Perkuat Pencegahan Karhutla, Mendagri Tito Tekankan Keterlibatan Pemda Hingga Tingkat Desa

Perkuat Pencegahan Karhutla: Mendagri Tito Tekankan Peran Desa

Narakabar.com – Perkuat Pencegahan Karhutla Mendagri Tito menjadi sorotan utama ketika Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa seluruh lapisan pemerintah daerah wajib bergerak aktif hingga ke tingkat desa untuk memutus mata rantai kebakaran hutan dan lahan. Tito menilai bahwa strategi reaktif—hanya memadamkan api setelah titik kebakaran muncul—tidak lagi memadai menghadapi musim kemarau yang tahun ini berlangsung jauh lebih panjang dari rata-rata. Langkah antisipatif, menurutnya, harus berjalan paralel dengan operasi pemadaman agar tidak ada ruang bagi pembakaran baru untuk terjadi.

Konteks Rapat Koordinasi di Palembang

Pernyataan tersebut dilontarkan Tito dalam Rapat Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan yang berlangsung di Posko Utama Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada Senin (24/8/2026). Forum tingkat provinsi itu dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang turut memantau perkembangan penanganan kebakaran di wilayah Sumatera. Pada hari yang sama, sebelum menghadiri rapat di Palembang, Mendagri juga mengikuti Rapat Internal Karhutla bersama Presiden Prabowo di Posko Aju, Kota Pekanbaru, Riau. Dua forum dalam satu hari itu menunjukkan intensitas koordinasi lintas daerah yang sedang dijalankan pemerintah pusat.

Tito menekankan bahwa pesan dari pusat tidak boleh berhenti di level provinsi atau kabupaten. Aparatur di tingkat kecamatan dan desa, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pemilik lahan, memegang peran krusial dalam mendeteksi dini aktivitas pembakaran serta menyampaikan imbauan resmi kepada warga. Tanpa keterlibatan mereka, upaya Perkuat Pencegahan Karhutla Mendagri Tito akan kehilangan ujung tombak di lapangan.

Keterlibatan Kepolisian, TNI, dan Edukasi Warga

Mendagri menegaskan bahwa beban pencegahan tidak boleh dibebankan sepihak kepada pemerintah daerah. Jajaran Kepolisian Negara dan Tentara Nasional Indonesia, yang memiliki struktur komando teritorial menjangkau hingga pelosok desa, harus turut serta secara aktif. Bentuk partisipasi mereka mencakup penyampaian pemahaman langsung kepada masyarakat, khususnya pihak-pihak yang secara rutin melakukan pembakaran lahan untuk keperluan pertanian atau perkebunan.

Dalam forum tersebut, Tito menguraikan pendekatan persuasif yang ditempuh aparat di lapangan. Warga yang terbiasa membakar lahan akan dikumpulkan, diberikan penjelasan, dan diingatkan konsekuensi hukumnya. Jika pendekatan persuasif tidak diindahkan, langkah penegakan hukum yang tegas akan ditempuh.

“Nah, ini dikumpulkan, di-move sedikit, di-bluffing, supaya mereka mentaati, kalau enggak, akan dilakukan pendekatan hukum yang tegas. Kami kira demikian.”

Pendekatan Paralel: Padam dan Cegah Sekaligus

Dihadapan Presiden Prabowo, Tito mengingatkan bahwa sementara ribuan hektare lahan sedang dikerahkan untuk dipadamkan secara masif, ancaman pembakaran baru tetap mengintai. Ia menyebut bahwa operasi pemadaman yang sedang berlangsung mencakup sekitar 1.900 hektare lahan yang terbakar, namun upaya itu tidak boleh menjadi satu-satunya fokus. Musim kemarau tahun ini, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya di Pekanbaru, berlangsung cukup panjang sehingga jendela risiko kebakaran tetap terbuka lebar.

“Ini sambil yang 1.900 hektare dikeroyok rame-rame untuk dipadamkan, paralel dengan itu karena ini seperti kami sampaikan di Pekanbaru tadi, kemarau yang cukup lumayan panjang, Pak, jadi jangan sampai terjadi pembakaran baru.”

Dengan pendekatan paralel tersebut, pemerintah pusat berharap setiap daerah mampu menjaga agar tidak ada titik api baru yang muncul di tengah operasi pemadaman yang sedang berjalan. Koordinasi lintas kementerian, TNI, Polri, dan pemerintah daerah hingga tingkat desa menjadi tulang punggung strategi itu.

FAQ: Pencegahan Karhutla dan Peran Pemerintah Daerah

Apakah pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mencegah pembakaran lahan? Ya. Pemerintah desa, melalui perangkat desa dan aparat keamanan setempat, berwenang melakukan pengawasan, sosialisasi, dan pelaporan dini terhadap aktivitas pembakaran. Tito menegaskan bahwa tanpa keterlibatan desa, upaya Perkuat Pencegahan Karhutla Mendagri Tito tidak akan menyentuh akar masalah di lapangan.

Bagaimana peran TNI dan Polri dalam pencegahan karhutla? TNI dan Polri memiliki struktur teritorial yang menjangkau hingga tingkat desa. Peran mereka meliputi patroli, edukasi langsung kepada warga, serta penegakan hukum bagi pihak yang mengabaikan imbauan resmi. Mereka bekerja berdampingan dengan pemerintah daerah, bukan menggantikan fungsi Pemda.

Apa yang terjadi jika warga tetap membakar lahan setelah diberikan peringatan? Berdasarkan penjelasan Mendagri, aparat akan menempuh pendekatan hukum yang tegas. Prosesnya dimulai dari persuasi dan peringatan, lalu bereskalasi ke tindakan hukum apabila warga tidak mengindahkan imbauan tersebut.

Kapan rapat koordinasi karhutla tingkat provinsi terakhir kali digelar? Rapat Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto berlangsung pada Senin, 24 Agustus 2026, di Posko Utama Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang. Sebelumnya pada hari yang sama, rapat internal juga dilaksanakan di Posko Aju, Kota Pekanbaru, Riau.