New Policy: IESR Ungkap Tiga Kunci Percepatan Investasi Energi Surya di Indonesia, Apa Saja?

IESR: Tiga Kunci New Policy Percepatan Investasi Energi Surya di Indonesia

New Policy – Dalam New Policy yang baru diluncurkan oleh pemerintah Indonesia, IESR (Institut Ekonomi dan Studi Rencana) mengungkapkan tiga faktor utama yang diperlukan untuk mempercepat investasi energi surya. Kebijakan ini diharapkan menjadi pendorong strategis dalam meningkatkan kapasitas energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mencapai target ketahanan energi nasional. Tiga kunci ini ditemukan melalui analisis menyeluruh terhadap sektor energi, dengan mempertimbangkan tantangan ekonomi, politik, dan teknis yang dihadapi investor.

Kepastian Kebijakan sebagai Fondasi Kemitraan Investasi

New Policy dianggap sebagai alat penting untuk menciptakan kepastian dalam pengembangan energi surya. Kebijakan yang jelas dan konsisten akan memudahkan investor dalam merencanakan pendanaan jangka panjang, mengurangi risiko ketidakstabilan, dan meningkatkan kepercayaan terhadap pasar energi hijau. Dalam perspektif global, banyak negara yang sukses dalam mempercepat proyek energi surya mengandalkan kebijakan yang stabil sebagai dasar kemitraan publik-swasta.

“Kebijakan yang tidak konsisten sering kali menjadi penghalang utama bagi investor,” ujar Fabby Tumiwa, CEO IESR. “New Policy harus menjamin kejelasan regulasi, seperti mekanisme insentif pajak atau skema subsidi, agar proyek energi surya dapat berjalan efisien dan berkelanjutan.”

Menurut laporan IESR, New Policy juga perlu mencakup rencana pengaturan kebijakan yang selaras dengan tujuan ekonomi dan lingkungan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keberlanjutan proyek energi surya tidak hanya tergantung pada kapasitas teknis, tetapi juga pada keberlanjutan kebijakan yang mendukungnya.

Proyek Bankable dengan Pendekatan Inovatif

Pendekatan proyek bankable menjadi faktor kritis dalam New Policy. IESR menekankan bahwa proyek energi surya harus dirancang dengan kejelasan pendanaan, risiko yang terukur, serta manfaat yang jelas bagi masyarakat dan pemerintah. Skema blended finance atau kredit konseSIONAL yang diusulkan dalam New Policy diharapkan bisa mengurangi beban biaya awal investasi dan meningkatkan akses modal untuk proyek berkelanjutan.

“Keterlibatan sektor swasta menjadi lebih mudah jika proyek dianggap sebagai investasi yang aman dan berpotensi menghasilkan keuntungan jangka panjang,” tambah Fabby. “New Policy harus memastikan kejelasan standar proyek bankable, termasuk keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan risiko.”

Dengan pendekatan ini, New Policy akan mempercepat realisasi proyek energi surya yang sebelumnya mengalami hambatan karena ketidakpastian biaya dan keuntungan. Selain itu, proyek yang terstruktur dengan baik juga akan memudahkan pembagian keuntungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Pengadaan yang Efektif dan Transparan

New Policy mengusulkan peningkatan efisiensi proses pengadaan energi surya. IESR menyoroti pentingnya mekanisme pengadaan yang transparan, akuntabel, dan mendukung pertumbuhan industri. Kejelasan kontrak, pembagian risiko, serta skema penjualan listrik yang fleksibel menjadi faktor penentu dalam menarik investasi ke sektor ini.

“Proses pengadaan yang tidak efisien sering kali memperlambat proyek energi surya, bahkan menghambat keberlanjutan pembangunan infrastruktur,” jelas Fabby. “New Policy harus memberikan kerangka kerja yang memudahkan pengelolaan kontrak dan mempercepat pengalokasian sumber daya.”

Kebijakan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perekonomian, serta lembaga pendidikan dan penelitian. Dengan New Policy yang memadukan kebijakan dari berbagai sektor, proses pengadaan dapat menjadi lebih cepat dan terarah.

Dalam rangkaian acara Indonesia Solar Summit (ISS) 2026, IESR mengingatkan bahwa New Policy tidak cukup hanya menjadi dokumen kebijakan, tetapi juga perlu diimplementasikan secara konsisten. Kebijakan ini harus didukung oleh regulasi yang jelas, program pengawasan yang intens, dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan sektor swasta.

Analisis IESR menunjukkan bahwa New Policy memiliki potensi besar untuk mengubah paradigma investasi energi surya di Indonesia. Dengan mengatasi hambatan utama seperti ketidakpastian regulasi, kebutuhan pendanaan, dan proses pengadaan yang lambat, kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Selain itu, New Policy juga perlu memperhatikan aspek sosial, seperti keterlibatan masyarakat dalam proyek energi surya, agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.