Sikapi Konflik Papua, Panglima TNI Tegaskan Militer Tak Bisa Bekerja Sendirian

Kolaborasi Lintas Instansi Dinilai Penting untuk Penanganan Konflik Papua

Narakabar.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan bahwa penanganan konflik di Papua tidak dapat ditanggung militer seorang diri. Luas wilayah, medan pegunungan, serta kebutuhan masyarakat di berbagai daerah membuat keterlibatan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga menjadi bagian penting dari upaya menjaga keamanan.

Pernyataan itu disampaikan Agus di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu, 20 September 2026. Ia menekankan bahwa pendekatan terhadap persoalan Papua membutuhkan kerja bersama yang melampaui pelaksanaan operasi keamanan.

“Menyelesaikan Papua saya rasa tidak hanya oleh TNI, semuanya harus berkolaborasi, pemerintah daerah, kementerian-kementerian,” kata Agus.

Kerja sama tersebut dipandang dapat memperkuat langkah yang dijalankan TNI di lapangan. Papua memiliki cakupan wilayah yang besar dengan banyak kawasan pegunungan, sehingga akses, pengamanan, pelayanan publik, dan koordinasi antarlembaga menjadi tantangan yang saling berkaitan.

Kasus Kekerasan di Kawasan Danau Habema

Penegasan Panglima TNI muncul di tengah sejumlah konflik yang kembali terjadi di Papua. Salah satu peristiwa terbaru berlangsung di Papua Pegunungan, ketika sopir travel asal Toraja, Aris Sanda alias Bapak Tasya, ditemukan meninggal dunia di sekitar Danau Habema bersama kendaraan yang telah terbakar.

Aris membawa sejumlah penumpang menggunakan mobil bak terbuka sebelum kendaraan itu dihentikan kelompok bersenjata di tengah perjalanan. Kelompok tersebut memeriksa pengemudi dan para penumpang. Seusai pemeriksaan, para penumpang diminta pulang menuju Wamena, sedangkan Aris ditahan lalu dibawa berjalan ke arah Danau Habema.

Komando Operasi Habema TNI menyatakan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka atau OPM Kodap III Ndugama terlibat dalam kekerasan terhadap Aris. Peristiwa tersebut terjadi pada September 2026 dan menambah perhatian terhadap keamanan warga sipil yang melakukan perjalanan di wilayah Papua Pegunungan.

Personel Koops TNI Habema bergerak melakukan pencarian dan penyisiran setelah menerima informasi kejadian tersebut. Operasi pencarian dilakukan di sekitar lokasi pada Rabu, 16 September 2026. Dalam proses itu, tim menemukan satu kendaraan yang terbakar serta jenazah Aris.

Pengejaran dan Penguatan Pengamanan

Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf. Wirya Arthadiguna menyampaikan bahwa upaya penanganan akan diteruskan terhadap kelompok bersenjata yang diduga bertanggung jawab. Langkah yang disiapkan mencakup pengejaran terhadap pelaku serta penguatan pengamanan di kawasan terkait.

“Koops TNI Habema akan terus melakukan upaya penanganan terhadap kelompok bersenjata yang terlibat, termasuk melaksanakan pengejaran dan mendukung proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku guna mencegah jatuhnya korban berikutnya serta memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujarnya.

Fokus pengamanan tidak hanya terkait pencarian pihak yang diduga melakukan kekerasan, tetapi juga perlindungan terhadap masyarakat yang beraktivitas dan melintas di wilayah rawan. Sopir angkutan, penumpang, warga kampung, serta petugas yang bekerja di daerah terpencil membutuhkan kondisi perjalanan yang aman, terutama di jalur yang melalui kawasan sulit dijangkau.

Kasus Aris memperlihatkan bahwa dampak konflik tidak berhenti pada pihak yang terlibat langsung dalam kekerasan. Aktivitas mobilitas masyarakat dapat terganggu ketika perjalanan antarwilayah menghadapi ancaman keamanan. Karena itu, pengamanan lapangan perlu berjalan seiring dengan koordinasi pemerintah daerah dan instansi terkait agar kebutuhan warga tetap mendapat perhatian.

Peran Pemerintah Daerah dan Kementerian

Seruan kolaborasi dari Panglima TNI menempatkan pemerintah daerah dan kementerian sebagai unsur yang memiliki peran dalam penanganan persoalan Papua. Dalam wilayah dengan bentang alam yang luas, kebutuhan di setiap daerah dapat berbeda, mulai dari akses layanan hingga penguatan rasa aman bagi masyarakat.

Keterlibatan lintas instansi juga penting agar respons terhadap konflik tidak hanya bertumpu pada operasi keamanan. Pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan kondisi wilayah dan masyarakat setempat, sementara kementerian serta lembaga dapat mendukung sesuai fungsi masing-masing. Koordinasi yang baik akan membantu pelaksanaan kebijakan dan langkah lapangan menjadi lebih terarah.

Bagi masyarakat, kerja sama tersebut diharapkan memberi dampak nyata berupa perlindungan yang lebih baik dan ruang aktivitas yang lebih aman. Penanganan konflik di Papua memerlukan perhatian terhadap keselamatan warga sipil, penegakan hukum terhadap kekerasan, serta kemampuan negara menjangkau wilayah-wilayah dengan kondisi geografis yang berat.

TNI melalui Koops TNI Habema tetap melanjutkan penanganan atas peristiwa yang menimpa Aris Sanda. Di saat yang sama, pernyataan Panglima TNI menggarisbawahi bahwa penyelesaian persoalan Papua membutuhkan keterlibatan bersama, dengan keamanan masyarakat sebagai salah satu tujuan utamanya.