Revisi UU Pemilu Harus Perkuat Demokrasi, Bukan Sekadar Ubah Aturan

Revisi UU Pemilu Harus Perkuat Demokrasi Indonesia

Narakabar.com – Proses revisi terhadap Undang-Undang Pemilu sedang dalam tahap persiapan intensif di lingkungan DPR RI. Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan bahwa Revisi UU Pemilu Harus Perkuat fondasi demokrasi nasional, bukan sekadar melakukan perubahan administratif pada aturan yang sudah ada. Langkah strategis ini menjadi respons terhadap berbagai wacana perubahan regulasi pemilu yang diperkirakan akan memasuki fase pelaksanaan pada tahun depan.

Hingga saat ini, Rancangan Undang-Undang Pemilu belum secara resmi masuk ke dalam agenda pembahasan utama di parlemen. Surya menilai bahwa yang terjadi saat ini merupakan tahap persiapan teknis dan perumusan mekanisme yang sedang dikerjakan oleh para legislator di tingkat komisi.

Persiapan Teknis di Komisi II DPR

Menurut keterangan yang disampaikan Surya di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, pada Rabu (22/7/2026), proses persiapan tersebut sedang berlangsung di Komisi II DPR RI. Ia menjelaskan bahwa hal ini merupakan urusan waktu dan koordinasi internal yang sedang diatur sedemikian rupa oleh pihak-pihak terkait.

Saya pikir adalah masalah waktu saja barangkali yang mereka sedang persiapkan sedemikian rupa. Kalau saya tahu tidak salah itu adalah berada dalam posisi di Komisi II ya, DPR RI, ujar Surya Paloh.

Ruang lingkup pembahasan di Komisi II mencakup berbagai aspek krusial terkait penyelenggaraan pemilu. Aspek-aspek yang sedang dikaji secara mendalam meliputi sistem pemilihan, tahapan-tahapan penyelenggaraan, model pelaksanaan, serta penentuan jadwal pemilu mendatang yang akan datang.

Nah, itu kan sedang pembahasan ke arah itu mengenai masalah tahapan pemilu, model, sistem, waktu, apakah tetap seperti apa yang telah pernah kita milikin, apakah ada perubahan-perubahan, dan sebagainya, tambahnya.

Surya Paloh menekankan bahwa substansi revisi tidak boleh hanya memenuhi persyaratan administratif semata. Tujuan fundamental dari setiap perubahan regulasi harus mengarah pada peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia secara keseluruhan.

Saya pikir yang paling penting bagaimanan agar pemilu ini lebih mampu meningkatkan kualitas daripada pemilu itu sendiri. Itu paling pokok! Bukan hanya persyaratan legalitas formal kita menghasilkan pemilu, tapi esensi yang kita peroleh dari pemilu ini adalah membangun kembali kekuatan demokrasi yang lebih kokoh lagi di negeri ini, tegasnya.

Selain aspek regulasi dan substansi, Ketua Umum Partai NasDem ini juga menyoroti pentingnya etika kompetisi dalam kontestasi politik. Ia mengingatkan seluruh pihak, baik penyelenggara maupun peserta pemilu, untuk menjaga sportivitas agar kontestasi politik tetap bermakna dan berkualitas.

Nah, di sinilah saya selalu mengingatkan salah satu hal yang tidak boleh kita anggap biasa-biasa saja: sportivitas peserta dan penyelenggara pemilu. Jadi kita siap dengan pertarungan apa pun itu yang namanya kompetisi, tapi apa artinya kompetisi itu apabila kita tidak menghargai nilai-nilai sportivitas yang harus berjalan dalam kompetisi itu, ya, pungkasnya.

Dengan demikian, Revisi UU Pemilu Harus Perkuat nilai-nilai demokrasi melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek regulasi, etika, dan substansi. Perubahan aturan harus sejalan dengan tujuan besar untuk memperkuat sistem demokrasi Indonesia di masa depan.