New Policy: MBG Jalan Lagi Meski Ada Kasus Korupsi, Akademisi Minta Tata Kelola Dibenahi

New Policy: MBG Dihidupkan Lagi, Akademisi Minta Peningkatan Tata Kelola

New Policy – Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pendidikan, New Policy mengaktifkan kembali Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal tahun ajaran 2026/2027. Badan Gizi Nasional (BGN) memperkenalkan menu baru yang mencakup protein hewani seperti daging, sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas gizi peserta didik. Namun, meski program ini kembali berjalan, sejumlah kekhawatiran terus muncul terkait tata kelola yang diperkirakan masih rentan terhadap penyimpangan.

Korupsi Menjadi Tantangan Terbesar New Policy

Sosiolog Politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, mengkritik New Policy karena dinilainya terlalu cepat dan kurang matang dalam implementasi. Menurut Zuly, kasus korupsi yang terjadi selama masa pelaksanaan MBG sebelumnya menunjukkan kelemahan sistem pengawasan, yang bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program ini. “Korupsi sudah merambat ke berbagai lini, dan ini memperlihatkan bahwa New Policy tidak cukup siap mengatasi masalah struktural,” katanya dalam wawancara dengan Suara.com, Selasa (14/7/2026).

“Jika sekitar 70 persen pelaksana terlibat korupsi, itu berarti desain program dari awal yang kurang baik,” tambah Zuly.

Menurut Zuly, New Policy perlu fokus pada peningkatan transparansi dan efisiensi sistem pengelolaan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Ia menyarankan pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pengawasan dan menegaskan komitmen terhadap pencegahan korupsi. “Tanpa tata kelola yang lebih baik, New Policy hanya akan menjadi jalan kembali ke masalah yang sama,” jelasnya.

Langkah Pemerintah untuk Peningkatan Tata Kelola

Menyikapi kritik akademisi, pemerintah mengatakan telah melakukan beberapa penyesuaian dalam New Policy untuk mengurangi risiko penyimpangan. Beberapa perubahan termasuk penggunaan teknologi digital untuk memantau distribusi makanan dan menetapkan sistem audit yang lebih ketat. Namun, Zuly menilai langkah-langkah ini masih perlu waktu untuk dievaluasi secara menyeluruh.

Di sisi lain, New Policy diharapkan menjadi titik balik dalam pembangunan sistem pendidikan yang lebih akuntabel. Pada kesempatan ini, BGN juga menyatakan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada keterlibatan masyarakat dan partisipasi dari berbagai pihak. “New Policy adalah peluang untuk memperbaiki sistem, tetapi perlu didukung oleh kebijakan yang konsisten,” tegas salah satu pengambil kebijakan.

“Pembenahan tata kelola tidak bisa terjadi dalam waktu singkat, tetapi New Policy bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih baik jika diterapkan dengan baik,” tambahnya.

Kritik dari LPSK terhadap JC Sony Sonjaya

Dalam kaitannya dengan kasus korupsi, Lembaga Pemasyarakatan Korupsi (LPSK) menolak menetapkan JC Sony Sonjaya sebagai tersangka utama. Alasannya, Sonjaya dianggap belum menunjukkan komitmen kuat untuk mengembalikan aset yang disalahgunakan dalam program MBG. Keputusan ini memicu diskusi mengenai efektivitas New Policy dalam mengatasi kebocoran anggaran.

Beberapa akademisi mengkritik keputusan LPSK, menilai bahwa Sonjaya harus diberikan kesempatan untuk menunjukkan tanggung jawabnya. “New Policy perlu menjadi alat untuk memperkuat pengawasan, bukan justru mengurangi ketelitian dalam menetapkan tersangka,” ujar salah satu ahli hukum korupsi.

Respons Publik dan Harapan Masa Depan

Respons publik terhadap New Policy tergantung pada keberhasilan tata kelola yang diperbaiki. Meski ada kekhawatiran korupsi, banyak orang menyambut baik kembali operasional MBG sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pendidikan. Namun, untuk menjaga kepercayaan masyarakat, New Policy harus diterapkan secara transparan dan berkelanjutan.

Beberapa pihak menilai bahwa New Policy bisa menjadi model terbaik jika ada peningkatan koordinasi antarinstansi dan penggunaan data yang akurat. “Kalau New Policy bisa mengatasi korupsi dan meningkatkan kualitas gizi, maka itu akan menjadi keberhasilan besar,” ujar salah satu pelaku pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan New Policy bukan hanya tentang menyajikan makanan, tetapi juga membangun sistem yang lebih baik.

“New Policy adalah langkah awal, tetapi keberhasilannya tergantung pada keseriusan perbaikan tata kelola,” pungkas Zuly.