New Policy: Amnesty Soroti Mandeknya Kasus HAM Berat, Kementerian HAM Dinilai Sekadar Simbol

New Policy: Amnesty Soroti Perlambatan Penyelesaian Kasus HAM Berat, Kementerian HAM Dianggap Simbolis

New Policy menjadi perhatian utama dalam penguatan upaya penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang dianggap stagnan. Amnesty International Indonesia mengkritik perlambatan proses penegakan HAM, terutama dalam kasus yang melibatkan aparat keamanan. Dalam laporan terbarunya, organisasi ini menyoroti bahwa meski telah berlangsung lama, kasus-kasus besar belum mencapai titik penyelesaian yang signifikan. New Policy, yang ditujukan untuk memperkuat sistem perlindungan HAM, dinilai belum mampu menggerakkan perubahan nyata dalam pengusutan pelanggaran berat yang diduga terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Kritik terhadap Komitmen Politik dan Kementerian HAM

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti bahwa kebijakan New Policy belum menunjukkan hasil yang memadai dalam menyelesaikan kasus HAM berat. Menurutnya, kepemimpinan politik Prabowo yang berwarna militeristik memperlihatkan kurangnya kemauan untuk mengusut kejadian di masa lalu. New Policy, yang diharapkan menjadi alat efektif, justru dikhawatirkan hanya menjadi bentuk simbolis dari komitmen pemerintah. “Apakah kepemimpinan politiknya memang memperlihatkan kemauan untuk menyelesaikan? Tampaknya tidak,” ujar Usman kepada Suara.com, Kamis (16/7/2026).

“Kebijakan New Policy harus menjadi kekuatan nyata, bukan hanya sekadar penyempurnaan formalitas. Jika tidak, keadilan bagi korban HAM berat akan terus tertunda,” tambahnya.

Analisis Kementerian HAM dalam Konteks New Policy

Kementerian HAM yang dibentuk dalam rangka New Policy dinilai masih belum mampu memberikan dampak yang berarti dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat. Meski lembaga ini dianggap sebagai salah satu institusi khusus untuk mendorong transparansi, Usman Hamid menekankan bahwa keberadaannya lebih berupa alat citra politik ketimbang penggerak keadilan. “Pembentukan Kementerian HAM dalam New Policy belum menunjukkan hasil signifikan dalam penyelesaian kasus HAM berat,” tambahnya.

“Kita butuh kebijakan New Policy yang lebih tegas, bukan hanya bentuk kelengkapan administratif. Selama ini, kebijakan HAM justru memperparah keberpihakan terhadap kelompok tertentu,” jelas Usman.

Peran New Policy dalam Menekan Kebijakan Populis

Dalam konteks New Policy, Usman juga mengkritik kebijakan pemerintah yang terkesan populis, yang justru memperparah perampasan hak kelompok marginal. Ia menegaskan bahwa implementasi New Policy harus lebih fokus pada keadilan dan transparansi, bukan sekadar memenuhi target penyelesaian kasus. “New Policy perlu mengintegrasikan aspirasi masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan HAM,” lanjut Usman.

“Kasus HAM berat tidak bisa diselesaikan hanya dengan alasan administratif. New Policy harus menjadi penjamin perubahan struktural,” ujarnya.

Kasus HAM Berat dan Tantangan New Policy

Kasus-kasus HAM berat seperti pelanggaran hak politik, kekerasan terhadap aktivis, dan dugaan pembunuhan berencana masih menjadi sorotan utama. New Policy, yang diharapkan menjadi solusi, dianggap belum mampu memberikan kejelasan terhadap pelaku-pelaku kejahatan HAM. Usman Hamid menyatakan bahwa keberhasilan New Policy bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menindaklanjuti laporan dan rekomendasi dari lembaga khusus seperti Kementerian HAM.

“New Policy tidak bisa hanya menjadi alasan untuk menunda tindakan. Kita perlu tekanan politik dan masyarakat sipil yang berkelanjutan agar kasus HAM berat tidak terhambat,” tutup Usman.

Perlu Perbaikan dalam Penyelesaian Kasus HAM

Dalam rangka mendorong penyelesaian kasus HAM berat, Usman mengusulkan perlunya evaluasi lebih serius terhadap 10 undang-undang yang sering memicu konflik. New Policy, yang menjadi landasan kebijakan baru, dianjurkan untuk menyertakan mekanisme pengawasan yang lebih ketat serta keleluasaan untuk investigasi yang terbuka. Dengan begitu, masyarakat sipil dapat terus berperan aktif dalam memastikan bahwa New Policy benar-benar berdampak pada pemulihan keadilan.

Kesimpulan dan Harapan Masyarakat

Usman Hamid berharap New Policy dapat menjadi titik balik dalam pengusutan kasus HAM berat. Ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini tergantung pada kolaborasi antara lembaga-lembaga HAM, media, dan masyarakat sipil. “New Policy tidak akan bisa berjalan optimal tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pihak,” pungkasnya. Dengan adanya kebijakan yang lebih kuat, diharapkan kasus HAM berat tidak hanya menjadi sorotan, tetapi juga menjadi fokus penyelesaian dalam jangka panjang.