PP Semmi Tolak Aksi AMPB 27 Agustus, Ajak Masyarakat Jaga Demokrasi Damai

PP Semmi Tolak Aksi AMPB 27 Agustus: Ajakan Jaga Demokrasi Damai di Depan Gedung DPR

Narakabar.com – Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PP Semmi) secara resmi menyatakan penolakan terhadap rencana unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang dijadwalkan di area Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026. Sikap PP Semmi tolak aksi AMPB 27 Agustus ini diumumkan melalui konferensi pers di Jakarta Selatan pada Selasa (25/8/2026), dengan penekanan bahwa setiap ekspresi politik harus berjalan dalam koridor konstitusional yang bermartabat dan tidak mengorbankan ketertiban umum.

Konteks Pernyataan Resmi di Kebayoran Baru

Ketua Umum PP Semmi, Zulhadi Ariza, menyampaikan sikap organisasi tersebut di hadapan awak media di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam paparannya, Zulhadi menegaskan bahwa kebebasan berpendapat memang dijamin konstitusi, namun pelaksanaannya wajib mematuhi kerangka hukum, menjaga ketertiban umum, serta menghormati kepentingan kolektif warga. Ia mengingatkan bahwa kegiatan publik yang tidak memiliki mandat representatif berisiko menjadi lahan provokasi dan pada akhirnya mengancam kohesi sosial di tingkat nasional.

“Satu, Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjalankan demokrasi senantiasa mengedepankan dialog yang santun, damai, dan mari kita buktikan bahwa kedewasaan berdemokrasi di Indonesia dijunjung tinggi melalui cara-cara yang konstitusional dan bermartabat.”

Alasan Penolakan dan Batasan Hak Konstitusional

Zulhadi menjelaskan bahwa penolakan ini bukan berarti organisasi mahasiswa tersebut melarang warga menyampaikan aspirasi di ruang publik. Sebaliknya, PP Semmi tolak aksi AMPB 27 Agustus apabila kegiatan itu tidak memiliki legitimasi yang mencerminkan aspirasi bangsa secara keseluruhan. Tanpa mandat representatif, menurutnya, acara semacam itu mudah terprovokasi dan berpotensi memecah belah persatuan serta kesatuan bangsa.

“Maka dari itu, Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menolak seruan aksi AMPB di depan Gedung DPR yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2026 jika tidak memiliki legitimasi yang mewakili bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi etika moral demokrasi karena rentan terprovokasi dan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.”

Organisasi tersebut juga menegaskan bahwa simbol-simbol kedaulatan negara harus senantiasa dijaga marwah dan kehormatannya. Setiap bentuk penyampaian pendapat yang berpotensi melanggar peraturan, mengganggu aktivitas warga, atau merusak fasilitas publik akan terus ditolak tanpa kompromi.

Ajakan Gotong Royong untuk Korban Bencana

Di tengah dinamika sosial yang terus bergerak, Zulhadi mengalihkan perhatian publik ke persoalan yang lebih mendesak: membantu warga terdampak bencana di Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur. Ia menekankan pentingnya solidaritas lintas daerah agar saudara-saudara yang tertimpa musibah dapat segera pulih dan bangkit kembali. Energi kolektif, menurutnya, lebih tepat diarahkan pada pemulihan korban daripada pada konfrontasi di ruang publik.

“Mari kita bahu-membahu menyatukan kekuatan gotong royong dan mengulurkan bantuan nyata untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak agar lekas pulih dan bangkit kembali demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.”

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah PP Semmi melarang seluruh bentuk unjuk rasa di Indonesia? Tidak. Organisasi tersebut menghormati hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di ruang publik. Penolakan ditujukan khusus pada aksi yang tidak memiliki mandat representatif dan berpotensi memicu provokasi atau gangguan ketertiban.

Kapan dan di mana pernyataan resmi ini disampaikan? Konferensi pers berlangsung pada Selasa, 25 Agustus 2026, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Zulhadi Ariza di hadapan sejumlah jurnalis.

Apa pesan utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas? Zulhadi mengajak publik untuk mengedepankan dialog santun, menjaga kedewasaan berdemokrasi melalui jalur konstitusional, serta mengalihkan energi kolektif ke upaya membantu korban bencana di berbagai daerah agar persatuan bangsa tetap terjaga.