New Policy: Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
Peran di Program Sekolah Rakyat New Policy yang baru saja diluncurkan oleh Kementerian Sosial melalui Menteri Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan perhatian
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
New Policy yang baru saja diluncurkan oleh Kementerian Sosial melalui Menteri Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan perhatian besar kepada sektor pendidikan non-formal. Inisiatif ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan kepada anak-anak yang belum terlayani, termasuk mereka yang putus sekolah atau berpotensi tidak melanjutkan pendidikan. Gus Ipul menekankan bahwa New Policy ini bukan hanya perubahan dalam kebijakan, tetapi juga langkah strategis untuk menjangkau masyarakat yang terpinggirkan, khususnya di wilayah yang kurang mendapat perhatian dari sistem pendidikan formal.
Peluncuran Program Sekolah Rakyat dalam Acara Silaturahmi Nasional SP2MI
Dalam acara Silaturahmi Nasional SP2MI 2026 yang dihelat di Gedung Sasonobudoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (25/6/2026), Gus Ipul secara resmi mengajak Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) untuk menjadi mitra dalam mengembangkan Program Sekolah Rakyat. Acara tersebut dihadiri oleh ribuan anggota SP2MI dari seluruh Indonesia, serta para pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swadaya. Selain itu, kehadiran Gus Ipul juga disambut oleh Ketua Umum SP2MI Amirudin, tim pengurus, dan Plt. Direktur Operasi TMII Dede Noviardi.
“New Policy ini menjadi peluang besar untuk memperkuat kerja sama antara Kementerian Sosial dan SP2MI. Dengan data yang akurat, kita bisa memastikan program Sekolah Rakyat menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan,” ujar Gus Ipul dalam pidatonya.
Kementerian Sosial dan SP2MI telah mengadakan konsultasi terkait New Policy ini, dengan fokus pada pengumpulan data sosial dan pendidikan yang lebih detail. Gus Ipul menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat akan dijalankan secara fleksibel, tidak hanya melalui sekolah formal, tetapi juga melalui berbagai jalur seperti bimbingan belajar kelompok dan layanan pendidikan berbasis komunitas.
Kolaborasi untuk Memperluas Jangkauan Pendidikan
Dalam New Policy ini, SP2MI diberikan peran kunci dalam melakukan pemutakhiran data dan mengidentifikasi anak-anak yang belum terdaftar dalam sistem pendidikan. Amirudin, Ketua Umum SP2MI, menegaskan bahwa organisasinya siap berpartisipasi dalam upaya ini. “Kami telah terbukti menjadi mitra strategis dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kesetaraan. Dengan New Policy ini, kita bisa mempercepat akses pendidikan untuk keluarga miskin ekstrem, terutama di Desil 1 dan 2,” katanya.
Program Sekolah Rakyat, menurut Gus Ipul, dirancang untuk menjadi solusi alternatif bagi anak-anak yang tidak memiliki kesempatan memasuki sekolah formal. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, kebijakan ini mencakup pelatihan keterampilan, bimbingan belajar, serta layanan pendidikan berbasis kebutuhan masyarakat. “Tujuan utama New Policy ini adalah memastikan bahwa tidak ada anak usia sekolah yang terlewatkan dari kebijakan pendidikan nasional,” tambah Gus Ipul, yang menyoroti pentingnya partisipasi aktif dari SP2MI dalam implementasi program ini.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menyampaikan bahwa New Policy ini merupakan bagian dari arahan presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Sosial. Tiga prioritas utama yang ditetapkan, antara lain perbaikan data sosial ekonomi, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, serta pengembangan Sekolah Rakyat. “Kita harus memastikan bahwa data menjadi dasar utama dalam merancang kebijakan,” ujarnya, menekankan bahwa akurasi data adalah kunci keberhasilan New Policy ini.
Amirudin menambahkan bahwa program Sekolah Rakyat bisa menjadi sarana untuk memperkuat keberlanjutan pendidikan non-formal. “Kami berharap bisa bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk menciptakan jaringan pendidikan yang lebih luas dan efektif,” katanya. Dengan dukungan dari SP2MI, kebijakan ini diharapkan dapat mencakup lebih dari empat juta anak yang belum masuk dalam sistem pendidikan formal. Gus Ipul juga mengapresiasi usaha para relawan dalam membantu anak-anak yang terlantar, mengatakan bahwa “ini adalah tugas bersama untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih adil.”
Sebagai bagian dari New Policy, Sekolah Rakyat akan dijalankan dengan prinsip inklusif, tidak memandang status sosial atau ekonomi keluarga. Program ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal, lembaga pendidikan, dan relawan. “Kami berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh semua anak, terlepas dari latar belakang mereka,” tambah Amirudin, yang menyoroti pentingnya partisipasi aktif dari seluruh anggota SP2MI.
Dengan New Policy ini, Kementerian Sosial dan SP2MI berharap mampu menciptakan perubahan signifikan dalam pendidikan non-formal. Pemutakhiran data, pendekatan yang lebih personal, serta kebijakan yang fleksibel akan menjadi fondasi utama keberhasilan program ini. “Ini bukan hanya kebijakan, tapi juga komitmen bersama untuk membangun masyarakat yang lebih berdaya,” pungkas Gus Ipul, menutup acara dengan harapan program Sekolah Rakyat dapat berkembang menjadi model pendidikan yang inovatif dan berkelanjutan.
