Sisa 2 Bulan Bahas RUU Ketenagakerjaan, Buruh Ancam Tolak Jika Hasilnya Mengecewakan!

Jendela Dua Bulan untuk RUU Perlindungan Ketenagakerjaan: Tekanan Waktu dan Ancaman Penolakan dari Serikat Buruh

Narakabar.com – Sejak DPR RI menetapkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai hak inisiatif parlemen pada 27 Agustus 2026, sebuah tenggat ketat langsung mengintai proses legislasi tersebut. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024, seluruh rangkaian pembahasan hingga pengesahan harus rampung paling lambat Oktober 2026. Artinya, ruang waktu yang tersisa bagi pemerintah dan legislatif untuk merumuskan, memperdebatkan, dan menyepakati substansi aturan hanya sekitar dua bulan. Bagi kalangan pekerja, durasi yang begitu pendek dinilai tidak memadai untuk menuntaskan pasal-pasal yang selama ini menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara buruh dan pengusaha.

Latar Belakang: Putusan MK dan Kewajiban Legislasi

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 168 Tahun 2024 telah memerintahkan DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan pengaturan ketenagakerjaan dalam kerangka undang-undang yang baru. Perintah yudisial ini menciptakan kewajiban hukum yang tidak bisa diabaikan oleh cabang legislatif maupun eksekutif. Namun, tekanan untuk memenuhi tenggat yudisial tidak serta-merta menjamin kualitas substansi produk hukum yang dihasilkan. Justru di sinilah letak ketegangan: antara kepatuhan terhadap batas waktu dan kebutuhan untuk membahas secara mendalam isu-isu yang sangat sensitif bagi jutaan pekerja di Indonesia.

Penetapan RUU sebagai hak inisiatif DPR pada Rapat Paripurna 27 Agustus 2026 menandai dimulainya fase pembahasan resmi bersama pemerintah. Langkah ini sekaligus mengaktifkan mekanisme legislasi yang mengharuskan kedua lembaga bekerja dalam satu kerangka waktu yang telah ditentukan oleh putusan MK.

Tiga Titik Panas: Upah, PHK, dan Pesangon

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal secara tegas mengingatkan agar proses pembahasan tidak dikorbankan demi kecepatan. Dalam konferensi pers daring yang digelar Sabtu (29/8/2026), ia merinci pasal-pasal yang berpotensi memicu polarisasi tajam antara kepentingan pekerja dan pemberi kerja.

Isu pertama yang ia sorot adalah pengaturan upah. Dinamika negosiasi di pasal ini bersifat fundamental: pekerja menuntut kompensasi yang layak dan proporsional terhadap kebutuhan hidup, sementara sektor usaha berkepentingan menjaga struktur biaya produksi tetap kompetitif. Jarak antara kedua posisi ini tidak bisa dijembatani dalam waktu singkat tanpa mengorbankan salah satu pihak.

“Apa pasal-pasal yang terpolarisasi itu? Satu, pasal tentang upah. Tentu kawan-kawan tahu, buruh menginginkan upah yang selayak-layaknya, tapi pengusaha menginginkan upah yang seminimal-minimalnya.”

Isu kedua menyangkut mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK). Bagi pekerja, prosedur PHK yang ketat dan berlapis merupakan bentuk perlindungan dari pemecatan sewenang-wenang. Sebaliknya, dunia usaha mendesak agar prosedur tersebut tidak terlalu birokratis sehingga fleksibilitas operasional tetap terjaga. Perbedaan filosofi ini membuat setiap rumusan pasal PHK menjadi medan perdebatan yang panjang.

“Pasal kedua, yaitu tentang PHK. Buruh menginginkan PHK tidak mudah atau sulit dilakukan PHK prosedurnya, pengusaha menginginkan mekanisme prosedur PHK mudah.”

Isu ketiga adalah ketentuan pesangon. Pekerja memandang pesangon sebagai jaring pengaman ekonomi ketika kehilangan mata pencaharian, sementara pemberi kerja berupaya menekan beban finansial yang melekat pada setiap kasus pemutusan hubungan kerja. Ketiga isu ini, ditambah sejumlah pasal lain yang belum teridentifikasi secara publik, membentuk kompleksitas substansi yang tidak realistis untuk diselesaikan dalam hitungan minggu.

Ancaman Penolakan dan Bayang-Bayang UU Cipta Kerja

Said Iqbal tidak menutup mata terhadap risiko politik dari pembahasan yang terburu-buru. Ia mengingatkan bahwa jika substansi undang-undang yang dihasilkan dinilai buruk atau tidak mencerminkan kepentingan pekerja, serikat buruh akan mengambil langkah penolakan. Ia secara eksplisit mengaitkan skenario tersebut dengan pengalaman penolakan terhadap Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya memicu gelombang protes nasional.

“Harus diupayakan sekeras-kerasnya, sesungguh-sungguhnya, tapi jangan waktu dua bulan ini akhirnya juga dengan alasan tergesa-gesa, isi Undang-Undangnya buruk. Kami pasti akan menolak seperti menolaknya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.”

Pernyataan ini mengirimkan sinyal kuat kepada DPR dan pemerintah: tenggat waktu tidak boleh menjadi justifikasi untuk mengorbankan kualitas substansi. Bagi jutaan pekerja yang bergantung pada perlindungan hukum ketenagakerjaan, undang-undang yang lahir dari proses tergesa-gesa berisiko menghasilkan regulasi yang lemah, tidak enforceable, atau justru memperburuk posisi tawar pekerja di hadapan pemberi kerja.

Implikasi dan Jalan ke Depan

Dengan sisa waktu yang sangat terbatas, DPR dan pemerintah menghadapi dilema struktural. Di satu sisi, mereka terikat secara hukum oleh putusan MK yang tidak bisa ditunda. Di sisi lain, substansi RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menyentuh hak-hak fundamental pekerja yang memerlukan deliberasi mendalam, konsultasi publik, dan negosiasi lintas kepentingan yang tidak bisa dipadatkan menjadi beberapa sesi komisi.

Konteks lebih luas menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk melalui penerbitan peraturan pelaksana yang mengubah parameter upah minimum, jam kerja, dan perlindungan pekerja kontrak. Setiap revisi besar pada kerangka hukum ini berpotensi menggeser keseimbangan yang telah terbentuk antara fleksibilitas pasar kerja dan jaminan sosial bagi pekerja. Oleh karena itu, kualitas proses legislasi menjadi sama pentingnya dengan substansi produk akhirnya.

Apakah DPR dan pemerintah mampu menemukan jalan tengah yang dapat diterima kedua belah pihak dalam dua bulan? Pertanyaan itu kini menjadi ujian nyata bagi kredibilitas proses legislasi Indonesia. Jika gagal, konsekuensinya bukan sekadar penundaan administratif, melainkan potensi eskalasi konflik sosial di sektor ketenagakerjaan yang melibatkan puluhan juta pekerja di seluruh negeri.