New Policy: Ketua BPP PPAD HBL Mantiri: Purnawirawan Harus Jadi Perekat Persatuan Bangsa

New Policy: Purnawirawan Harus Jadi Perekat Persatuan Bangsa

New Policy – Kepemimpinan baru di Badan Pertimbangan Pusat Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) melalui Ketua BPP HBL Mantiri mengusung new policy yang menekankan peran purnawirawan dalam memperkuat persatuan bangsa. Jenderal TNI (Purn.) HBL Mantiri resmi mengambil alih jabatan tersebut pada Minggu, 28 Juni 2026, dengan harapan kebijakan ini menjadi penggerak utama dalam membangun harmoni antar elemen bangsa. Ia menegaskan bahwa purnawirawan tidak hanya sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam menjaga keutuhan NKRI.

Pidato Perdana: Fokus pada Kekompakan dan Kontribusi Sosial

Dalam pidato pembukaannya, Mantiri menekankan bahwa new policy ini dirancang untuk memperkuat keharmonisan di dalam PPAD serta memastikan purnawirawan tetap berperan dalam pembangunan nasional. Ia mengajak seluruh anggota organisasi untuk menjaga kebersamaan dan meningkatkan keterlibatan dalam berbagai isu sosial yang relevan dengan kondisi bangsa saat ini. “Kita harus menjadi perekat persatuan dengan tetap menjunjung nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit,” kata Mantiri.

“Kepercayaan ini bukan hanya beban, tetapi juga anugerah yang harus diwujudkan melalui tindakan konkret. Saya berharap kebijakan new policy ini mampu menginspirasi seluruh purnawirawan untuk terus berpartisipasi dalam upaya membangun bangsa,” ujarnya.

Moral dan Prinsip Kebangsaan sebagai Pedoman Utama

Mantiri menegaskan bahwa new policy PPAD didasari oleh komitmen pada nilai-nilai moral dan kebangsaan yang menjadi fondasi perjuangan TNI. Ia menekankan bahwa keharmonisan internal organisasi adalah kunci untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap peran purnawirawan di masyarakat. “Kita harus menjadi contoh dalam menjaga keutuhan bangsa, meski telah pensiun dari dinas aktif,” jelasnya.

Sebagai bagian dari new policy, Mantiri juga mengajak PPAD untuk menjadi lembaga yang mendorong transparansi dan partisipasi aktif dalam kebijakan nasional. Ia menilai bahwa peran purnawirawan dalam sektor publik dan swasta sangat berpengaruh dalam menciptakan rasa kebersamaan di tengah perbedaan politik dan sosial.

Strategi untuk Mewujudkan Konsistensi Kebangsaan

Kebijakan new policy ini mengandung beberapa strategi kunci, seperti memperkuat komunikasi antar anggota PPAD, membangun kolaborasi dengan lembaga pemerintah, serta mendorong partisipasi purnawirawan dalam program nasional seperti pembangunan ekonomi dan pendidikan. Mantiri mengungkapkan bahwa kebijakan ini akan dijalankan secara bertahap, dengan memprioritaskan pengembangan kelembagaan dan kinerja organisasi.

“New policy ini tidak hanya tentang struktur organisasi, tetapi juga tentang perubahan mental dan perilaku purnawirawan. Kita harus menjadi perekat persatuan, bukan sekadar simbol kejayaan masa lalu,” tambahnya.

Kontribusi Sosial sebagai Bagian dari Kebangsaan

Mantiri menekankan bahwa new policy PPAD akan mengarahkan anggotanya untuk lebih aktif dalam berbagai program sosial, seperti bantuan kepada masyarakat kurang mampu, pelatihan keterampilan, dan edukasi kewarganegaraan. Ia mengatakan bahwa hal ini sejalan dengan semangat pengabdian TNI yang tidak berakhir di masa pensiun.

Kebijakan ini juga mencakup peningkatan kerja sama antar generasi purnawirawan, baik generasi muda maupun tua, guna menciptakan rasa memiliki terhadap bangsa. Mantiri menyebut bahwa new policy ini dirancang untuk memperkuat peran PPAD sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional.

Harapan untuk Keterlibatan Masyarakat Luas

Dalam new policy yang dicanangkan, Mantiri menyoroti pentingnya penerimaan masyarakat luas terhadap peran purnawirawan. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung kebijakan ini, karena keberhasilannya bergantung pada partisipasi aktif dari luar organisasi. “Kita harus mampu membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan bangsa,” ujarnya.

Sebagai bentuk peneguhan komitmen, Mantiri menyatakan bahwa kebijakan ini akan dilengkapi dengan program pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota PPAD. Dengan new policy, ia berharap PPAD mampu menjadi organisasi yang relevan dan dihargai dalam era perubahan yang cepat.