Rekening Botok Diblokir Jelang Demo, Waketum MUI: Itu Langgar Hak Konstitusi

MUI Kecam Pemblokiran Rekening Aktivis Pati Jelang Aksi 27 Agustus

Narakabar.com – Rekening Bank Mandiri milik Supriyono, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang dikenal dengan nama Botok, dibekukan secara sepihak dengan saldo melampaui 80 juta rupiah. Pemblokiran itu terjadi tepat sebelum rencana unjuk rasa di kawasan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026.

Waketum MUI: Langkah Finansial Itu Melanggar Konstitusi

Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, menyatakan bahwa pembatasan akses keuangan terhadap warga yang belum divonis bersalah oleh pengadilan merupakan pelanggaran berat atas hak-hak konstitusional. Ia menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak yang dijamin undang-undang, sehingga setiap manuver finansial untuk merintangi aspirasi tersebut tidak memiliki landasan hukum maupun etika.

“Memblokir rekening orang yang akan berdemonstrasi dengan tujuan mencegah yang bersangkutan agar tidak melakukan demonstrasi itu sama saja artinya dengan mencegah dan menghalangi warga negara untuk mendapatkan serta mempergunakan haknya,” ujar Anwar Abbas dalam keterangannya yang diizinkan untuk dikutip Suara.com, Selasa (25/8/2026).

Anwar Abbas juga menyoroti dampak berantai dari pembekuan rekening semacam itu. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya melumpuhkan ekonomi keluarga aktivis, tetapi juga merugikan pelaku usaha lokal yang bergantung pada transaksi dengan keluarga tersebut.

Kewajiban Negara Menjamin Kesejahteraan

Dalam pernyataan yang sama, Anwar mengingatkan pemerintah akan tanggung jawab konstitusional untuk memajukan kesejahteraan umum. Ia menyebut bahwa pemblokiran rekening warga pada hakikatnya merupakan tindakan negara yang menghambat warganya memperoleh hak hidup sejahtera.

“Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera. Memblokir rekening warga sama saja artinya negara atau pemerintah menghambat warga untuk mendapatkan haknya untuk hidup sejahtera. Itu berarti pemerintah tidak melaksanakan tugasnya seperti yang diamanatkan oleh konstitusi,” tegasnya.

Ia mengimbau agar pemerintah dan aparat penegak hukum segera menghentikan praktik pemblokiran tersebut apabila tidak disertai dasar hukum pidana yang sah.

“Pemerintah harus memegang teguh etika bernegara, menjamin kebebasan berpendapat, serta fokus menjalankan amanat konstitusi demi menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Kronologi dari Sisi Botok

Supriyono sendiri mengungkapkan bahwa pemblokiran terjadi secara mendadak. Selain rekening bank, akun TikTok miliknya juga dibekukan pada malam sebelum rencana aksi. Ia baru menyadari pembekuan saldo ketika hendak melakukan transfer kepada anaknya.

“Tadi malam itu secara tiba-tiba akun TikTok saya keblokir, terus saya mau transfer anak saya, ternyata juga keblokir. Lho kok saldo terblokir Rp80 juta 900 sekian,” ujar Botok.