Penipuan Online Makin Kompleks, Pemerintah Siapkan Penanganan Lintas Sektor

Penanganan Scam Perlu Gerak Cepat Lintas Sektor

Narakabar.com – Penipuan online semakin menuntut respons terpadu karena pelaku dapat memanfaatkan banyak celah dalam ekosistem digital sekaligus. Pesan awal bisa masuk melalui layanan komunikasi, korban kemudian diarahkan ke platform digital, lalu transaksi bergerak menuju sistem pembayaran, perbankan, atau rekening penampung dana hasil kejahatan.

Karakter kejahatan yang saling terhubung itu menjadi perhatian dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Penipuan Online (Scam)” yang berlangsung di Jakarta pada Senin, 28 September 2026. Pemerintah dan lembaga terkait membahas penguatan respons cepat, pertukaran informasi, serta opsi pemblokiran otomatis yang dapat menjangkau berbagai sektor.

Urgensi penanganan terlihat dari angka kerugian yang telah tercatat. Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian akibat penipuan online mencapai Rp9,1 triliun dalam rentang November 2024 sampai Desember 2025. Dalam periode itu, jumlah pengaduan yang masuk melampaui 411.000 laporan.

Skala ancaman juga tercermin dalam State of Scam in Indonesia Report 2025 dari Global Anti-Scam Alliance (GASA). Sebanyak 66 persen masyarakat Indonesia pernah menghadapi percobaan penipuan. Sementara itu, ASEAN Guide on Anti-Scam Policies and Best Practices memperkirakan dampak kerugian scam di Indonesia setara sekitar 0,2 persen dari produk domestik bruto nasional setiap tahun.

Satu Modus Bisa Menyentuh Banyak Layanan

Penipuan digital tidak lagi terbatas pada satu aplikasi, satu nomor telepon, atau satu jalur transaksi. Pelaku dapat membangun komunikasi melalui satu kanal, mengarahkan calon korban ke kanal lain, dan memanfaatkan layanan finansial untuk memindahkan dana dalam waktu singkat. Pola semacam ini membuat tindakan dari satu institusi saja berisiko terlambat atau tidak cukup menjangkau seluruh rangkaian kejahatan.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar, menilai rantai scam mencakup berbagai unsur di ruang digital. Layanan komunikasi, platform digital, sistem pembayaran, dan industri jasa keuangan dapat berada dalam satu alur yang sama ketika kejahatan berlangsung.

“Penanganan scam membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Kita membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat, sehingga informasi, kebijakan, dan langkah penanganan dari masing-masing sektor dapat saling terhubung dan memperkuat satu sama lain,” ujar Alexander.

Koordinasi lintas sektor penting karena perpindahan pelaku antarkanal dapat terjadi dengan cepat. Saat sebuah nomor, akun, atau metode terdeteksi di satu layanan, modus yang sama dapat segera muncul melalui kanal lain. Dalam kondisi seperti itu, keterhubungan informasi dan keseragaman langkah penanganan menjadi bagian penting untuk membatasi ruang gerak pelaku.

Bagi masyarakat, situasi ini juga menegaskan bahwa kewaspadaan tidak hanya relevan saat menerima pesan mencurigakan. Risiko dapat muncul di sepanjang proses, termasuk ketika seseorang diminta berpindah aplikasi, membuka tautan, membagikan data, atau melakukan transaksi ke rekening tertentu. Karena itu, kemampuan mengenali tanda penipuan perlu berjalan seiring dengan sistem respons yang mampu menghentikan dampaknya secara cepat.

Kecepatan Respons Menentukan Peluang Pengamanan Dana

Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Sally Marintan Hutapea, menekankan bahwa scam dapat melintasi berbagai kanal dan masuk ke sistem keuangan hanya dalam hitungan menit. Waktu antara pendeteksian, pelaporan, dan tindak lanjut menjadi faktor yang sangat menentukan.

“Speed of detection harus diikuti dengan speed of response. Semakin lama jeda antara fraud atau scam terdeteksi, dilaporkan, dan ditindaklanjuti, semakin kecil peluang dana dapat diamankan,” kata Sally.

Pernyataan tersebut menggambarkan alasan pemerintah dan lembaga terkait mendorong mekanisme respons cepat. Saat transaksi penipuan sudah bergerak dari satu rekening ke rekening lain, peluang untuk mengamankan dana dapat semakin menyempit. Oleh sebab itu, pelaporan yang cepat perlu ditopang jalur eskalasi yang jelas di antara penyelenggara layanan dan otoritas terkait.

Respons terpadu bukan hanya soal membagikan informasi mengenai akun atau pola yang dicurigai. Tindakan nyata juga diperlukan ketika risiko telah teridentifikasi, seperti pemblokiran akses, penghentian aliran dana, dan penanganan cepat terhadap kanal yang dipakai dalam kejahatan.

“Koordinasi ternyata tidak berhenti pada information sharing saja, tapi juga harus ada mekanisme eskalasi yang cepat, misalnya untuk bisa melakukan pemblokiran, penghentian aliran dana, dan seterusnya,” ujarnya.

Penguatan mekanisme lintas sektor diharapkan membuat setiap pihak dalam ekosistem digital memiliki peran yang saling menyambung. Telekomunikasi dapat menjadi bagian dari deteksi awal, platform digital dapat membantu membatasi penyebaran modus, sementara sektor pembayaran dan jasa keuangan berperan penting dalam merespons transaksi yang terindikasi penipuan.

Dengan volume laporan dan nilai kerugian yang besar, penanganan scam membutuhkan kombinasi antara pencegahan, deteksi, pelaporan, serta tindakan lanjutan yang berlangsung tanpa jeda panjang. Koordinasi yang kuat dapat membantu memastikan informasi tidak berhenti di satu titik, melainkan segera berubah menjadi langkah perlindungan bagi pengguna layanan digital dan sistem keuangan.