Mengapa Pola Kekerasan Aparat Terus Berulang? Aktivis Bongkar Bahaya Doktrin Militerisme

Kekerasan Aparat dan Bayang-Bayang Impunitas dalam Agenda Reformasi

Narakabar.com – Kasus kekerasan yang melibatkan aparat kembali memunculkan pertanyaan besar tentang profesionalitas lembaga penegak hukum, mekanisme pengawasan internal, serta keseriusan reformasi di Indonesia. Koalisi masyarakat sipil menyoroti bahwa persoalan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan lemahnya proses hukum dan budaya impunitas yang dibiarkan bertahan.

Situasi tersebut dinilai berisiko menciptakan pola berulang. Ketika dugaan pelanggaran oleh aparat tidak ditangani secara tegas, terbuka ruang bagi munculnya keyakinan bahwa tindakan berlebihan tidak akan membawa konsekuensi yang sepadan. Dampaknya bukan hanya dirasakan korban dan keluarga, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Kasus Affan Kurniawan Disorot

Koordinator Divisi Edukasi Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Niza Zonzoa, mengangkat perkara meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan sebagai contoh penting. Affan tewas setelah terlindas kendaraan taktis kepolisian di Jakarta pada Agustus 2025. Penanganan kasus yang dinilai berjalan lambat menjadi perhatian dalam diskusi bertajuk Menelaah 1 Tahun Peristiwa Agustus dalam 3 Babak di Jakarta, Kamis, 10 September 2026.

Niza menilai penegakan hukum sering kehilangan ketegasannya ketika pihak yang diduga terlibat berasal dari aparatur. Kondisi seperti itu dapat memperpanjang rasa keadilan yang belum terpenuhi bagi korban sekaligus memunculkan kekhawatiran bahwa proses pertanggungjawaban tidak berjalan secara terbuka dan kuat.

“Mereka menganggap punya kekuatan. Mereka menanggap bahwa sipil tidak punya kekuatan yang setara,” kata Nisa.

Pernyataan tersebut menggambarkan persoalan relasi kuasa antara aparat dan warga. Dalam negara hukum, kewenangan aparat memang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Namun kewenangan itu tetap memiliki batas: perlindungan terhadap hak warga, penggunaan kekuatan secara proporsional, serta kewajiban mempertanggungjawabkan setiap tindakan.

Jika batas tersebut tidak dijalankan dengan konsisten, masyarakat dapat memandang aparat sebagai pihak yang berada di atas hukum. Persepsi itu berbahaya karena dapat memperlebar jarak antara warga dan institusi yang semestinya memberi perlindungan. Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui slogan pelayanan, melainkan melalui penanganan kasus yang transparan, adil, dan dapat diuji.

Militerisme dan Perspektif Keamanan

Staf Divisi Impunitas KontraS, Jessenia Desta, turut menyoroti kecenderungan penerapan doktrin militerisme dalam kepolisian. Ia melihat kecenderungan tersebut dapat mendorong terbentuknya karakter aparat yang kurang mengedepankan nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat.

Padahal, tugas kepolisian memiliki dasar hukum yang menempatkan kemanusiaan sebagai bagian penting dari pelaksanaan kewenangan. Aparat dituntut menjaga ketertiban tanpa melepaskan penghormatan terhadap warga sipil. Penanganan situasi keamanan seharusnya tidak membuat setiap warga diperlakukan semata-mata sebagai ancaman.

“Akhirnya mereka menganggap warga sipil itu pakai perspektif keamanan,” tambah Desta.

Pendekatan yang terlalu menekankan keamanan dapat mengubah cara aparat membaca situasi. Dalam kerangka semacam itu, kritik, protes, atau aktivitas warga berisiko lebih cepat diposisikan sebagai gangguan ketimbang bagian dari kehidupan demokratis. Karena itu, penggunaan kewenangan perlu selalu disertai penilaian yang hati-hati atas kebutuhan, risiko, dan keselamatan warga.

Isu ini menjadi relevan saat pembahasan mengenai peran militer dalam ranah sipil juga terus mendapat perhatian. Desakan agar Mahkamah Konstitusi segera memutus uji materi Undang-Undang TNI mencerminkan kekhawatiran masyarakat sipil terhadap perluasan keterlibatan militer di bidang-bidang nonmiliter. Perdebatan tersebut beririsan dengan pertanyaan yang lebih luas: bagaimana memastikan setiap lembaga negara bekerja sesuai mandatnya dan tetap tunduk pada prinsip demokrasi.

Reformasi yang Belum Tuntas

Desta juga mengkritik gagasan reformasi kepolisian yang dinilai masih setengah hati. Setelah agenda reformasi bergulir, harapannya aparat semakin dekat dengan warga, mengutamakan akuntabilitas, dan menjalankan kewenangan secara profesional. Namun praktik di lapangan masih memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana perubahan itu benar-benar terwujud.

Reformasi tidak cukup diukur dari perubahan struktur organisasi atau pembaruan aturan. Pembenahan harus terlihat dalam cara dugaan pelanggaran diperiksa, bagaimana korban memperoleh kepastian, dan apakah pelaku yang terbukti bersalah menghadapi konsekuensi yang jelas. Tanpa hal tersebut, pembaruan institusional mudah dianggap hanya berlangsung di atas kertas.

Kasus kekerasan oleh aparat juga perlu ditempatkan sebagai persoalan tata kelola, bukan hanya kesalahan individu. Pemeriksaan terhadap satu peristiwa penting, tetapi pencegahan membutuhkan evaluasi yang lebih luas terhadap prosedur, pola komando, pendidikan, budaya kerja, serta efektivitas pengawasan. Langkah semacam itu diperlukan agar kasus serupa tidak terus muncul dengan korban yang berbeda.

Bagi masyarakat, isu ini menyangkut kepastian bahwa setiap orang mendapat perlindungan yang sama di hadapan hukum. Bagi institusi penegak hukum, penyelesaian yang kredibel menjadi kesempatan untuk membuktikan komitmen terhadap profesionalitas dan kemanusiaan. Ketika impunitas dipatahkan dan proses hukum dijalankan secara tegas, ruang bagi arogansi kekuasaan dapat dipersempit.

Perdebatan mengenai kekerasan aparat, doktrin militerisme, serta reformasi kepolisian pada akhirnya bukan sekadar wacana internal lembaga. Semuanya berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi, keselamatan warga, dan kemampuan negara memastikan kewenangan tidak berubah menjadi alat yang merugikan masyarakat.