

Narakabar.com – Di kawasan JCC Senayan, Jakarta, pada Minggu (23/8/2026), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad—yang akrab disapa Haji Isam—sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Tito menyatakan dirinya belum memperoleh informasi pasti mengenai mandat tersebut.

Partisipasi Masyarakat Dianggap Wajar

Walaupun demikian, mantan Kapolri itu menegaskan bahwa keterlibatan pihak-pihak di luar struktur pemerintahan dalam kondisi darurat semacam ini merupakan hal yang lumrah. Ia menekankan bahwa perusahaan perkebunan sawit maupun tambang turut terdampak langsung oleh kebakaran, sehingga partisipasi mereka dapat diterima.

“Saya kurang tahu, tapi kalau untuk penanggulangan kebakaran ini kan bukan hanya pemerintah, semua stakeholder yang dianggap mampu, termasuk perusahaan-perusahaan sawit, tambang kan semua terdampak, jadi boleh saja masyarakat untuk berpartisipasi.”

Seluruh Unsur Negara Bergerak Maksimal

Tito memastikan bahwa pemerintah telah mengaktifkan seluruh instrumen negara secara penuh. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, Polri, TNI, kementerian kehutanan, Basarnas, hingga BNPB semuanya dikerahkan dalam operasi luar biasa. Langkah-langkah teknis yang dijalankan mencakup water bombing, operasi modifikasi cuaca, penambahan personel, serta pengadaan pompa dan peralatan bor sumur yang ditugaskan kepada Kementerian PU dan Kementerian Pertanian.

“Semua unsur bergerak maksimal, Pemda, polri, TNI, kehutanan, Basarnas, BNPB, semua dimaksimalkan, tanya kekurang-kekurangannya apa saja, water bom, ada operasi modifikasi cuaca ada penambahan pasukan, peralatan lainnya untuk pompa, beliau menugaskan juga menteri PU, diantaranya adalah menteri pertanian, untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI, kemudian juga minta kepada polisi tindak tegas kepada pelaku, karena saya melakukan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026, yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah bupati, gubernur wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali, kalau kemarin kan ada kecuali, masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali ini kan situasi darurat yang kita juga extraordinary diskresi harus kita lakukan jangan sampai ada pembakaran baru.”

Inmendagri Nomor 1 Tahun 2026: Larangan Tanpa Pengecualian

Sebagai landasan hukum, Tito telah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026 yang melarang seluruh kepala daerah—bupati, gubernur, maupun wali kota—membuka lahan melalui pembakaran. Berbeda dengan aturan tahun-tahun sebelumnya yang masih memuat pengecualian berbasis adat, instruksi kali ini berlaku mutlak tanpa syarat apa pun, mengingat situasi darurat menuntut diskresi luar biasa.

Strategi Utama: Padamkan, Lokalisir, Cegah

Terkait taktik lapangan, Tito merumuskan tiga pilar penanganan: pertama, api yang sudah menyebar harus segera dipadamkan dan dilokalisir dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang tersedia, termasuk dukungan dari Kementerian PU dan Kementerian Pertanian. Kedua, mencegah masyarakat melakukan pembakaran baru di titik mana pun. Ketiga, penegakan hukum tegas terhadap pelaku pembakaran oleh aparat kepolisian.

“Jadi strategi utama adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan, termasuk PU, menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.”

Kabar penugasan Haji Isam sendiri telah memicu perbincangan luas di media sosial, meskipun hingga pernyataan Tito tersebut, belum ada konfirmasi resmi dari Istana mengenai mandat yang dimaksud.